TBOnline, JAKARTA ¦ Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas 1.063 tambang ilegal yang merugikan negara hingga Rp300 triliun. Dalam pidato kenegaraannya pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Gedung Nusantara, Jakarta, pada (15/8) lalu, ia memperingatkan para pelaku, termasuk “orang-orang besar” seperti jenderal TNI, Polri, hingga mantan jenderal, untuk tidak menghalangi upaya penegakan hukum terhadap tambang ilegal ini.
“Tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegas Prabowo, disambut tepuk tangan meriah dari anggota parlemen.
Presiden meminta dukungan penuh dari MPR, DPR, dan seluruh partai politik untuk menertibkan praktik ilegal ini demi kesejahteraan rakyat. “Saya minta dukungan seluruh partai politik untuk mendukung ini demi rakyat kita,” ujarnya.
Tak hanya itu, sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo menegaskan tidak akan melindungi siapa pun yang terlibat, termasuk anggota partainya sendiri. Ia mengimbau pelaku untuk segera melapor dan menjadi justice collaborator.
“Cepat-cepat kalau Anda terlibat, jadi justice collaborator, laporkan saja. Walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi,” katanya dengan nada tegas.
BPI KPNPA RI Kepri Dukung Ketegasan Presiden
Pernyataan keras Presiden Prabowo ini mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk Awang Sukowati dari Tim BPI KPNPA RI Kepulauan Riau.
Dalam rilis yang beredar di media sosial, Awang mengapresiasi pidato tersebut dan menyatakan siap melaporkan pengusaha di Batam dan Lingga yang terbukti menjalankan tambang tanpa izin. “Jika terbukti tidak mengantongi izin, saya yang pertama melaporkan kepada Presiden RI,” tegasnya.
Komitmen Prabowo ini juga sejalan dengan langkah penegakan hukum di sektor sumber daya alam, termasuk penguasaan kembali 3,1 juta hektare lahan sawit ilegal.
Pemerintah, melalui Menteri ESDM, telah menunjuk Direktur Jenderal Penegakan Hukum untuk fokus memberantas tambang ilegal, menunjukkan keseriusan dalam menangani masalah ini.
“Pidato ini menjadi sorotan di media sosial, di mana masyarakat memuji ketegasan Prabowo dalam melawan praktik ilegal yang merugikan negara. Dengan langkah ini, Presiden menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia harus dikelola untuk kepentingan rakyat, bukan segelintir kelompok,” kata Awang. Tim
