Metropolitan Nasional

Rabu, 27 Juli 2022 - 16:35 WIB

4 bulan yang lalu

Tim khusus polri dalam penanganan kasus polisi tembak polisi (dari kiri atas searah jarum jam) : Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, Irwasum Komjen Agung Budi Maryoto,   Kabaintelkam Komjen Ahmad Dofiri, Asisten SDM Polri Irjen Wahyu Widada (Foto : Tribun)

Tim khusus polri dalam penanganan kasus polisi tembak polisi (dari kiri atas searah jarum jam) : Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, Irwasum Komjen Agung Budi Maryoto, Kabaintelkam Komjen Ahmad Dofiri, Asisten SDM Polri Irjen Wahyu Widada (Foto : Tribun)

Menyoal Kerja (Khusus) Tim Khusus, IPW : Ini Untuk Menyelamatkan Polri

TBOnline, JAKARTA ¤ “Tim khusus yang dibentuk Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk menangani kasus tewasnya Brigpol Nopryansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) di rumah dinas Kadiv Propam (non aktif) Irjen Ferdy Sambo, memiliki tantangan untuk menjaga marwah institusi dan menyelamatkan polri dari hujatan masyarakat. Oleh karena itu, setiap anggota tim harus mempertanggungjawabkan sumpahnya selaku bhayangkara negara untuk benar-benar konsisten menegakkan hukum sesuai fakta sebenarnya,” demikian kalimat pembuka siaran pers Indonesia Police Watch (IPW) yang diterima TBO, Rabu (27/7/2022).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (Foto : CNN)

Tim khusus internal yang merupakan para senior polri ini, masing-masing : Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono sebagai penanggung jawab, merupakan lulusan Akpol 1988. Sementara ketua tim khusus ditunjuk anggota yang lebih senior lagi yakni Irwasum Komjen Agung Budi Maryoto (Akpol 1987) yang sebentar lagi pensiun, sedangkan anggota lainnya Kabareskrim Komjen Agus Andrianto (Akpol 1990), Kabaintelkam Komjen Ahmad Dofiri (Akpol 1989 dan peraih Adhi Makayasa) serta Asisten SDM Polri Irjen Wahyu Widada (Akpol 1991 dan peraih Adhi Makayasa).

“Oleh karena itu, dengan kekuatan tim khusus internal kasus polisi tembak polisi yang diisi oleh para senior dan anggota polri terbaik peraih Adhi Makayasa, seharusnya tidak ada keraguan untuk menyelamatkan institusi dari tangan-tangan kotor yang mencoreng polri. Sehingga siapa pun yang terlibat menyimpang dari penanganan kasus polisi tembak polisi tersebut, harus ditindak dan diperiksa tanpa keraguan. Kalau ada pelanggaran disiplin dan kode etik maka harus diselesaikan melalui sidang disiplin dan sidang etik, sedang kalau ada dugaan pidananya maka tim khusus meneruskannya melalui Bareskrim Polri. Dengan begitu, maka kepercayaan publik akan terbangun kembali dari merosotnya citra polri yang disebabkan oleh aksi polisi tembak polisi di rumah pejabat utama polri tersebut,” tulis IPW.

Apalagi Presiden Jokowi telah tiga kali mengingatkan kepada Kapolri bahwa kasus ini jangan ditutup-tutupi, harus diproses hukum dan terbuka. Terakhir presiden mengatakannya saat berada di Pulau Rinca, Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Kamis (21/7/2022). “Saya kan sudah sampaikan, usut tuntas, buka apa adanya, jangan ditutup-tutupi, transparan,” ujar Presiden Jokowi, sambil menasehati bahwa kepercayaan publik terhadap Polri harus dijaga.

IPW mencatat, sejak awal kasus polisi tembak polisi ini dikonstruksikan oleh mabes Polri bahwa tidak ada yang dapat dihukum. Karena, pelaku yang menembak yaitu Bharada Richard Eliezer melakukan pembelaan diri karena Putri, istri Kadiv Propam saat itu Irjen Ferdy Sambo, diancam dan dilecehkan oleh Brigpol Yosua, sehingga terjadinya tembak menembak yang menyebabkan kematian Yosua sebagai pembelaan diri.

