Headline Nasional

Selasa, 20 April 2021 - 12:54 WIB

3 minggu yang lalu

Koreksi Dari Komisioner BNSP Henny Widyaningsih

Terkait pemberitaan yang ditayangkan Target Buser Online (TBO) pada Senin, 19 April 2020 berjudul : Latih Asesor Kompetensi Wartawan, BNSP Larang DP Sertifikasi Wartawan

Terdapat kesalahan penulisan informasi, dalam pernyataan Komisioner / Anggota BNSP Henny S Widyaningsih yang dimuat dalam judul dan pemberitaan tersebut diatas, utamanya terkait tulisan dan kalimat : Pelarangan BNSP Kepada Dewan Pers Untuk Sertifikasi Wartawan.

Henny menyampaikan bahwa dalam pengarahan yang dilakukan saat pembukaan pelatihan calon asesor kompetensi BNSP tersebut, tidak pernah mengeluarkan pernyataan melarang Dewan Pers mensertifikasi wartawan.

Pernyataan Henny S Widyaningsih yang benar ialah : Jika Dewan Pers ingin memberikan sertifikasi kompetensi kerja sesuai dengan Sistem Nasional Sertifikasi Kompetensi Kerja, maka Dewan Pers mendirikan LSP yang dilisensi BNSP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2018 tentang BNSP dan atau merekomendasi pendirian LSP di bidang kewartawanan sesuai dengan ketentuan lisensi LSP. Dan ini yang sedang di harmonisasi agar LSP dapat dibentuk di Dewan Pers, untuk memastikan dan memelihara kompetensi profesi kewartawanan.

Henny juga menjelaskan, BNSP prinsipnya melakukan sertifikasi kompetensi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Bahwa BNSP mempunyai otoritas dalam penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja secara nasional.

Menurut Henny, LSP Pers Indonesia harus melalui tahapan asesmen lisensi dan penyaksian uji dari BNSP untuk mendapatkan lisensi BNSP. Jika telah mendapat lisensi BNSP , LSP ini dapat menjadi LSP pertama di bidang kewartawanan di Indonesia dan menjadi bagian dari pemerintah dalam hal ini BNSP untuk melakukan sertifikasi kompetensi profesi kewartawanan.

Redaksi

Artikel ini telah dibaca 147 kali

Baca Lainnya