Headline

Rabu, 8 September 2021 - 08:21 WIB

1 bulan yang lalu

ILUSTRASI - Uji materi UU Pers nomor 40 Tahun 1999 di Mahkamah Konstitusi (Foto : NN)

ILUSTRASI - Uji materi UU Pers nomor 40 Tahun 1999 di Mahkamah Konstitusi (Foto : NN)

MK Bakal Minta Keterangan Presiden dan DPR Terkait Uji Materi UU Pers

TBOnline [JAKARTA] — Presiden Republik Indonesia dan DPR RI kemungkinan besar bakal dimintai keterangan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi dalam perkara nomor : 38/PUU-XIX/2021. Hal itu disampaikan Ketua Majelis Hakim MK Arief Hidayat sebelum menutup sidang lanjutan uji materi pasal 15 ayat (2) huruf f dan ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap UUD RI Tahun 1945, pada Selasa (7/9/2021).

Usai mengesahkan 46 bukti dari pemohon yang sudah diverifikasi, Arief Hidayat mengatakan permohonan akan disampaikan dalam rapat keputusan hakim bersama dengan seluruh bukti.

“Nanti rapat keputusan hakim yang akan menentukan kelanjutan dari perkara ini, apakah akan dilanjutkan dalam sidang pleno dengan mendengar keterangan Presiden dan DPR kemudian saudara dimungkinkan menghadirkan saksi ahli, atau cukup mahkamah yang bisa menilai atau memutus perkara ini,” kata hakim Hidayat kepada pihak pemohon.

Hidayat juga menegaskan tindaklanjut perkara ini akan dilakukan dalam waktu tidak terlalu lama dan pihak pemohon diminta untuk menunggu pemberitahuan dari pihak Kepaniteraan MK terkait putusannya.

Para pemohon uji materi UU Pers Nomor 40 ke Mahkamah Konstitusi (Foto : Ist)

Sidang kali ini turut dihadiri anggota majelis hakim Manahan M.P. Sitompul dan Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, sedangkan dari pemohon hadir Soegiharto Santoso. Sementara kuasa hukum pemohon yang hadir ialah Vincent Suriadinata, Nimrod Androiha dan Christo Laurenz Sanaky.

Pada awal sidang ini kuasa hukum Vincent Suriadinata, membeberkan sejumlah pokok perkara yang dirubah atas saran dari majelis hakim, yakni 4 pasal dalam UUD 1945 yang menjadi batu uji yang diajukan pemohon, yaitu Pasal 28, Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28 I Ayat(2) UUD 1945.

“Pasal 15 ayat (2) huruf f dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menimbulkan ketidakpastian hukum dan multi tafsir sekaligus bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai —dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers oleh masing-masing organisasi pers—. Selain itu juga pada Pasal 15 ayat (5) UU Pers tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai —Keputusan presiden yang bersifat administratif sesuai usulan dari organisasi-organisasi pers, perusahaan-perusahaan pers, dan wartawan yang terpilih melalui Kongres Pers yang demokratis—” jelas Vincent.

Pihak pemohon sendiri dalam berbagai kesempatan menyatakan, gugatan uji materi di MK ini dilayangkan sebagai reaksi atas terlalu maraknya peristiwa wartawan dan pemilik media di berbagai daerah yang dikriminalisasi akibat pemberitaan dan penyelesaian aduan di Dewan Pers (DP) yang sering berujung laporan polisi karena rekomendasi DP.

Selain itu sejumlah peraturan DP yang mengambil alih peran organisasi pers, salah satunya peraturan tentang standar perusahaan pers, telah menyebabkan maraknya praktek diskriminasi yang dialami ribuan media lokal terjadi di hampir seluruh penjuru tanah air. Peraturan DP yang mengatur verifikasi media menyebabkan sejumlah kepala daerah membuat peraturan yang membatasi kerja sama media yang tidak terverifikasi di Dewan Pers. Pemerintah Daerah dan Dewan Pers menjadikan badan hukum perusahaan pers yang sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI seolah-olah tidak berguna karena ada Peraturan Dewan Pers dan Peraturan Kepala Daerah yang mewajibkan verifikasi media. Belum lagi praktek Uji Kompetensi Wartawan (UKW) versi DP yang ternyata banyak menimbulkan persoalan, karena tidak sedikit wartawan dan pemilik media dikriminalisasi atas rekomendasi DP yang menyatakan pihak pengadu dapat menempuh upaya hukum di luar UU Pers karena wartawan dan media teradu belum ikut UKW dan belum terverifikasi.

Salah seorang pemohon uji materi, Soegiharto Santoso alias Hoky yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas LSP Pers Indonesia mengatakan bahwa perjalanan mengajukan uji materi ke MK ini adalah perjalanan yang sangat panjang.

“Bahwa permohonan uji materi ke MK ini untuk memperjuangkan hak-hak wartawan Indonesia yang selama ini dikebiri oleh Dewan Pers serta untuk menciptakan iklim kehidupan pers yang kondusif, profesional, berkualitas dan yang terpenting adalah stop kekerasan dan kriminalisasi terhadap insan pers. Kapan pun dan di mana pun juga,” kata Hoky yang juga tercatat sebagai wartawan Majalah Biskom ini.

Hoky sendiri diketahui bergabung menjadi wartawan di Majalah Biskom yang didirikan oleh almarhum Kurniadi Halim dan Yulia Ch sejak tahun 2001 atau 20 tahun yang lalu, kemudian berlanjut mengikuti Mubes Pers Indonesia pada 18 Desember 2018 yang dihadiri lebih dari 2.000 wartawan dari seluruh Indonesia, berlanjut kemudian menjadi Ketua Panitia Kongres Pers Indonesia pada 6 Maret 2019 yang bertempat di Gedung Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta.

Hoky juga tercatat bersama Heintje Grontson Mandagie dan teman-teman mendirikan Yayasan LSP Pers Indonesia dengan Laksamana (Purn) TNI Angkatan Laut Tedjo Edhy Purdijatno sebagai Ketua Dewan Pembinanya, dilanjutkan mengikuti pelatihan dan uji sertifikasi asesor kompetensi (mandiri) yang diselenggarakan oleh LSP Pers Indonesia bersama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) RI, sehingga saat ini Hoky telah menjadi asesor BNSP Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pers Indonesia. ***

Artikel ini telah dibaca 263 kali

Baca Lainnya