TBOnline, SUKABUMI ¦ Kordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (Korwil BGN) Kabupaten Sukabumi, Sandy Ibnu Azis, memberikan jawaban “agak lain” saat ditanya berbagai polemik yayasan mitra dapur SPPG di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Kepanjangan tangan BGN Pusat di Kabupaten Sukabumi ini seperti enggan membuka informasi lebih lengkap soal seberapa besar peran yayasan mitra dapur SPPG dalam pengelolaan MBG, termasuk laporan masyarakat kepada pihaknya, serta jumlah seluruh yayasan yang mewadahi hampir 400 an dapur SPPG di seantero Kabupaten Sukabumi.
“Betul pak perihal ini sudah ada konfirmasi dan nnti kejari akan ada konfirmasi namun sperti apa kegiatan nya saat ini kami masi menunggu informasi pak boleh nanti Bapak juga untuk sampaikan ke pihak kejari pak ya mudah mudahan ada informasi,” jawab Sandy sekenanya, Senin (8/6) lalu.
Kasi Intel Kejari Kabupaten Sukabumi, Fahmi Rachman, hingga kini juga belum menanggapi pesan Tbo, terkait desakan Ketua Aliansi Jurnalis Sukabumi (AJi-Su) Jaya Taruna, agar pihak kejari melakukan pemeriksaan mendalam terhadap sejumlah yayasan mitra dapur SPPG di Kabupaten Sukabumi.
Ketua AJi-Su Jaya Taruna, menyayangkan sikap Korwil BGN Kabupaten Sukabumi ini, menurutnya dengan munculnya banyak kasus terkait dapur SPPG /MBG di Kabupaten Sukabumi akhir-akhir ini seharusnya menjadi bahan evaluasi alih-alih menghindari pertanyaan media.
“Korwil BGN tentu sangat tahu profil seluruh yayasan mitra dapur SPPG di Kabupaten Sukabumi plus dengan segala dinamikanya. Akhir-akhir ini sudah banyak sekali bermunculan masalah pengelolaan dapur SPPG di Kabupaten Sukabumi, terbaru adalah kasus pengusaha Sukabumi yang diduga menjadi korban penipuan ratusan miliar mengatasnamakan mantan petinggi BGN. Ingat proyek ini dibiayai negara, jadi Korwil BGN jangan menutupi,” kata Jaya, Kamis (11/6/2026).
Proyek “Eksklusif” Nasional : Tanpa Pengawasan, Minim Kontribusi ke Daerah
Sementara itu, sumber di lingkungan perangkat daerah Kabupaten Sukabumi, mengungkap sejumlah persoalan terkait tata kelola MBG di wilayah, antara lain soal distribusi penerima manfaat makanan bergizi, tidak tersedianya pengelolaan limbah (IPAL), sertifikasi ahli gizi, serta bangunan dapur SPPG yang tidak memiliki izin.
“Pernah ada pengelola dapur SPPG minta rekomendasi penerima manfaat. Kita sampaikan daerah tidak punya kewenangan, karena semua titik yang menentukan pusat (BGN). Kalau soal PBG dapur SPPG bisa ditelusuri sendirilah,” kata sumber yang bersedia pernyataannya dikutip, namun identitasnya tidak di ungkap.
Lebih jauh, sumber ini juga menjelaskan bahkan dinas pendidikan sebagai induk semang penyelenggaraan pendidikan /sekolah, yang menjadi arus utama distribusi MBG bagi siswa tidak bisa melakukan intervensi lebih jauh terhadap program ini.
“Paling mereka (dinas pendidikan, red) sebatas evaluasi seberapa besar program gizi ini bagi perkembangan siswa sekolah. Apakah ada pengaruh makan bergizi dengan peningkatan kecerdasan atau prestasi anak,” ujarnya.
