TBOnline, INDRAMAYU ¦ Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) berencana menggelar aksi damai pada 30 April 2026, dengan mengerahkan 10.000 massa, lewat tuntutan : 1) Tolak proyek revitalisasi tambak pantura di Indramayu, dan 2) Batalkan MoU Bupati Indramayu dengan KKP RI Nomor: 01/DPJB/KKP/NIK/VI/2025.
Dalam surat pemberitahuan aksi yang ditujukan kepada Kapolres Indramayu, KOMPI menyatakan aksi damai dengan isu serupa, sebelumnya telah digelar pada Kamis, 2 April 2026, yang di ikuti 3000 massa. Selanjutnya, KOMPI juga mengirimkan surat kepada Bupati Indramayu Nomor. 12/04/KOMPI/2026 tertanggal 15 April 2026, untuk melakukan audiensi soal revitalisasi.
“Sampai sejauh ini belum ada respon dari Bupati Indramayu menyikapi aksi dan surat KOMPI tersebut. Ini mengindikasikan kalau Bupati tidak menganggap penting masalah ini, dan cenderung menyepelekan persoalan yang dihadapi masyarakat pesisir,” tulis KOMPI.
Menurut Koordinator KOMPI, Hatta Bintang, sikap Bupati Indramayu ini menunjukan tidak ada keberpihakan kepada masyarakat pesisir yang terdzolimi dengan adanya PSN Revitalisasi, berupa pengambilalihan (perampasan) lahan garapan.
“Maka untuk memperjuangkan nasib warga pesisir terdampak, dan agar aspirasi kami di dengar. Maka kami akan kembali menggelar aksi damai, pada Kamis (30/4/2026) bersama 10000 massa dari 4 kecamatan. Adapun rute aksi rencananya, Parkir Kuliner Cimanuk (titik kumpul) kemudian massa akan menuju Pendopo Bupati Indramayu,” ujar Hatta.
Dikutip dari berbagai sumber, diketahui PSN Revitalisasi Tambak di Pesisir Indramayu adalah bagian dari proyek nasional senilai Rp26 triliun untuk meningkatkan produktivitas budidaya tambak (terutama nila) di Pantura Jawa Barat. Program ini bertujuan meningkatkan ekonomi dan ketahanan pangan, namun memicu polemik dan penolakan dari sebagian warga pesisir terkait kejelasan lahan dan dampak lingkungan.
