TBOnline, POLRES BANGKA BARAT ¤ Penyelesaian perkara tindak pidana melalui restorative justice (keadilan restoratif) yang dipublikasikan oleh kepolisian dapat dianggap sebagai salah satu bentuk keterbukaan dalam penyidikan, hal ini disampaikan Ps. Paur Penmas Sie Humas Polres Bangka Barat Aipda Sri Iwan Alazhar seizin Kapolres Bangka Barat AKBP Catur Prasetiyo, saat mengikuti kegiatan penyelesaian kasus penggelapan dalam jabatan melalui keadilan restoratif di Kantor Sat Polair Polres Bangka Barat, Kamis (2/3).
“Keterbukaan dalam penyidikan adalah prinsip hukum yang menekankan bahwa masyarakat berhak mengetahui informasi tentang kasus yang sedang ditangani oleh lembaga penegak hukum khususnya kepolisian,” ujar Sri Iwan.
Publikasi ini, lanjut Sri Iwan, juga dapat membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan menunjukkan bahwa kepolisian mengambil tindakan untuk mengatasi kejahatan dan memperbaiki hubungan antara pelaku kejahatan, korban dan masyarakat.
Diketahui, restorative justice (keadilan restoratif) adalah pendekatan dalam penegakan hukum yang fokus pada memperbaiki hubungan antara pelaku kejahatan, korban dan masyarakat untuk mengurangi dampak negatif dari tindakan kriminal. Dalam proses restorative justice, pelaku kejahatan diminta untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka, meminta maaf kepada korban dan masyarakat yang terkena dampak, dan melakukan tindakan untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan.
Naskah & Foto : Humas Polres Bangka Barat
Narasi : Mulya Andi
