Saldo KKS Untuk Bansos Sembako Kosong, Dinsos Bangka Mengaku Hanya Kebagian Tugas Koordinasi

TBOnline [BANGKA] — Meli, wanita paruh baya warga Desa Riding Panjang, Kecamatan Belinyu-Kabupaten Bangka, tercatat sebagai keluarga miskin pemegang Kartu Keluarga Sejahtera [KKS] yang merupakan Keluarga Penerima Manfaat [KPM] bantuan sosial Program Keluarga Harapan [PKH] dan Bantuan Pangan Non Tunai [BPNT] yang berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial [DTKS] dari Kementerian Sosial.

Namun hingga kini Meli tidak habis pikir, bagaimana saldo KKS nya untuk melakukan penukaran bantuan pangan [BPNT] sejak setahun ini selalu saja kosong, sehingga  ia tidak lagi bisa dapat melakukan transaksi di E-Warong yang ditunjuk sebagai agen penyalur kebutuhan pangan. Seingatnya, transaksi bantuan sosial BPNT terakhir yang bisa ia gunakan ialah pada tahun 2018.         

Didampingi Gusni Ketua RT 003 Dusun Tambang 1, pada Sabtu [9/5] Meli mencoba peruntungannya kembali dengan mendatangi E-Warong terdekat. “Semoga saja kini saldonya ada,” batin Meli penuh harap.

Namun saat KKS nya di cek, lagi-lagi harapan Meli pupus, karena saldo  masih menunjukan angka nol. “Padahal saya sangat membutuhkan bantuan pangan ini,” keluhnya.

Gusni yang ikut mendampingi Meli tidak sampai hati akan nasib warganya ini, ia tahu betul di masa pandemi corona ini kebutuhan hidup kian sulit dan terbatas. “Seharusnya pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga kecamatan dan desa mengawasi penyaluran program PKH dan BPNT ini, agar tidak ada lagi masyarakat penerima manfaat sebagai pemegang KKS merasa dirugikan. Karena sebagai warga miskin, mereka berhak menerima bantuan tersebut. Kedepan harapan kami, desa dapat lebih tegas dalam memberi teguran ke program apa pun yang ada di wilayahnya untuk kepentingan para warga,” katanya.

Menurut Gusni, dalam program bansos PKH dan BPNT terdapat pendamping baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa. Namun pihak kadus atau RT, khususnya di Desa Riding Panjang tidak mendapatkan data-data valid penerima manfaat karena tidak pernah ikut mendampingi dalam pendataan.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka, Bahrudin Bafa yang dikonfirmasi TBO terkait saldo KKS Meli, mengatakan hingga Maret 2020 Meli masih menerima manfaat. “Ini rekening koran penyaluran bulan Maret yang masih di terimanya,” kata Bahrudin sambil mengirmkan bukti transaksi perbankan yang digunakan Meli melalui WA.

Namun terkait saldo BPNT pada KKS Meli yang sejak setahun ini tidak lagi terisi, Bahrudin berdalih hal itu terjadi lewat sistem dari pusat. “Menurut Ibu Ester koordinator daerahnya, BPNT yang tidak tersalurkan karena itu bisa jadi terblokir by system dari pusat, ini banyak terjadi. Nanti bapak coba konfirmasi dengan koordinator BPNT nya, untuk cari tahu,” katanya.

Menurut Baharudin Bafa kasus seperti yang dialami KPM bernama Meli ini banyak terjadi, namun pihaknya hanya dapat melakukan koordinasi saja. “Itulah masalah e, bukan beliau bai, banyak yang lain juga untuk masalah ini, karena ini urusan pusat jadi kita hanya bisa koordinasi saja untuk tindaklanjutnya. Para pendamping, E-Warong, bank penyalur dan dinsos hanya melaksanakan dan koordinasi saja,” ujar nya.

Bantuan Sembako [BPNT] Naik Jadi Rp 200 Ribu

Sebelumnya, Kementerian Sosial menaikkan bantuan sosial [bansos] sembako [BPNT] dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 mulai Maret 2020. Kenaikan ini merupakan bagian dari stimulus fiskal untuk mengatasi dampak wabah virus corona.

Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan, Kemensos memperoleh alokasi dana Rp4,56 triliun dari total Rp10,2 triliun dana untuk stimulus fiskal. “Untuk tambahan sembako Rp50.000 per KPM [Keluarga Penerima Manfaat] disalurkan Maret selama enam bulan,” kata Juliari.

Dana bansos yang masuk dalam program Bantuan Pangan Non Tunai [BPNT] pada tahun ini sudah dinaikkan dari Rp110.000 menjadi Rp150.000 per bulan. Kini, angkanya naik lagi menjadi Rp200.000 meski hanya berlaku sampai Agustus 2020. “Ini cash program, respons pemerintah untuk menjaga konsumsi di lapisan terbawah tidak terganggu oleh perlambatan ekonomi,” kata Juliari.

Jika dalam enam bulan prospek ekonomi sudah membaik, maka dana bansos tersebut akan kembali ke angka Rp150.000 per bulan. Kendati demikian, jumlah tersebut bisa saja diperpanjang sesuai dengan keputusan pemerintah. Andy Mulia