Headline Nasional

Kamis, 24 November 2022 - 06:52 WIB

1 tahun yang lalu

Sumbangan Beraroma Pungli di SMAN 1 Tamansari Bogor, Ada Besaran dan Jangka Waktu Penyelesaian

TBOnline, BOGOR ¤ Puluhan orang tua siswa SMAN I Tamansari, Jalan Jagakarsa, Tamansari, Kabupaten Bogor-Jawa Barat, mengeluh terkait adanya pungutan berdalih sumbangan pendidikan melalui komite sekolah yang dibebankan kepada peserta didik / orang tua murid untuk program pendidikan tahun ajaran 2020/2021.

“Dari awal kami sudah komplain kepada pihak sekolah tentang pungutan yang nilainya sangat membebani para orang tua siswa ini. Saya sudah mencoba memohon pertimbangan kepada pihak sekolah supaya sumbangan dimaksud bersifat sukarela sesuai kemampuan ekonomi para orang tua, namun tidak ditanggapi pihak sekolah maupun komite,” ungkap salah satu orang tua siswa SMAN 1 Tamansari, yang minta namanya tidak disebut karena takut berimbas pada nasib pendidikan anaknya, beberapa waktu lalu. 

Formulir berisi surat pernyataan kesanggupan orang tua murid memberikan sumbangan pendidikan ke SMAN 1 Tamansari (foto : tbo)

Sumber ini melanjutkan, untuk seolah melegalisasi pungutan berdasarkan kemampuan orang tua murid, pihak SMAN 1 Tamansari melalui komite sekolah memberikan formulir berisi pernyataan yang harus ditandatangani setiap orang tua, form ini berisi nilai sumbangan dan jangka waktu penyelesaiannya.

Dalam dokumen ‘Surat Pernyataan Kesanggupan Memberikan Sumbangan Pendidikan’ yang diperoleh TBO, tertera sumbangan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kualitas pendidikan di SMA Negeri 1 Tamansari Tahun Pelajaran 2020/2021 yang nantinya akan ditandatangani setiap orang tua murid. Nilai sumbangan ini bervariatif tergantung kesanggupan orang tua, pilihannya : A) Rp3,5 juta; B) Rp3 juta; C) Rp2,5 juta; D) Rp2 juta dan satu huruf pilihan E) yang sengaja dikosongkan. Kemudian dalam kolom jangka waktu penyelesaian sumbangan terdapat pilihan : A) 8 bulan; B) 6 bulan; C) 3 bulan dan D) 1 bulan. Surat pernyataan bermaterai ini juga menjelaskan pembayaran pertama sumbangan pendidikan akan dilakukan para orang tua murid sejak November 2020.

Pihak SMAN 1 Tamansari melalui Wakil Kepala Sekolah Rena Supriyadi, mengelak jika sumbangan ini disebut pungutan liar (pungli), menurutnya sifatnya sukarela dan sudah melalui musyawarah baik kepada orang tua siswa maupun komite sekolah.

“Jadi memang sudah ada kesepakatan,” katanya.

Dijelaskan Rena, dana sumbangan ini diperuntukan untuk biaya yang tidak terakomodir dalam dana BOS, misalnya wali kelas yang tidak ada honornya, kemudian kegiatan matrikulasi yang tidak diakomodir BOP. 

Ketika disinggung pernyataan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, terkait larangan sumbangan atau pungutan biaya apapun di sekolah negeri yang menjadi kewenangan provinsi, Wakepsek Rena Supriyadi justru terkesan menyalahkan gubernur, yang ia aanggap hanya janji kampanye semata.

“Dulu kan kampanye Ridwan Kamil sekolah gratis di Jawa Barat, ia juga menjanjikan setiap sekolah akan mendapatkan bantuan operasional pendidikan (BOP) sehingga sekolah tidak boleh memungut biaya. Namun seiring berjalannya waktu dan biaya operasional tersebut berjalan, nyatanya BOP ini tidak mengakomodir semua kegiatan yang pernah kita buat. Berdasarkan itulah pihak sekolah melalui komite sepakat untuk memungut sumbangan sukarela terhadap orang tua siswa tahun pembelajaran 2020/2021,” katanya.

Namun Rena urung memberikan klarifikasi ketika ditanya berapa jumlah seluruh dana yang sudah terkumpul dari sumbangan pendidikan ini. 

“Media tidak berhak mempertanyakan hal tersebut, sebaiknya media melayangkan surat secara resmi. Sebab Media bukanlah pihak kepolisian dan juga bukan pihak kejaksaan,” dalihnya.

Ridwan Kamil : Jika ada urgensi (memungut biaya), itu pun harus mendapatkan izin tertulis dari gubernur

Sebelumnya, menanggapi kasus dugaan pungutan liar (pungli) di salah satu SMAN di Kota Bekasi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, menegaskan bahwa tidak boleh ada pungutan biaya apa pun di sekolah negeri yang menjadi kewenangan provinsi.

“Tidak boleh ada pungutan apa pun di sekolah negeri, baik SMA, SMK, atau SLB yang menjadi kewenangan provinsi. Semua urusan anggaran pendidikan itu sepenuhnya diurus oleh negara,” katanya dilansir dari kompas.com, Rabu (16/11/2022).

Kwitansi pembayaran sumbangan pendidikan oleh orang tua murid di SMAN 1 Tamansari, Bogor (foto : tbo)

Menurut gubernur, kalau pun sekolah terpaksa harus memungut biaya dari orang tua siswa, harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari gubernur.

“Jika ada urgensi, itu pun harus mendapatkan izin tertulis dari gubernur,” tegasnya.

Adapun terkait dugaan pungli di salah satu sekolah (SMA) negeri di Kota Bekasi, Gubernur Ridwan Kamil mengaku telah mengutus Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar untuk menelusuri kasus tersebut dan memberi sanksi bila sekolah yang dimaksud terbukti melakukan pelanggaran.

“Saya sudah mengirimkan Kadisdik untuk menelusuri pungutan dan segera memberi sanksi jika ada pelanggaran aturan yang disengaja oleh sekolah yang bersangkutan. Ke depan, jika ada praktik keliru yang sama di sekolah-sekolah menengah negeri lainnya, segera lapor kepada Disdik Jabar, hatur huhun,” tandasnya. PM Hutabarat 

Artikel ini telah dibaca 1283 kali

Baca Lainnya