Berita Daerah Headline Interes Laporan Utama Metropolitan Nasional Pariwara

Kamis, 26 Desember 2019 - 11:56 WIB

1 tahun yang lalu

MEWUJUDKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH YANG AKUNTABEL DI PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

Tahun 2019 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor 2018-2023 yang menjabarkan program unggulan “PANCAKARSA” yang dicanangkan oleh Bupati Bogor Ade Yasin dan Wakil Bupati Iwan Setiawan.

Dalam lima tahun kedepan Bupati dan Wakil Bupati Bogor menetapkan visinya yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman, dan Berkeadaban”. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sesuai tugasnya  yaitu  Membantu  Bupati dalam Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Khususnya Penunjang Bidang Keuangan, sehingga akan berupaya mencapai Visi yang ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Bogor 2018-2023 melalui misi ketiga yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik” dan melalui Misi Ketiga ini, berupaya mewujudkan Karsa Maju sebagai salah satu dari PANCAKARSA.

BPKAD sesuai tugas dan fungsinya berupaya menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Efektif dengan indicator Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tentu saja, target yang harus dicapai oleh BPKAD bukanlah hal yang mudah, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder sehingga raihan opini WTP selama empat kali atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari tahun 2015-2018 dapat dipertahankan untuk 5 tahun ke depan.

Untuk itu BPKAD sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengkoordinasian dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah, berupaya untuk mempertahankan opini WTP yaitu dengan melaksanakan kegiatan yang diharapkan dapat mewujudkan opini WTP di tahun-tahun yang akan datang.

BPKAD sebagai perangkat daerah yang memiliki tanggungjawab mengkoordinasikan terkait pengelola keuangan dan barang daerah, tidak hanya menitikberatkan sosialisasi dalam aspek perencanaan anggaran saja, namun juga melakukan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menggunakan Aplikasi SIMRAL serta Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah SIMRAL yang dilaksanakan 2 (dua) gelombang yaitu, Gelombang I dilaksanakan pada tanggal 16-24 Oktober 2019 dan Gelombang II dilaksanakan pada tanggal 20-28 November 2019 dengan tujuan yaitu memberikan pelatihan dan pendampingan kepada para Bendahara BLUD, Bendahara Pengeluaran Pembantu, serta Petugas Akuntansi lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor agar terlatih dalam menggunakan aplikasi SIMRAL dengan menitikberatkan pada modul penatausahaan dan modul akuntansi.

Sehingga sasaran yang diharapkan dapat tercapai yaitu mengembangkan kapasitas sumber daya pengguna (user) SIMRAL sebanyak 287 peserta bimtek. Pemberian materi penatausahaan dan akuntansi untuk mengantisipasi lebih awal kesulitan dan hambatan yang kemungkinan terjadi dalam penatausahaan keuangan dan pencatatan akuntansi dengan menggunakan aplikasi SIMRAL, dimana aplikasi ini baru digunakan pada Tahun 2019.

Selain itu terdapat kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang diharapkan pengurus barang seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor mengetahui dan memahami Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (BMD) serta mampu mengaplikasikan Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah (ATISISBADA) untuk modul mapping atas penggolongan dan kodefikasi BMD.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 4-6 November 2019 dengan peserta sebanyak 76 orang yang berasal dari Pengurus Barang Dinas/Badan/Kantor dan Kecamatan.

Melalui Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan BPKAD sepanjang Tahun 2019 diharapkan pengelolaan keuangan dan barang di seluruh Perangkat Daerah menjadi akuntabel sehingga berdampak pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor tetap konsisten menyandang predikat opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” serta mampu memberikan kontribusi untuk “Mewujudkan Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman, dan Berkeadaban”.

[Inforial Publikasi Kinerja BPKAD Kabupaten Bogor]

Artikel ini telah dibaca 672 kali

Baca Lainnya