Hukum Nasional

Thursday, 12 December 2019 - 08:29 WIB

1 month yang lalu

Areal persawahan yang dirubah fungsi untuk perumahan cluster Bumi Mutiara Indah 2 di wilayah Parungkuda, Kabupaten Sukabumi [foto: joy]

Areal persawahan yang dirubah fungsi untuk perumahan cluster Bumi Mutiara Indah 2 di wilayah Parungkuda, Kabupaten Sukabumi [foto: joy]

Pemkab Sukabumi Komitmen Lindungi Sawah dan Lahan Pertanian. Apa Iya?

TBOnline [SUKABUMI] – Pembangunan perumahan Bumi Mutiara Indah 2 [BMI] yang berlokasi di wilayah Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, yang menggilas lahan basah [persawahan dan atau pertanian –red] jelas kontra produktif dengan semangat Pemkab Sukabumi untuk melindungi lahan basah pertanian sebagai penunjang utama lahan pangan masyarakat.

Dilansir dari tribunnews.com, bahkan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian [PSP] Kementerian Pertanian, Sarwo Edhy bulan November lalu sempat mengapresiasi langkah Pemkab Sukabumi yang menerbitkan Perda Nomor 8 tahun 2014 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan [LP2B], serta peraturan bupati [Perbup] Nomor 21 tahun 2017 terkait alih fungsi lahan sawah ini. “Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu lumbung produksi padi di Jawa Barat. Dengan area lahan pesawahan yang luas, maka jangan sampai ada yang beralih fungsi ke sektor lain,” ujar Sarwo Edhy, Jum’at [29/11/2019].

Sarwo Edhy, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian [PSP] Kementan [foto: tribunnews]

Menurutnya, jika alih fungsi lahan dibiarkan, maka dikhawatirkan ketahanan pangan warga Sukabumi terganggu. “Sebab kuncinya memang ada di daerah masing-masing. Bila daerah tidak peduli dengan hal ini, maka berarti daerah tersebut tidak peduli dengan masa depan pangan masyarakatnya,” ujar Sarwo Edhy.

Pada bulan September 2019, lanjut Sarwo Edhy, pemerintah pusat sudah menerbitkan Perpres 59 Tahun 2019 tentang perlindungan lahan sawah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat sangat konsen terhadap sektor pertanian khususnya pangan. “Dengan Perpres ini, pemerintah benar-benar ingin mempertahankan lahan sawah yang ada, jangan sampai terus berkurang. Kalau bisa harus semakin bertambah,” cetus Sarwo Edhy.

Lebih jauh, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, Sudrajat kala itu bahkan mengaku optimistis target menjadi daerah lumbung padi terbesar di Jawa Barat bisa tercapai. Pasalnya dia yakin produksi padi 150 ribu ton pertahun bisa tercapai. Itu karena tiap tahunnya produksi padi di Kabupaten Sukabumi mengalami surplus. “Kami sangat optimistis Kabupaten Sukabumi menjadi lumbung padi se-Jabar. Karena setiap tahun produksi padi kita selalu surplus,” kata Sudrajat.

Kantor Pemasaran Perumahan BMI 2 [foto: joy]

Sementara, Kasi pengelolaan lahan dan air Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Gilar M Akmal mengatakan, pihaknya telah melakukan upaya dalam perlindungan-perlindungan lahan pertanian. Terutama lahan sawah dengan menerbitkan beberapa regulasi. “Diantaranya Perda No 8 Tahun 2014 tentang penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan Perbup No 21 Tahun 2017 tentang alih fungsi lahan sawah,” sebut Gilar.

Gilar mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Sukabumi juga siap mensosialisasikan Perpres 59 Tahun 2019 tentang perlindungan lahan sawah dan UU No 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan [LP2B]. “Tahun 2020 kami akan mensosialisasikan Perpres dan UU tersebut kepada setiap kecamatan dan desa. Nanti kami akan breakdown ke setiap kecamatan dan desa-desa, lahan mana saja yang harus dilindungi,” pungkasnya.

Pertemuan “Lembur Kuring” Komisi 1 DPRD Sukabumi Terkait Izin BMI 2

Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Sukabumi, Ade Dasep ZA memberikan keterangan kepada awak media terkait perizinan Perumahan Bumi Mutiara Indah 2 [foto: gunawan]

Diberitakan sebelumnya, untuk menindaklanjuti laporan masyarakat ke pihak DPRD terkait pembangunan perumahan BMI 2 ini, Komisi 1 DPRD melakukan pertemuan dengan pihak BMI 2, DPMPTSP dan Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, di Rumah Makan [RM] Lembur Kuring, Cicurug, Sukabumi, Senin [9/12] kemarin.

Ade Dasep ZA, anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Sukabumi yang hadir dalam pertemuan ini, kepada awak media menegaskan memberikan waktu 1 minggu kepada pihak BMI 2 untuk mengurus rekomendasi dari dinas pertanian, karena diketahui izin pembangunan perumahan BMI 2 terbit tanpa rekomendasi dinas pertanian. “Kita di Komisi 1 menjalankan fungsi legislasi dengan berpedoman pada aturan, maka kita minta perusahaan membuat pernyataan secara tertulis. Bila lebih dari seminggu kita minta Satpol PP untuk memasang plang pengawasan. Namun jika 3 minggu rekomendasi dari dinas pertanian belum didapat kita minta ditutup,” kata nya.

Diketahui dalam beleid Peraturan Bupati Sukabumi [Perbup] Nomor: 21 Tahun 2017 tentang alih fungsi lahan sawah disebutkan,  jika ada alih fungsi lahan, maka pihak yang melakukannya tersebut harus menggantinya sebanyak dua kali lipat.

Sementara itu, hingga kini TBO belum dapat meminta informasi lebih lengkap terkait perizinan lahan perumahan BMI 2. Nasikin pihak pengelola BMI 2 yang turut hadir dalam pertemuan “Lembur Kuring” dengan Komisi 1 DPRD belum menjawab pesan WhatsApp TBO pada Rabu [11/12], meski pertanyaan TBO tampak terbaca dalam layanan WA Nasikin.

Sedangkan Kepala DPMPTSP Kabupaten Sukabumi, Zainul menyarankan TBO menemui H. Saeful di instansinya. “Karena kalau dengan WA, kurang leluasa. Jadi sebaiknya penjelasannya secara lisan langsung. Bisa temui H. Saeful, beliau bisa menjelaskan masalah itu secara gamblang sehingga akan lebih jelas,” saran nya, Kamis [12/12].

Adapun Kadis Pertanian Kabupaten Sukabumi, Sudrajat belum menjawab pertanyaan TBO terkait langkah instansinya dalam rekomendasi lahan sawah untuk perumahan BMI 2 ini.

Gunawan & Joy [Rizwan]

Artikel ini telah dibaca 311 kali

Baca Lainnya