Headline Nasional

Rabu, 28 Juli 2021 - 07:59 WIB

2 bulan yang lalu

H. Hendra Yunus (baju batik merah) Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Bangka saat melakukan kunjungan ke Pemdes Pusuk (Foto : Andi/Tbo)

H. Hendra Yunus (baju batik merah) Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Bangka saat melakukan kunjungan ke Pemdes Pusuk (Foto : Andi/Tbo)

Komisi 3 DPRD Bangka Kunjungan ke Kampung Nelayan Pusuk, Bahas Sinergitas Dua Wilayah Sterilkan Tambang Teluk Kelabat Dalam

TBOnline [BANGKA] — Komisi 3 DPRD Kabupaten Bangka melakukan kunjungan kerja dan sinergitas pada Selasa (27/07/2021) ke wilayah Desa Pusuk, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat yang potensi perikanan tangkap nya sangat besar, khususnya karena Pusuk merupakan wilayah yang berbatasan langsung secara perairan dengan wilayah utara Kabupaten Bangka yakni Teluk Kelabat.

“Rombongan Komisi 3 DPRD Kabupaten Bangka diterima oleh perwakilan nelayan dan aparatur Desa Pusuk. Disana kita juga menyaksikan pengembangan ternak kerang dara dan kerambah apung budi daya ikan. Masyarakat dan nelayan Pusuk juga menyampaikan harapan agar kedua wilayah Kabupaten Bangka dan Bangka Barat tetap sinergi menjaga area wilayah tangkap nelayan dan budi daya kelautan yang dikembangkan masyarakat,” ujar H. Hendra Yunus, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Bangka di lokasi.

Diketahui, kegiatan masyarakat nelayan saat ini kerap berbenturan dengan ada nya aktifitas penambangan timah laut dengan menggunakan PIP maupun Ti Selam, meski berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Teluk Kelabat merupakan wilayah zero tambang, sebagaimana rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beberapa waktu lalu.

“Akan tetapi ada beberapa IUP sebagaimana berdasarkan penjelasan mantan Ketua Pansus dan Komisi 2 DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung bahwa IUP tersebut tetap tertera di RZWP3K yang merupakan IUP non operasi dalam kata arti pasif, penjelasan DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung IUP tersebut masih tertera di RZWP3K karena aturan namun tidak bisa di eksploitasikan dan ditetapkan dalam pasal peralihan di Perda RZWP3K. Oleh karena itu diperlukan sinergitas 2 kabupaten (Bangka dan Bangka Barat) ini dengan Provinsi Kep. Bangka Belitung juga aparat terkait untuk mengamankan Perda RZWP3K tersebut, sehingga sesuai dengan zona yang telah ditetapkan dimana Teluk Kelabat Dalam merupakan daerah zero tambang,” jelas Hendra Yunus. Andi Mulya

Artikel ini telah dibaca 340 kali

Baca Lainnya