Headline

Minggu, 22 Agustus 2021 - 08:49 WIB

2 bulan yang lalu

Penting Bagi Pekerja Pers, MK Tetapkan Jadwal Sidang Uji Materi UU Nomor 40/1999

TBOnline [JAKARTA] — Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menetapkan jadwal sidang perdana pengujian materiil Pasal 15 Ayat (2) Huruf f dan Ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers terhadap UUD Tahun 1945 pada Rabu 25 Agustus 2021 pukul 13.30 siang.

Kepastian jadwal sidang perdana ini disampaikan MK kepada kuasa hukum pemohon melalui surat panggilan sidang nomor : 243.38/PUU/PAN.MK/PS/08/2021 tanggal 18 Agustus 2021, dimana kuasa hukum dan para pemohon diminta menghadap sidang panel Mahkamah Konstitusi secara daring (online) untuk perkara nomor : 38/PUU-XIX/2021.Sidang perdana ini akan dilaksanakan di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung MK Jalan Medan Medeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.

Permohonan uji materi UU Pers di MK ini tercatat atas nama Heintje Grontson Mandagie sebagai Pemohon I, Hans M Kawengian sebagai Pemohon II dan Soegiharto Santoso sebagai Pemohon III. Sementara kuasa hukum pemohon terdiri dari DR. Umbu Rauta, SH., M.Hum., Hotmaraja B. Nainggolan, SH., Nimrod Androiha, S.H.,.Christo Laurenz Sanaky, S.H. dan Vincent Suriadinata, S.H., M.H.

Sidang perdana ini menurut salah satu kuasa hukum pemohon Vincent Suriadinata, kemungkinan besar dapat disaksikan secara langsung oleh pihak luar melalui kanal Youtube Mahkamah Konstitusi.

Pers Merdeka dan Bertanggungjawab

Heintje Grontson Mandagie, salah satu pemohon menjelaskan uji materiil yang ia lakukan di MK ini dalam rangka mengembalikan kewenangan organisasi pers, media dan wartawan untuk menjalani profesinya dan praktek jurnalistik secara bebas dan bertanggungjawab.

“Kemerdekaan pers yang selama ini dirampas atas nama Undang-Undang Pers harus dihentikan. Insan pers harus kembali bebas menentukan nasib dan ruang lingkup pers yang dijalaninya,” kata Heintje.

Heintje Mandagie, salah satu pemohon uji materi UU Pers No. 40/1999 (Foto; Tbo)

Ia melanjutkan, Dewan Pers yang selama ini dihuni kaum elit pers yang abai dan semena-mena terhadap kehidupan pers lokal dan media kecil harus diganti dan diisi dengan orang-orang yang kompeten.

“Wartawan harus menikmati kemerdekaan pers yang dijamin Undang-Undang Pers. Bukan dipenjarakan dan dibiarkan termarjinalkan oleh segelintir elit yang menguasasi Dewan Pers selama bertahun-tahun dengan aturan-aturan yang membatasi ruang lingkup kebebasan pers. Saatnya pers Indonesia mengatur kehidupannya sendiri secara merdeka. Mayoritas pers nasional ada di seluruh penjuru tanah air sedang menanti keadilan lewat uji materiil di MK. Semoga permohonan uji materiil UU Pers ini bisa diterima MK dan pers Indonesia bisa kembali ke pangkuan wartawan Indonesia,” jelas Heintje.

Ini Pasal dan Ayat Yang Diujikan

Beberapa pasal dan ayat yang di uji materi kan di MK dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 oleh Heintje Mandagie dan rekan-rekannya ialah Pasal 15 Ayat (2) Huruf f (Bab V Tentang Dewan Pers) yang berbunyi :  Ayat (2) Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pada huruf f menyatakan : Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.

Kemudian pada Pasal 15 Ayat (5) : Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Adapun bunyi Ayat (3) ialah : Anggota Dewan Pers terdiri dari: a. Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan; b. Pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers; c. Tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Red

Artikel ini telah dibaca 264 kali

Baca Lainnya