Hukum Nasional

Tuesday, 10 December 2019 - 17:25 WIB

1 month yang lalu

Areal persawahan yang dirubah fungsi untuk perumahan cluster Bumi Mutiara Indah 2 di wilayah Parungkuda, Kabupaten Sukabumi [foto: joy]

Areal persawahan yang dirubah fungsi untuk perumahan cluster Bumi Mutiara Indah 2 di wilayah Parungkuda, Kabupaten Sukabumi [foto: joy]

Perumahan BMI 2 Disangka Tak Kantongi Izin, Komisi 1 DPRD Sukabumi Sidak ke Lokasi

TBOnline [SUKABUMI] – Menindaklanjuti informasi yang diterima DPRD Kabupaten Sukabumi terkait izin perumahan cluster Bumi Mutiara Indah 2 [BMI], perumahan yang berlokasi di wilayah Parungkuda, Kabupaten Sukabumi.

Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Sukabumi, Ade Dasep ZA memberikan keterangan kepada awak media terkait perizinan Perumahan Bumi Mutiara Indah 2 [foto: gunawan]

Anggota Komisi 1 DPRD menggelar pertemuan dengan pihak pengusaha BMI dan DPMPTSP [Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu] serta Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, Senin [9/12] di Rumah Makan Lembur Kuring, Cicurug, Sukabumi. “Karena laporan yang masuk di DPRD serta informasi yang beredar bahwa perumahan BMI ini tidak berizin, makanya kita kroscek dan melakukan pertemuan dengan pihak terkait,” ujar Ade Dasep ZA, anggota Komisi 1 DPRD di lokasi.    

Menurut Ade Dasep, setelah pihak nya melakukan klarifikasi, ternyata izin perumahan BMI 2 sudah clear. “Karena PTSP ini mitra kerja kami di Komisi 1, makanya kita pertanyakan langsung terkait izin dari perumahan BMI 2 ini,” kata Ade Dasep.

Ketika ditanya awak media terkait rekomendasi Dinas Pertanian —karena lahan perumahan BMI 2 awalnya ialah persawahan—  yang belum turun sementara perizinannya sudah keluar, Ade Dasep mengaku pihaknya juga melibatkan  Dinas Pertanian untuk melakukan kroscek lahan. “Prinsipnya kita cari solusi. Makanya kita tekankan untuk mendapatkan rekomendasi dari dinas pertanian, dan ini sedang diproses,” tukasnya.

Kantor Pemasaran Perumahan BMI 2 [foto: joy]

Dalam peraturan daerah, lanjut Ade Dasep, bila areal persawahan beralih fungsi maka harus diganti sawah juga. Namun Ade secara implisit menyatakan bisa saja areal tersebut diganti dengan sesuatu yang lain yang bermanfaat bagi warga, semisal bangunan maupun layanan kesehatan. “Bisa saja sawah baru atau dikaitkan dengan masyarakat dari sisi kesehatan, bisa saja sebagai pengganti,” katanya.

Terkait rekomendasi dari dinas pertanian yang belum dikantongi pihak BMI 2, Ade Dasep menegaskan pihak nya memberi waktu 1 minggu untuk menyelesaikannya. “Kita di Komisi 1 menjalankan fungsi legislasi dengan berpedoman pada aturan, maka kita minta perusahaan membuat pernyataan secara tertulis. Bila lebih dari seminggu kita minta Satpol PP untuk memasang plang pengawasan. Namun jika 3 minggu rekomendasi dari dinas pertanian belum didapat kita minta ditutup,” tegasnya. Gunawan & Joy

Artikel ini telah dibaca 139 kali

Baca Lainnya