Centang Perenang Lahan Eks HGU PT. Pasir Kantjana, Daud Rozak Sebut Pelepasan Hak Ilegal

TBOnline, SUKABUMI ¦ Surat pernyataan melepaskan hak tanah dari pemegang eks HGU PT. Pasir Kantjana kepada pihak SMAN Cidolog yang diwakili Kepala SMPN I Cidolog, dan Kecamatan Cidolog yang diwakili Sekmat, disoroti Ketua DPC Serikat Petani Indonesia Sukabumi Rozak Daud. 

Menurutnya, dalam ketentuan hapusnya HGU diantaranya karena berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian, atau dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir.

Bacaan Lainnya

“Dengan demikian, berdasarkan ketentuan setelah berakhir (putus) hak hukumnya, maka tanah tersebut beralih menjadi tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara,” jelas Rozak Daud, dalam keterangan pers yang diterima Tbo, Selasa (11/6/24).

Atas dasar ketentuan ini, Rozak Daud mempertanyakan dasar surat pernyataan pelepasan hak tanah oleh PT. Pasir Kantjana sebagai eks pemegang HGU, apalagi dalam surat tersebut peruntukannya untuk SMAN Cidolog, sebab SMP itu kewenangannya Disdik Kabupaten sedangkan SMA kewenangannya Disdik Propinsi, begitu juga pelepasan kepada Sekmat Cidolog yang mewakili kecamatan.

“Dalam ketentuannya, pelepasan hak itu dilakukan pada saat hak nya masih aktif, dan dilepaskan dihadapan Kepala BPN atau pejabat yang ditunjuk, sedangkan HGU PT. Pasir Kantjana telah habis sejak 7 tahun yang lalu berdasarkan SK Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor. 18/HGU/BPN/1992. Artinya pemegang HGU lama tidak punya kewenangan untuk melepaskan, karena sudah kembali menjadi tanah negara,” katanya. 

Rozak melanjutkan, urgensi pelepasan haknya benar untuk kepentingan umum, tetapi caranya tidak benar secara administrasi, karena seharusnya pelepasan dilakukan dihadapan kepala BPN atau pejabat yang ditunjuk.

“Kadang publik sering terjebak dengan skenario yang melampui peraturan perundang-undangan, seolah pihak perusahaan itu baik memberikan tanah kepada masyarakat atau lembaga, padahal haknya sudah sudah tidak ada,” ujarnya. 

Diketahui, HGU PT. Pasir Kantjana telah berakhir sejak 31 Desember 2017, maka objek tersebut telah menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Maka penataan kembali, penggunaan, pemanfaatan, dan kepemilikan tanah tersebut menjadi kewenangan Menteri ATR/Kepala BPN, bukan menjadi bancakan bekas/eks pemegang HGU.

“Atas dasar itu, pihak PT. Pasir Kantjana tidak punya kewenangan untuk melepaskan hak karena HGU nya sudah habis, yang berhak untuk menata, mengalokasikan untuk fasos dan fasum (SMA) adalah negara melalui BPN. Kemudian, soal perubahan jenis tanaman dari karet ke sawit sehingga tidak bisa tumpang sari, kalau ada perubahan IUP sedangkan HGU nya belum diperpanjang adalah kesalahan administrasi. Luas lahan 181,24 Ha yang diberi Izin Usaha Perkebunan (IUP) oleh Dishutbun pada 2009 peruntukannya adalah karet, tetapi hari ini HGU nya sudah habis dan peruntukannya menjadi sawit, kalaupun disversifikasi (perubahan jenis tanaman) harusnya setelah HGU nya sudah aktif kembali atau perpanjangan sebagai dasar alas hak untuk merubah IUP. Pemerintah jangan menerapkan aturan berdasarkan keinginan perusahaan saja, tetapi harus secara adil,” jelas Rozak Daud.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *