Headline Nasional

Senin, 30 Agustus 2021 - 10:43 WIB

2 bulan yang lalu

Bupati Bogor Ade Yasin membentuk Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan (Foto : Tribun)

Bupati Bogor Ade Yasin membentuk Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan (Foto : Tribun)

Tim Fasilitasi TJSL Bentukan Bupati Ade Yasin, Demi Bogor Apa Buat Pesohor?

TBOnline [BOGOR] – Tim Fasilitasi Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan untuk periode 2019-2023 yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Bogor Nomor : 978.5/116/Kpts/Per-UU/2019 pada 25 Februari 2019 memang terkesan memiliki kewenangan dan jangkauan eksklusif yang khusus diberikan Bupati Ade Yasin dalam membidani semua tahapan dan pelaksanaan TJSL Perusahaan (CSR) di Kabupaten Bogor.

Tim Fasilitasi TJSL Perusahaan yang dibentuk Bupati Bogor Ade Yasin, dengan berbagai latar belakang profesi dan disiplin ilmu (Foto : Antara)

Bahkan dalam Surat Edaran (SE) Bupati Bogor Nomor : 978.5/321-Bappedalitbang yang terbit pada 20 Juni 2019, Ade Yasin dengan tegas menyampaikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah, Direktur BUMD maupun Perusahaan Pelaku TJSL di Kabupaten Bogor, untuk berkoordinasi terlebih dahulu dengan Tim Fasilitasi TJSL Perusahaan sebelum melakukan kerjasama atau ketika akan melaksanakan seluruh program dan kegiatan baik fisik maupun non fisik yang pendanaannya bersumber dari TJSL (CSR).

SK Bupati Bogor Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi TJSL Perusahaan ini juga seperti menegaskan pengaruhnya atas Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor No. 6 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan, yang kabarnya kini tengah di evaluasi dan dibahas oleh Bapemperda DPRD Kabupaten Bogor karena dinilai kurang efektiv. Meski secara hierarki kedudukan Perda ini lebih tinggi dari SK Bupati, namun sejak Tim Fasilitasi TJSL Perusahaan dibentuk maka operasional Forum TJSL bentukan Perda No. 6 Tahun 2013 secara otomatis dihentikan.

Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor, Suryanto Putra menjelaskan walau Sekretariat Tim Fasilitasi TJSL Perusahaan berada di instansinya, namun pihaknya memiliki kewenangan terbatas dan hanya bertugas membantu kinerja Tim Fasilitasi ini.

Suryanto Putra, Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor serta Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Heksi Lestari, saat memberikan

“Pertanggungjawaban Bappedalitbang hanya sebagai kesekretariatan, kita hanya membantu Tim Fasilitasi TJSL Perusahaan. Yang menghimpun maupun menghubungi (perusahaan) itu dari tim, kita hanya mencatat. Tidak ada verifikasi laporan di Bappedalitbang, laporan dilakukan langsung Tim Fasilitasi. Bahkan saya pun tidak masuk dalam struktur tim itu,” ujar Suryanto yang dijumpai di Kantor Bappedalitbang Kabupaten Bogor, Rabu (25/8/2021).

Heksi Lestari, Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappedalitbang, yang juga duduk sebagai Sekretaris Tim Fasilitasi, menambahkan bahwa TJSL Perusahaan dianggap sebagai salah satu pembiayaan Non APBD, maka sesuai dengan bidang yang ia tangani di Bappedalitbang dalam melakukan perencanaan dan penganggaran maka semua harus terkoordinasi.

“Jadi kalau surat menyurat dan segala macam yang ditujukan ke Tim Fasilitasi TJSL Perusahaan masuk dulu ke kami, lalu kami sampaikan ke mereka, kami agendakan rapat dan audiensi dari pemohon. Atau termasuk juga kami memberikan surat ke perusahaan-perusahaan yang akan di kontak langsung oleh Tim Fasilitasi. Nanti ada tim yang membantu secara teknis, mereka yang langsung menghubungi ke perusahaan. Jadi perusahaan yang ingin berkontribusi langsung kita fasilitasi. Jadi kami sifatnya memang betul-betul kesekretariatan,” jelas Heksi.

