Uang Saweran Tambang Ilegal di Jebu Laut Terungkap, Pelakunya Bisa Masuk Penjara 5 Tahun

Ratusan ponton isap produksi (PIP) yang beraktivitas secara ilegal di perairan Jebu Laut, Desa kelabat, Kecamatan Parittiga Jebus, Bangka Barat (Tbo)

TBOnline, BANGKA BARAT ¦ Dugaan terkoordinirnya aktivitas ratusan tambang timah ilegal ponton / Ti apung di perairan Jebu Laut, Kelabat, Parittiga-Jebus, Bangka Barat, tersingkap dengan munculnya beberapa petunjuk, setelah selebaran soal aturan ngereman (jatah cantingan), kini terdapat ketentuan soal besaran tarif masuk bagi Ti/ponton tower yang berasal dari luar wilayah Kelabat.

Dalam dokumentasi peraturan panitia Dusun Jebu Laut, Desa Kelabat, yang diterbitkan pada 12 Maret 2024, dituliskan berdasarkan hasil musyawarah telah disepakati untuk setiap Ti/ponton tower dari luar Desa Kebalat dikenakan uang masuk Rp1.000.000 per ponton, dengan waktu pembayaran paling lambat 1 minggu setelah diberikan pemberitahuan.

Bacaan Lainnya

Aturan soal uang masuk ini kemudian ditandatangani Ketua Panitia Musahlih, dan diketahui Ketua Rt11 Hafiruddin, Ketua Rt12 Santi Sardika, Ketua Rt13 Warmadi, beserta Kepala Dusun Jebu Laut Mulyadi.

Kepala Desa Kelabat Kris Karyadi (Roni), sendiri saat dikonfirmasi soal benar tidaknya ada aturan uang masuk bagi setiap ponton luar yang ikut ditandatangani perangkatnya ini tidak menjawab tegas, ia hanya menyarankan Tbo untuk langsung menemui panitia.

Sekedar informasi, aksi para penambang di perairan Jebu Laut, Kelabat, ini dikategorikan sebagai kegiatan pertambangan timah ilegal, yang berdasarkan UU nomor 3 tahun 2020 sebagai perubahan dari UU nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan bagi siapa saja yang melanggar dijerat dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) [pasal 35].

Kemudian, dalam UU nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. pasal 55 ayat (1) KUHP, atas perbuatannya yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, terancam hukuman penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah). 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *