TBOnline, BIMA ¦ Acara gala dinner (makan malam formal atau semi-formal berskala besar yang mewah dan elegan, red) yang digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Bima dan dihadiri pejabat kejaksaan di sebuah villa pribadi milik seorang pejabat, pada Kamis (18/9) malam lalu, memicu kecaman dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari aktivis LSM Laskar-NTB, Adi Tovan, yang menyoroti potensi konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi independensi kejaksaan.
Adi Tovan pun mempertanyakan etika pejabat kejaksaan yang hadir dalam gala dinner tersebut, ia khawatir pemberian fasilitas atau jamuan istimewa dapat menciptakan kedekatan yang tidak sehat antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah.
“Kami sangat prihatin dengan adanya acara seperti ini. Kejaksaan seharusnya menjaga jarak dengan pemerintah daerah agar tidak timbul kesan adanya ‘main mata’ yang bisa mengganggu proses penegakan hukum,” ujarnya.
Menurut Adi Tovan, dalam acara gala dinner, seringkali terjadi diskusi informal mengenai kebijakan atau proyek-proyek pemerintah daerah, sehingga jika pejabat kejaksaan terlalu terlibat dalam pembahasan semacam ini, dikhawatirkan objektivitas mereka dalam menilai potensi pelanggaran hukum dapat terpengaruh. Selain itu, pemberian hadiah atau fasilitas yang berlebihan kepada pejabat kejaksaan dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang jelas melanggar undang-undang.
Untuk itu, Adi Tovan mendesak Pemkot Bima untuk memberikan penjelasan yang transparan dan akuntabel terkait penyelenggaraan acara tersebut. Informasi mengenai sumber dana, tujuan acara, dan daftar tamu undangan harus dibuka kepada publik.
“Masyarakat berhak tahu apa saja yang terjadi dalam acara itu. Jangan sampai ada yang ditutupi,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar para pejabat kejaksaan menjunjung tinggi kode etik profesi dan menghindari segala bentuk tindakan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
Sebagai bagian dari masyarakat sipil yang berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan, ia menyayangkan tindakan Kejati NTB yang dinilai kurang sensitif karena menerima undangan gala dinner di villa pribadi seorang pejabat. Hal ini dianggap sebagai preseden buruk yang dapat merusak citra kejaksaan yang tengah berupaya memberantas korupsi.
“Kami meminta Kejaksaan Agung dan Komisi Kejaksaan untuk turun tangan melakukan investigasi terkait acara ini. Jangan sampai ada oknum kejaksaan yang memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi,” tandasnya.
Adi Tovan mengakui bahwa gala dinner dapat menjadi sarana untuk mempererat hubungan dan koordinasi antar lembaga. Namun, potensi konflik kepentingan harus tetap menjadi perhatian utama. Dengan transparansi, kepatuhan terhadap kode etik, dan pengawasan yang ketat, risiko tersanderanya posisi kejaksaan dapat diminimalkan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Tbo-NTB, beberapa pejabat yang hadir dalam jamuan makan malam mewah ini diantaranya Kajati NTB, Walikota Bima dan Wakil Walikota, Ketua DPRD Kota Bima, Kajari Raba Bima, Pejabat utama lingkup Kejaksaan Tinggi NTB dan Kejaksaan Negeri Raba Bima, Kadis Kominfotik Kota Bima, Kadis Perhubungan Kota Bima, Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima, Plt. Kabag Hukum Setda Kota Bima, Kabag Umum Setda Kota Bima, Kabag Prokopim Setda Kota Bima dan Lurah Kolo. adim /(ntb01)
