Rakernis Panwascam Dapil 2 Kabupaten Sukabumi : Tingkatkan Pengawasan dan Penanganan Pilkada 2024

TBOnline, SUKABUMI ¦ Sebanyak 8 panwascam se dapil 2 antara lain di ikuti 129 peserta terdiri dari komisioner, staf dan PKD, dari Kecamatan Kabandungan, Klapanunggal, Bojonggenteng, Parakan Salak, Parungkuda, Ciambar, Cicurug dan Cidahu, bersama undangan dari Forkopimcam Parakansalak, dan dihadiri Bawaslu Kabupaten Sukabumi, mengadakan rapat kerja teknis (rakernis) terkait pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilihan bagi pengawas tahun 2024, bertempat di SDN 1 Parakansalak, Kecamatan Parakansalak, Selasa (2/6/24).  

Ketua Bawaslu Kabupaten Sukabumi Faisal Rifa’i, dalam sambutannya mengatakan ruh kita sebagai bawaslu adalah pengawasan, sehingga pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu harus di awasi, termasuk meningkatkan kemampuan teknis pembuatan laporan harus dikuasai, Laporan Hasil Pengawasan (LHP) adalah bentuk kerja pelaksanaan hasil dari pengawasan, sehingga dalam melaksanakan pembuatan LHP harus tersusun dengan rapi, kuncinya adalah 5W1H, sebab ketika terjadi sengketa dan pelanggaran akan bermuara pada LHP.“Maka dalam rakernis ini peserta akan diberikan materi tata cara pembuatan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) atau istilah lain Form A, hasil pengawasan dalam pengisian uraian LHP pilkada tersebut subtansinya harus dapat memenuhi unsur 5W1H, dilengkapi juga dengan dokumentasi berupa foto, video dan yang lainnya sebagai barang bukti dan alat buktinya,” kata Faisal.

Bacaan Lainnya

Ketua Bawaslu menambahkan dalam penyusunan LHP tersebut harus memenuhi syarat, baik formil ataupun materil, dan untuk lebih jelasnya proses pembuatan LHP yang baik dan benar nanti akan dipandu oleh staf bawaslu.

Acara berlanjut dengan penyampaian materi yang berkaitan dengan penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, dibawakan oleh Deden Taofik, akademisi Universitas Muhamadiyah.“Dasar hukum penanganan sengketa pilkada adalah Perbawaslu Nomor 8 tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu. Harapannya, kepada peserta agar mempelajarinya karena pentingnya bagi pengawas dalam pembuatan LHP atau Form A, karena LHP tersebut sebagai alat kerja pengawasan yang berisikan penelusuran dan pengkajian berdasarkan fakta yang dikaitkan dengan unsur-unsur regulasi yang ada,” ulasnya. Gun

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *