Bidik Kasus

Kamis, 23 September 2021 - 17:34 WIB

3 minggu yang lalu

Kantor Pelayanan Perwakilan BPN Bogor Timur (Foto : Medikom )

Kantor Pelayanan Perwakilan BPN Bogor Timur (Foto : Medikom )

Menyerahkan Sertifikat Kepada Bukan Hak, 4 Oknum Pegawai Pertanahan Bogor Timur Dilaporkan

TBOnline [BOGOR] — Empat oknum pegawai Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Bogor wilayah timur berinisial E, RI, C dan RT diduga melanggar aturan dan SOP dengan menyerahkan sertifikat yang telah jadi bukan kepada pemegang hak atau kuasa sah dari pemegang hak, namun kepada pihak lain yang justru tidak membawa tanda terima resmi pendaftaran yang dikeluarkan BPN. Informasi ini disampaikan R. Rindiawan,. A.Md, salah seorang kuasa pengurusan sertifikat kepada TBO, Rabu (22/9/2021) sore.

Dalam keterangannya, R. Rindiawan yang juga pimpinan umum media sorotanpublik.com ini menjelaskan akan menindaklanjuti ulah 4 oknum petugas / staf yang bekerja di Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor Timur yang beralamat di Jl. Pahlawan, Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor-Jawa Barat (dekat Kopri unit Cileungsi) ini dengan mengadukan yang bersangkutan kepada Kepala ATR/BPN di wilayah Bogor Timur. “Hal ini agar kepada yang bersangkutan diberikan sanksi berat sesuai aturan ASN dan perundang-undangan karena bekerja diduga tidak melalui prosedur yang sah,” kata Rindiawan.

Tanda terima surat R. Rindiawan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (Foto : Tbo)

Ditambahkannya, surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Timur tersebut sudah ia kirimkan pada Selasa (21/9/2021) lalu. “Kita tunggu saja tindak lanjut dari Kakan BPN Bogor Timur atas informasi pengaduan yang saya sampaikan. Jika permasalahan ini sampai tidak ada tindak lanjut berupa sanksi, jelas sangat konyol. Ini prosedur dan mereka tahu siapa yang urus itu surat saya yakin itu. Intinya beberapa oknum yang sudah saya sampaikan namanya harus diberikan sanksi,” tegas Rindi.

Karena sepengetahuan dirinya, bila tanda terima dokumen pendaftaran sertifikat masih di pihak yang mendaftarkan atau pemilik tanah atau kuasa kepengurusan dari pemilik tanah, maka sertifikat yang sudah jadi tidak bisa di ambil di kantor pertanahan tanpa menyerahkan tanda terima dokumen tersebut.

Rindiawan menduga adanya transaksi anggaran untuk penarikan sertifikat tersebut kepada oknum pegawai BPN Bogor Timur ini. “Jika tidak ada tindak lanjut atas 4 oknum pegawai ini, kami akan segera membawa permasalahan ini ke Ombudsman RI dan Kementrian Agraria,” tutup Randi. ***

Artikel ini telah dibaca 930 kali

Baca Lainnya