Ia juga menyampaikan bahwa TJSL (CSR) yang diberikan perusahaan tidak dalam bentuk uang namun berupa program atau kegiatan.

“Kita langsung program, jadi seperti pembangunan hutan kota yang CSR Korindo. Kita fasilitasi MoU nya, kita pertemukan pihak Korindo dengan Ibu Bupati atau kita siapkan keperluan Korindo, misal mau ketemu pihak kelurahan, butuh bibit atau apalagi. Jadi benar-benar sifatnya memfasilitasi,” sebut Heksi.

Disinggung berapa target penerimaan Pemkab Bogor yang bersumber dari TJSL Perusahaan (CSR) melalui Tim Fasilitasi, Heksi menjelaskan tidak memiliki target karena CSR tidak bersifat wajib.

“Itu nggak bisa ditargetkan, salah satu contoh saat menyusun RPJMD dari pihak provinsi juga menanyakan itu, bisa gak ditargetkan, kita gak bisa target karena itu kan sifatnya voluntary dari perusahaan. Jadi CSR perusahaan gak ada yang sifatnya jadi wajib maka kita tidak berani menargetkan tiap tahun, jadi ada juga beberapa perusahaan yang pada tahun 2020 akhir diberikan sertifikat oleh Ibu Bupati karena  menyampaikan laporan secara mandiri. Jadi karena memang nggak wajib dikoordinasikan oleh kita, karena memang banyak perusahaan sudah langsung melakukan,” tutur Heksi.

Sayang dalam kesempatan ini, baik Kepala Bappedalitbang Suryanto Putra maupun Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang juga Sekretaris Tim Fasilitasi TJSL Perusahaan, Heksi Lestari tidak dapat menunjukan data akurat berapa besaran anggaran TJSL (CSR) —baik berupa program dan jenis bantuan lain— yang sudah dikeluarkan pihak perusahaan di Kabupaten Bogor pada tahun setelah terbentuknya Tim Fasilitasi TJSL Perusahaan, termasuk juga dokumen yang menunjukan jumlah seluruh perusahaan yang telah menyalurkan TJSL (CSR) di Kabupaten Bogor.

“Silahkan langsung ke Tim Fasilitasi agar lebih lengkap informasinya, bisa ke Pak Yusfitriadi,” saran Suryanto.

Wakil Ketua TF TJSL Perusahaan Yusfitriadi saat melakukan serah terima hasil proyek TJSL Perusahaan di Pendopo Bupati Bogor (Foto : Radar Bogor)

Diberitakan sebelumnya, pada saat acara ‘Silaturahmi dan Aksi Kolaborasi Membangun Kabupaten Bogor’ yang digelar di Pendopo Bupati Bogor, Selasa (25/6/2019), Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan untuk membangun Kabupaten Bogor yang memiliki 40 kecamatan tidak cukup hanya dengan APBD. Maka dari itu ia membentuk Tim Fasilitasi TJSL untuk memaksimalkan potensi dana CSR perusahaan di Kabupaten Bogor.

“Saya rangkum semua program–program saya dengan Pak Iwan dalam Pancakarsa. Untuk mewujudkan karsa-karsa tersebut tidak cukup dengan APBD, maka saya membentuk Tim TJSL untuk memfasilitasi perusahaan yang ingin menyalurkan CSR nya untuk membangun Kabupaten Bogor,” tutur Ade Yasin.

Dikatakan, untuk mewujudkan Pancakarsa yang sesuai dengan visi misi pemerintah Kabupaten Bogor butuh banyak pihak yang terlibat, butuh budget pendanaan yang tidak sedikit. Tim Fasilitasi TJSL itu sendiri dihadirkan untuk membantu kerja pemerintah daerah terutama dalam berkolaborasi dengan korporasi. Red

 

»∴ Ikuti Wawancara Dengan Yusfitriadi (Wakil Ketua Tim Fasilitasi TJSL Perusahaan) Kabupaten Bogor, Dalam Tulisan TBO Berikutnya

Artikel ini telah dibaca 1063 kali

Baca Lainnya