TBOnline, BEKASI ¦ Upaya investigasi sejumlah wartawan dari berbagai media akhirnya membuahkan hasil, terungkapnya aktivitas mencurigakan di sebuah gudang di Rt 001 / Rw 007, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, terkuak praktik pengemasan oli palsu yang dilakukan secara ilegal.
Jumat (21/11) siang, sejumlah wartawan yang sejak awal memantau keluar-masuk kendaraan di lokasi, memutuskan untuk melakukan pengintaian langsung. Begitu tiba, suasana gudang tampak gelap, hanya disinari beberapa lampu yang menyala redup. Namun dari dalam, jelas terdengar suara pemindahan barang serta benturan botol yang menguatkan dugaan bahwa aktivitas yang berlangsung bukanlah kegiatan usaha resmi.
Tidak butuh waktu lama hingga kecurigaan para wartawan terjawab. Dari balik pintu gudang, terlihat beberapa orang sedang melakukan proses pengemasan oli palsu secara manual. Tumpukan jeriken besar dan drum kecil berisi cairan hitam pekat berada di beberapa sudut ruangan. Alat penyedot sederhana digunakan untuk memindahkan cairan tersebut ke dalam botol-botol oli berbagai merek dagang.
Lebih mengejutkan, di sisi ruangan tampak sejumlah kardus bertuliskan Pertamina, tersusun rapi seolah siap diedarkan sebagai produk resmi. Temuan ini mempertegas adanya aktivitas pemalsuan pelumas yang berpotensi merugikan perusahaan dan konsumen dalam jumlah besar.
Ketegangan pecah ketika seorang pria muncul dan mengaku sebagai pemilik usaha ilegal tersebut. Pria itu diketahui bernama Ucok, yang juga dikenal dengan sebutan Hotlan. Dengan nada tinggi, ia mengakui bahwa praktik tersebut sudah berjalan sekitar satu bulan. Bukannya menunjukkan penyesalan, Ucok justru menantang para wartawan untuk duel, diduga karena terkejut kejahatannya terbongkar.
Para wartawan berusaha tetap tenang dan menjelaskan maksud kedatangan mereka untuk memastikan informasi yang beredar di masyarakat. Situasi yang sempat memanas akhirnya mereda setelah beberapa warga sekitar datang untuk melihat keributan yang terjadi.
Di dalam gudang, wartawan juga menemukan banyak material yang diduga digunakan untuk memalsukan pelumas, seperti stiker berbagai merek, kaleng kosong, kardus baru, hingga botol-botol siap pakai. Semua ini mengindikasikan bahwa proses tersebut dilakukan secara terstruktur dan jelas bertujuan untuk mengelabui konsumen.
Hingga berita ini diterbitkan, tidak tampak adanya aparat pemerintah ataupun kepolisian yang mendatangi lokasi untuk melakukan tindakan. Namun, para wartawan yang terlibat investigasi memastikan bahwa bukti-bukti yang ditemukan di lapangan menunjukkan dengan jelas adanya tindak pidana yang merugikan berbagai pihak, termasuk Pertamina, pemilik kendaraan, dan negara dari sisi pajak serta legalitas usaha.
Masyarakat sekitar berharap aparat terkait segera turun tangan. Pemalsuan oli bukan hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga membahayakan pengguna kendaraan. Pelumas palsu dapat menyebabkan kerusakan mesin yang fatal dan mengancam keselamatan pengendara di jalan.
Ancaman Hukum Pelumas Palsu
Temuan para wartawan memperlihatkan bahwa pelaku melanggar sejumlah aturan penting. Berikut ancaman hukuman yang dapat diterapkan:
1. UU Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999) Melanggar Pasal 8 tentang peredaran barang tidak sesuai standar. Ancaman hukuman 5 tahun penjara atau denda Rp2 miliar.
2. UU Perdagangan (UU No. 7/2014) Melakukan pengemasan dengan label menyesatkan. Ancaman hukuman 4 tahun penjara atau denda Rp10 miliar.
3. UU Migas (UU No. 22/2001) Menggunakan pelumas tanpa izin usaha. Ancaman hukuman 4 tahun penjara atau denda Rp40 miliar.
4. KUHP (Pasal 263, 378, 480) Pemalsuan, penipuan, hingga penadahan. Ancaman hukuman 4–6 tahun penjara.
5. UU Merek dan Indikasi Geografis (UU No. 20/2016) Menggunakan merek Pertamina dan merek lain tanpa hak. Ancaman hukuman 5 tahun penjara atau denda Rp2 miliar.
Kasus ini menjadi alarm keras bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memperketat pengawasan terhadap peredaran produk pelumas di pasaran. Di sisi lain, keberanian para wartawan dalam mengungkap praktik ilegal ini kembali menegaskan pentingnya peran pers sebagai pengawas sosial dan pelindung kepentingan publik.
Investigasi yang dilakukan di Cimuning ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi penindakan lebih luas terhadap jaringan pemalsu oli di daerah lain, demi terciptanya pasar yang sehat dan aman bagi masyarakat. (TIM/Red)
