Bidik Kasus Headline Hukum

Rabu, 3 Juni 2020 - 12:14 WIB

1 bulan yang lalu

Catat !!! Hari ini Digelar Sidang Perdana Terdakwa Jiwasraya

TBOnline [JAKARTA] — Pengadilan Tipikor, Jakarta menggelar sidang perdana perkara Jiwasraya hari ini, Rabu [3 Juni 2020]. Agenda sidang, yaitu pembacaan dakwaan terhadap 6 terdakwa, antara lain: Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk [TRAM] Heru Hidayat, Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro dan mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim. Kemudian Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Hary Prasetyo, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto.

Penasihat hukum Heru Hidayat, Soesilo Ariwibowo kepada wartawan mengatakan, kliennya tidak melakukan persiapan khusus apapun dalam menghadapi persidangan hari ini. “Hari ini hanya mendengarkan pembacaan dakwaan, Tidak ada hal atau persiapan khusus,” ujar Soesilo.

Dia menuturkan, bersama tim hukum Heru Hidayat akan mempelajari materi dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum [JPU] untuk menghadapi sidang berikutnya. “Mendengarkan dakwaan dulu, Mungkin waktu mendatang kami akan ajukan keberatan, sedang dipikirkan,” ucapnya.

Hitung-Hitungan Kasus Jiwasraya

Kejagung sempat mengeluarkan nilai sementara kerugian negara dari kasus Jiwasraya yang mencapai Rp 17 triliun. Angka ini naik dari hitungan pada akhir Desember tahun lalu, yang di estimasi sebesar Rp 13 triliun.

Di luar kasus yang tengah disidik Kejagung atas Jiwasraya soal dugaan korupsi, Jiwasraya juga masih punya kewajiban membayar klaim polis produk JS Saving Plan yang jatuh tempo akhir tahun lalu dan awal tahun ini dengan nilai mencapai Rp 16 triliun.

Dalam penyidikan Jiwasraya, Kejagung pun memblokir sebanyak 800 sub rekening efek dalam rangka memudahkan proses penyidikan.

Sebanyak 800 sub rekening itu semula diblokir lantaran ada dugaan terkait dengan transaksi Jiwasraya. Pemblokiran ini sempat menuai persoalan karena perusahaan efek tak bisa bertransaksi, begitu pun investor saham, dan perusahaan asuransi jiwa tak bisa mengklaim dana nasabahnya.

BPK Bantah Usul Dukungan Pemerintah [Bail Out]

BPK membuka suara terkait rencana pemerintah yang ingin menyuntik modal melalui Penyertaan Modal Negara [PMN] sebesar Rp 15 triliun untuk membayar polis nasabah PT Asuransi Jiwasraya [Persero].

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, pihaknya tidak pernah sama sekali menyarankan pemerintah untuk membantu AJS dalam membayar polis nasabahnya. “Itu bagian yang bukan kita tawarkan. Kami tidak pernah menyampaikan baik secara tersirat atau tersurat harus ada suntikan modal,” jelas Agung Firman.

Ia menyampaikan, bahwa BPK bersama Kejagung saat ini sudah melakukan kerja keras untuk mengusut tuntas dugaan mega skandal Jiwasraya. Upayanya itu juga sebagai salah satu upaya melindungi hak-hak nasabah pada saat ini.

Kendati demikian, untuk mengatasi persoalan yang ada di Jiwasraya saat ini dibutuhkan waktu dan kesabaran untuk bisa menguak borok bobroknya asuransi pelat merah tersebut. “Bahwa yang dilakukan Kejagung dan BPK adalah melindungi hak-hak nasabah saat ini. Tapi kita sama-sama harus tahu bahwasanya ini sedang ada masalah. Oleh karena itu, dalam rangka mengatasi masalah dibutuhkan kesabaran,” jelasnya.

“Dan menurut pendapat saya, pada kondisi sekarang, saya tidak pernah mengatakan saya merasa apakah bail out sesuatu yang bijaksana,” kata dia melanjutkan.

Oleh karena itu, Agung sekali menegaskan bahwa BPK tidak sama sekali menyarankan kepada pemerintah, untuk tidak menyertakan PMN untuk penyelamatan Jiwasraya. “Kenapa kejaksaan yang kita anggap paling cocok, karena di situ ada Jamdatun [Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha], mereka bisa melakukan pelelangan aset, bisa melakukan eksekusi. Jadi lengkap sudah instrumen yang di Kejaksaan itu. Kolaborasi dengan BPK dan Kejaksaan cukup bagus untuk mengatasi persoalan ini,” tegas dia.

Sebelumnya, diketahui pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara [BUMN] menyampaikan 3 alternatif penyelesaian dana nasabah PT Asuransi Jiwasraya [Persero]. Dalam dokumen yang disampaikan Kementerian BUMN di depan DPR, berikut rincian skema penyelamatan polis dan Jiwasraya yang sudah dirancang oleh pemerintah.

Opsi A: Bail In — Dukungan dari pemilik saham Jiwasraya. Pertimbangannya, dapat dilakukan pembayaran penuh maupun sebagian. Namun ada risiko hukum [gugatan] jika dibayar sebagian.

Opsi B: Bail Out — Dukungan dana dari pemerintah. Pertimbangannya, opsi bail out dapat dilakukan kepada Jiwasraya karena belum ada peraturan terkait baik dari Otoritas Jasa Keuangan [OJK] maupun KSSK.

Opsi C: Likuidasi — Pembubaran perusahaan. Pertimbangannya, harus dilakukan melalui OJK. Namun opsi ini memiliki dampak sosial dan politik yang signifikan.

Dari 3 opsi tersebut, Kementerian BUMN lebih memilih Opsi A dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial dan politik.  ILham A.R [berbagai sumber]

 

 

 

Artikel ini telah dibaca 189 kali

Baca Lainnya