Kabupaten Sukabumi

Selasa, 7 September 2021 - 03:34 WIB

1 bulan yang lalu

Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara Terima Audensi Laskar Merah Putih, Aji-Su dan GMNI

TBOnline [SUKABUMI] —  Organisasi kemasyarakatan Laskar Merah Putih Kabupaten Sukabumi,  Aliansi jurnalis sukabumi (Aji-Su) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Audiensi dengan Ketua Yudha Sukmagara di dampingi Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi Jawa Barat di Aula Gedung DPRD , tentang penyertaan modal Perumda  Air Minum Tirta Jaya Mandiri (PDAM) ,Senin 6/9/21.

Ketua DPRD Yudha Sukmagara beserta jajarannya

Bentuk kepedulian keprihatinan Ormas Laskar Merah Putih, Aji-Su serta GMNI terkait Program Hibah Air Minum adalah program terobosan dalam meningkatkan akses air minum kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam bentuk pemberian hibah berbasis kinerja terukur (ouput based) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Kejanggalan dalam dugaan penyalahgunaan program MBR tersebut membuat DPRD Kabupaten Sukabumi menampung aspirasi masukan dari para audensi, sehingga DPRD akan melakukan langkah konkrit untuk kedepannya, akan adanya Rencana Dengar Pendapat hingga croscek ke lokasi yang diduga adanya proyek akal akalan.

GMNI Menyuarakan dan mendesak DPRD Kabupaten Sukabumi mengevaluasi Peraturan Daerah atau Perda nomor 16 Tahun 2018 tentang penyertaan modal ke Perumda PDAM Kabupaten Sukabumi yang setiap tahunnya mendapat aliran kucuran dana dari APBD sebesar Rp 30 Miliar.

GMNI saat audensi

Ketua DPC GMNI Anggi Fauzi mengungkapkan, “ Hari ini kita ketahui bersama bahwa semakin banyak masyarakat yang mengeluh karena permasalahan air yang tidak mengalir, dan juga minimnya keterbukaan informasi publik dari pihak PDAM”, ungkapnya.

“Kucuran dana penyertaan modal dari APBD Rp 30 miliar tiap tahunnya ke Perumda PDAM Kabupaten Sukabumi modal itu akan diganti oleh dana hibah program MBR dari Kementrian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR), akan tetapi, dengan anggaran yang begitu besar tidak berdampak terhadap pelayanan yang baik kepada masyarakat, dan faktanya di lapangan masih ada masyarakat pelanggan yang mengeluhkan pelayanan dari Perumda PDAM Kabupaten Sukabumi,

Malah fakta lain lanjut Anggi, program MBR ini terlalu dipaksakan, sehingga tujuannya hanya untuk memenuhi kuota agar dana tersebut bisa turun”, pukasnya.

Ketua Harian Organisasi Masyarakat LMP Kabupaten Sukabumi M E Lutfiyatul Kahfi mengatakan, ” Keinginan kami keadilan itu harus di tegakkan, kebenaran harus di sampaikan dan kemunafikan harus di musnahkan, ada beberapa hal yang ingin saya minta penjelasan kepada DPRD Kabupaten Sukabumi,

” Pertama kami sebagai masyarakat ingin mengetahui tentang anggaran tersebut, agar masyarakat yang merasakan ketidakpuasan pelayanan air bersih tidak maksimal, pasalnya masih banyak konsumen kecewa, seperti, water meter terpasang akan tetapi masyarakat tidak mendapatkan air bersih seperti salah satu di wilayah Cicurug”, ujarnya.

Laskar Merah Putih Kabupaten Sukabumi saat audensi dengan DPRD

Sementara itu Wasek LMP Kabupaten Sukabumi Dwika mengukapkan ” Pada tahun 2020 itu ada bantuan untuk program sekitar 17 miliar rupiah proyek SPAM MBR melalui PUPR, nah dengan temuan temuan kami di lapangan kami ingin bertanya kepada anggota DPRD apakah tidak mungkin atau mungkin ada nya tumpang tindih dari anggaran yang 17 miliar dan yang 30 miliar seperti itu,” tegasnya.

“Disini harapan kami kepada Ketua DPRD beserta jajarannya, apakah anggaran ini sudah terealisasi di lapangan yang anggaran 17 miliar dan yang 30 miliar itu, karena temuan kami di lapangan sangat tidak masuk logika apa yang seperti di katakan oleh tiem kami adanya meteran yang di gantung di pohon dan ada pipanya yang tidak tersambung,

“Saya ingin kepada anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dapat melakukan pengawas kontrol anggaran serta mengcroscek ke lokasi yang diduga tidak beres, apakah sudah berjalan sesuai fungsinya “, ungkapnya.

Ketua Aliansi Jurnalist Sukabumi (Aji-Su) Jaya Taruna

Ketua Aliansi Jurnalist Sukabumi (Aji-Su) Jaya Taruna memaparkan, ” Dalam Evaluasi Gubernur yang di tanda tangani Ridwan Kamil tertanggal 27 Juli 2021 dengan Nomor Sk :903/Kep.406-Bpkad/2021 sebesar Rp. 145.476.000,75 untuk penyertaan modal Perumda PDAM,

Kami ingin kejelasan apakah hasil dari Evaluasi Gubernur tersebut sudah sesuai dengan APBD dan LKPJ yang ditanda tangani Bupati Sukabumi “, paparnya.

” Kami berharap DPRD Kabupaten Sukabumi dapat melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Perumda PDAM, Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) untuk mengklarifikasi, dan kalau memang diperlukan DPRD segera membentuk Pansus agar terang benderang, kalau sudah benar katakan benar, tetapi kalau ada kejanggalan segera untuk di tindak lanjuti kepada penegak hukum agar program hibah air minum untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah jangan di salah gunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ” tutupnya. M. Rizwan (Joy)

Artikel ini telah dibaca 271 kali

Baca Lainnya