Metropolitan

Jumat, 8 Juli 2022 - 12:07 WIB

1 bulan yang lalu

Live Streaming INSPIRASI Bersama Sugeng Teguh Santoso (foto : awal.id)

Live Streaming INSPIRASI Bersama Sugeng Teguh Santoso (foto : awal.id)

Kasus Meninggalnya Dua Bobotoh Disorot IPW, Minta Presiden Segera Turun Tangan

TBOnline, JAKARTA ¤ Nasib penanganan kasus meninggalnya dua bobotoh oleh Polresta Bandung dan Polda Jabar hingga kini masih “gelap”. Oleh karenanya, Presiden Jokowi harus turun tangan dan patut mendorong pihak kepolisian secepatnya menuntaskan serta menetapkan tersangkanya.

“Hal ini harus menjadi perhatian presiden karena telah 3 minggu paska kejadian pada Jumat (17 Juni 2002) pihak Polresta Bandung dan Polda Jabar belum menetapkan tersangka meninggalnya Sopiana Yusup dan Ahmad Solihin yang terinjak-injak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung. Padahal, kasus tersebut sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan,” kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, dalam siaran pers yang diterima TBO, Jum’at (8/7/2022).

Apalagi, Presiden Jokowi dalam pidato pada upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-76 di Lapangan Akpol Semarang, Jawa Tengah, Selasa (5/7/2022) menegaskan kalau anggota polri selalu dalam pengamatan rakyat.

“Saudara-saudara selalu dalam penilaian rakyat. mereka (rakyat) menilai apakah prilaku polri sudah sesuai dengan harapan rakyat,” kata presiden.

Oleh sebab itu, Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Presiden Jokowi untuk mendorong pihak kepolisian mengungkap siapa yang bertanggungjawab atas hilangnya nyawa dua bobotoh Persib tersebut. Karena, pihak penyidik hingga kini masih belum menemukan tersangkanya sehingga menjadikan kasus ini dipenuhi suasana “kegelapan”. Akibatnya, menimbulkan tanda tanya di masyarakat: Ada apa?

Ada tiga alasan kenapa Presiden Jokowi harus turun tangan dan mendorong kepolisian menuntaskan kematian dua bobotoh Persib tersebut secepatnya. Pertama, bahwa turnamen sepak bola pra musim tersebut memakai nama “Piala Presiden”. Hal ini menimbulkan tanggungjawab moral bagi presiden untuk ikut memperhatikannya, sehingga sudah patut kalau presiden meminta pihak kepolisian agar menegakkan hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Alasan kedua, kematian Sopiana Yusup dan Ahmad Solihin yang terinjak-injak di stadion merupakan hilangnya nyawa yang sia-sia. Padahal, tidak ada satu orang pun yang berhak atas nyawa orang lain atau menghilangkan nyawa orang lain sesuai pasal 28 UUD 1945. Oleh karena itu, Presiden Jokowi dapat meminta kepolisian mempertanggungjawabkan hukuman sesuai aturan hukum.

Ketiga, presiden selaku atasan kapolri seperti yang disebutkan dalam UUD 1945, Ketetapan MPR dan juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri, berhak menegur kapolri bila ada anggota polri yang tidak menjalankan tugas sesuai tupoksinya. Dalam hal ini, penanganan kasus meninggalnya dua bobotoh persib.

“Lambannya Polresta Bandung dan Polda Jabar dalam menangani kasus ini memperlihatkan seperti enggan melaksanakan Program Polri Presisi yang dicanangkan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Ini terlihat dengan tidak adanya transparansi berkeadilan tentang pasal berapa dan undang-undang apa yang dikenakan pada tingkat penyidikan tersebut. Penutupan diri dan lambannya penanganan ini jelas mengkhianati polri yang presisi. Padahal aturan hukum yang diterapkan dalam kasus meninggalnya dua bobotoh itu telah jelas mengacu pada pasal 103 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Kelalaian pasal 359 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP,” sebut Sugeng.

Untuk itu, menurut penilaian IPW pertanggungjawaban hukum dari kematian Sopiana Yusup dan Ahmad Solihin ini terletak kepada panitia, baik panitia daerah dan panitia pelaksana pusat turnamen sepakbola pra musim Piala Presiden. Yang pasti, Polresta Bandung dan Polda Jabar harus terbuka dalam pengenaan pasal dan tersangkanya kepada publik guna memenuhi rasa keadilan masyarakat. Ilham

Artikel ini telah dibaca 85 kali

Baca Lainnya