TBOnline, BIMA ¦ Mengguncang Kota Bima, Ketua PKS yang juga Ketua Banggar DPRD Kota Bima terseret kasus dugaan keterlibatannya dalam jaringan bisnis aspal ilegal. Hal ini menyusul skandal tersebut yang telah dilaporkan oleh RR di Polres Bima Kota, sejumlah mahasiswa dari Forum Komunikasi Mahasiswa Dasar Hukum (Forkum DH) melakukan aksi unjuk rasa yang menuntut pencopotan kader PKS tersebut, karena telah mencoreng nama PKS sebagai partai Islam yang senantiasa menjaga marwah sebagai partai yang berhaluan Islam.
Puluhan mahasiswa mendatangi depan kantor DPW PKS NTB, membawa spanduk dan poster dengan tuntutan yang keras. “Kader kriminal, sebaiknya dipecat ! PKS jangan jadi sarang koruptor !” teriak para demonstran dengan semangat membara, Senin (10/11).
“Kami datang ke sini untuk menuntut keadilan! Jika benar ada kader PKS yang terlibat dalam bisnis haram ini, maka dia harus bertanggung jawab penuh. Jangan biarkan citra partai tercoreng oleh oknum yang hanya mementingkan keuntungan pribadi,” tegas koordinator aksi dengan nada berapi-api.
Aksi ini semakin memanas setelah beredar kabar bahwa Polres Bima Kota telah bergerak cepat menindaklanjuti laporan Rafik Rahman. Proses penyelidikan kasus dugaan penimbunan aspal yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Kota Bima telah berlangsung maraton, dan kini dalam tahap pemanggilan saksi-saksi. Sejumlah saksi telah dipanggil oleh Polres Bima Kota untuk dimintai keterangan, menunjukkan keseriusan aparat dalam mengungkap kejahatan ini.
“Kami memberikan apresiasi kepada Polres Bima Kota atas respons cepatnya. Kami berharap, penyelidikan ini akan mengungkap seluruh jaringan bisnis aspal ilegal ini, tanpa pandang bulu,” ujar salah seorang perwakilan Forkum DH.
Puluhan mahasiswa dari berbagai universitas di NTB turut bergabung dalam aksi demonstrasi ini, menunjukkan solidaritas terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Mereka menyerukan agar kasus ini diusut tuntas dan pelaku dihukum seberat-beratnya.
Merespon skandal yang terjadi, dan juga diperkuat oleh aksi demonstrasi mahasiswa di depan kantor PKS NTB, Pengamat politik lokal, Danil Akbar, menyoroti bahwa kasus ini menjadi ujian berat bagi PKS NTB. “Kasus ini bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal etika dan moralitas partai. Sebagai ketua partai dan juga Ketua Banggar DPRD Kota Bima seharusnya memberi teladan agar tidak melakukan hal-hal buruk apalagi berbau kejahatan seperti itu. PKS harus bertindak tegas dan transparan untuk menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.
Danil menambahkan, “Jika terbukti ada kader yang terlibat, PKS harus berani mengambil tindakan disiplin yang keras bila perlu memecat kader tersebut. Jangan sampai kasus ini merusak citra partai secara keseluruhan.”
Menurutnya kasus ini telah menjadi sorotan publik di Kota Bima dan menimbulkan pertanyaan besar mengenai integritas PKS NTB. Dengan adannya demonstrasi tentunya masyarakat menuntut transparansi dan ketegasan dari partai dalam menyelesaikan masalah ini.
Hingga saat ini, pihak DPW PKS NTB belum memberikan pernyataan resmi terkait aksi unjuk rasa dan perkembangan penyelidikan kasus aspal ilegal ini. Media masih berupaya untuk mendapatkan klarifikasi dari pihak terkait. Perkembangan kasus ini akan terus dipantau. adim