“Bahkan pembelaan diri ini secara gamblang dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan dan disampaikan lagi oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan saat konferensi pers pertama, Senin (11 Juli 2022). Hal tersebut kian jelas karena terdapat dua laporan polisi tentang pencabulan serta pengancaman dan percobaan pembunuhan yang dijerat dengan pasal 335 KUHP, 289 KUHP,” kata IPW.

IPW Ungkap Kejanggalan

IPW mencatat beberapa kejanggalan dalam kasus polisi tembak polisi tersebut, utamanya pada saat olah tempat kejadian perkara (TKP).

Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso (Foto : Detik)

Pertama, tidak adanya police line di rumah Irjen Ferdy Sambo. Padahal fungsi police line ini, untuk melarang siapapun masuk ke TKP kecuali penyidik dan petugas polisi lain yang ditunjuk agar keaslian TKP tetap terjaga guna kelancaran penyidikan selanjutnya. Dipasangnya police line ini, telah diatur pada Surat Keputusan Kapolri No.Pol: Skep/1205/IX/2000 tanggal 11 September 2000 tentang Bujuklap, Bujuknis dan Bujuk administrasi tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana.

“Dijelaskan dalam Skep tersebut bahwa police line merupakan bagian alat yang harus ada,” kata IPW.

Kedua, tentang tidak adanya pemotretan dan sketsa. Padahal pemotretan dilakukan agar dapat mengabadikan situasi atau keadaan TKP termasuk korban dan barang bukti lain pada saat diketemukan. Disamping, bertujuan memberikan gambaran nyata situasi dan kondisi TKP. Pemotretan sangat erat dengan identifikasi dan kedokteran forensik, sementara dalam pembuatan sketsa digunakan untuk menggambarkan situasi atau keadaan TKP seteliti mungkin guna kepentingan rekonstruksi di kemudian hari, termasuk menampilkan barang-barang bukti yang ditemukan. Tanpa adanya berita acara pemotretan dan sketsa maka rekontruksi yang akan dilakukan menjadi bias.

“Baik pemotretan maupun sketsa ini, tidak ditampilkan oleh pihak polri saat mengumumkan kejadian perkara atas tewasnya Brigpol Yosua, termasuk jenis senjata, nomor register senjata dan kaliber peluru yang telah ditemukan. Sehingga, masyarakat menilai ada banyak kejanggalan dalam kasus tersebut,” jelas IPW.

Ketiga, karena penanganan pertama kasus tewasnya Brigpol Yosua sudah terjadi banyak kejanggalan-kejanggalan, hingga jenazah tidak boleh dibuka dan akhirnya ditemukan ada sayatan maka keluarga dan kuasa hukumnya meminta dilakukan otopsi ulang. Kapolri menyepakati diadakannya otopsi ulang pada Rabu (27 Juli 2022) dengan melibatkan ahli-ahli yang netral dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia (PDFI).

“Dengan adanya otopsi ulang pada hari ini, Rabu (27/7/2022) dengan melibatkan forensik dokkes, ahli forensik independen dari Persatuan Dokter Forensik Indobesia (PDFI) serta dokter forensik dari TNI yang dijamin kenetralannya oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, diharapkan kasus tersebut mendapatkan kebenaran materiil, karena dilakukan melalui Scientific Crime Investigation sehingga kasusnya dapat terkuak dan menemukan tersangkanya”.

Selain itu, IPW juga menyoroti penanganan kasus pelecehan seksual dan pengancaman (289 KUHP dan 335 KUHP) oleh Polda Metro Jaya yang dapat menimbulkan potensi kesimpulan yang berbeda, bila tidak ditarik penanganannya oleh Bareskrim Polri yang juga sedang menangani kasus laporan pembunuhan berencana, pembunuhan dan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang, pasalnya kasus ini adalah peristiwa pidana yang sama yaitu memeriksa matinya Brigpol Yosua.

“Dengan penanganan yang terbuka, akuntabel, transparan serta tidak diarahkan melindungi dan menutup kesalahan pihak-pihak tertentu akan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada Polri. Akan tetapi bila sebaliknya, maka dugaan publik yakni hukum tajam ke bawah tumpul ke atas, seperti juga disinyalir Kapolri Jenderal Sigit Listyo Prabowo saat fit and proper test pada Januari 2021 di depan DPR RI benar adanya,” tutup IPW. Ilham

Artikel ini telah dibaca 167 kali

“Kebaikan Berawal dari Sini” Danone-AQUA
Baca Lainnya