Metropolitan Nasional

Minggu, 19 Juni 2022 - 09:29 WIB

3 minggu yang lalu

Warga Kampung Bowone dan Binebas berdiskusi dengan pihak kepolisian dalam upaya mengadang akses alat berat pertambangan milik PT TMS di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. (Foto : Kompas)

Warga Kampung Bowone dan Binebas berdiskusi dengan pihak kepolisian dalam upaya mengadang akses alat berat pertambangan milik PT TMS di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. (Foto : Kompas)

Ricuh Tambang Emas di Sangihe, Begini Catatan IPW

TBOnline, JAKARTA ¤ Jalan menuju areal tambang emas di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, sejak Senin (13/6) hingga Rabu (15/6) mencekam. Warga Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kepulauan Sangihe, memblokade akses truk-truk milik PT Tambang Mas Sangihe (TMS) yang tengah membawa alat bor atau “drilling rig” menuju lokasi tambang. Aparat kepolisian dari Polres Kepulauan Sangihe meminta warga membuka akses, namun warga tetap bertahan. Aparat dan warga saling berhadap-hadapan, bentrokan fisik nyaris terjadi.

“Kericuhan muncul dipicu sikap-sikap provokatif anggota Polres Kepulauan Sangihe terhadap blokade warga. Untuk itu Indonesia Police Watch (IPW) meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot Kapolres Kepulauan Sangihe AKBP Denny Wely Wolter Tompunuh karena aparatnya bertindak represif terhadap masyarakat dan berpihak ke perusahaan tambang,” demikian siaran pers Indonesia Police Watch (IPW), Sabtu (18/6/2022).

Ketua ICW Sugeng Teguh Santoso, menyebut meski tidak ada korban luka maupun meninggal dalam peristiwa unjuk rasa tersebut, namun warga trauma karena diancam oleh aparat kepolisian dengan ancaman pidana bagi warga yang menutup jalan.

“Dalam kericuhan di Sangihe itu, IPW menilai keberpihakan kepolisian terhadap investor sangat memprihatinkan. Sebab, akan menimbulkan sikap represif dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Padahal, tugas pokok Polri sesuai amanah UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Disamping, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakkan hukum,” kata Sugeng.

Bagaimana pun juga, lanjut Sugeng, anggota Polres Kepulauan Sangihe harus mengedepankan upaya pre-emtif dan preventif sebagai standar operasional prosedur (SOP) sebelum melakukan upaya represif. Karenanya, Kapolri harus menurunkan tim ke lapangan dan mencopot Kapolres Kepulauan Sangihe agar kepercayaan masyarakat terhadap Polri meningkat dan Program Polri Presisi berhasil dilaksanakan oleh lapisan bawah Polri.

PTUN Manado Batalkan Izin Lingkungan PT TMS

Dalam catatan IPW, gugatan izin lingkungan terhadap PT Tambang Mas Sangihe (TMS) yang diajukan 56 (lima puluh enam) perempuan asal Desa Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dimenangkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado. Dalam putusan PTUN itu izin lingkungan PT TMS dengan Nomor: 503/DPMPTSPD/182/IX/2020 tertanggal 25 September 2020, dibatalkan. Selain itu, PTUN Manado juga mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan segala aktivitas PT TMS hingga putusan itu berkekuatan hukum tetap atau ada penetapan lain yang mencabutnya di kemudian hari.

“Dengan putusan PTUN Manado yang membatalkan izin lingkungan PT. TMS, mestinya seluruh aktivitas PT. TMS dihentikan karena perusahaan tidak lagi memiliki dasar hukum untuk beroperasi. Mengingat, izin lingkungan adalah dasar berusaha bagi sebuah perusahaan, termasuk dalam hal ini adalah PT TMS,” ujar Sugeng.

Selain itu, kegiatan pertambangan di Kepulauan Sangihe ini sebetulnya telah disorot Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Kommas HAM). Menurut Komnas HAM, kehadiran perusahaan tambang di Pulau Sangihe, Sulawesi Utara, berpotensi menyebabkan pelanggaran hak dasar warga, seperti hak akan rasa aman dan lingkungan hidup yang baik. Oleh karenanya, pemerintah diharapkan lebih proaktif untuk mencegahnya. Agustin Rabbani

Artikel ini telah dibaca 10 kali

Baca Lainnya