Metropolitan Nasional

Minggu, 24 Juli 2022 - 14:29 WIB

2 minggu yang lalu

Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro (foto : bogorkota.jabar.polri.go.id)

Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro (foto : bogorkota.jabar.polri.go.id)

Kasus Penganiayaan Deky Wermasubun Tak Jalan, IPW Minta Kapolresta Bogor Bersikap Profesional

TBOnline, BOGOR ¤ Keprofesionalan dan kinerja penyidik Polresta Bogor Kota, dipertanyakan Indonesia Police Watch (IPW), pasalnya terdapat sikap diskriminatif dalam penanganan perkara terhadap warga Kota Bogor bernama Deky Y Wermasubun.  

“Untuk itu IPW mendesak Kapolresta Bogor Kombes Pol. Susatyo Purnomo Condro bersikap profesional dan tidak berpihak dalam menangani perkara, karena laporan penganiayaan yang dilaporkan lebih dulu oleh Deky Y Wermasubun tidak jalan, tetapi laporan oleh seorang istri anggota Polri diproses intensif,” ungkap Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso (STS), dalam siaran pers yang diterima TBO, Minggu (24/7/2022).

Dijelaskan Sugeng, Deky merupakan korban penganiayaan Rando, yang merupakan anggota Polri. Deky melaporkan kasus penganiayaan terhadap dirinya ini pada Oktober 2020 dan tidak diproses hampir selama dua tahun. Sedangkan laporan yang dibuat oleh istri Rando bernama Retno, diproses kembali setelah diperbarui sprindiknya.

“Deky Y Wermasubun dalam kasus penganiayaan yang dialaminya telah melaporkan suami Retno, yakni Rando dengan bukti laporan polisi bernomor: LP/535/X/2020/POLRESTA BOGOR KOTA, tertanggal 1 Oktober 2020, namun perkara ini tidak ada perkembangan yang disampaikan melalui SP2HP. Sementara laporan Retno terhadap keponakan Deky Wermasubun bernama Ray, dengan sangkaan UU ITE pada Maret 2020 melalui laporan polisi bernomor : LP/150/III/2020/JBR/RESTA BGR TA, berjalan intensif,” kata Sugeng.

Merasa ada diskriminasi dalam penanganan perkara, Deky melakukan protes dan kekecewaannya dengan menolak memberikan kesaksian dalam perkara tersebut.

“Hal ini dilakukan Deky setelah mendapat panggilan sebagai saksi dari penyidik Unit Jatanras Polres Bogor Kota dan kemudian mengadukan masalahnya ke IPW,” terang Sugeng.

IPW melihat dalam penanganan perkara ITE ini terdapat keberpihakan Polres Bogor Kota. Beberapa indikasi kejanggalan yang dicatat IPW antara lain : Pertama, Kasatreskrim Polres Bogor Kota mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru, padahal sebelumnya perkara LP/150/III/2020/JBR/RESTA BGR TA pernah dikeluarkan Sprindik. Kedua, Penyidik dengan masif melakukan pemanggilan saksi-saksi dalam perkara : LP/150/III/2020/JBR/RESTA BGR TA, sedangkan laporan polisi dimana Sdr. D alias Rando sebagai terlapor tidak ada informasi pada korban Deky, padahal sama-sama ditangani Unit Jatanras Polres Bogor Kota. Ketiga, bahwa perkara: LP/150/III/2020/JBR/RESTA BGR TA merupakan perkara ITE, namun ditangani oleh Unit Jatanras bukan Unit Krimsus Polresta Bogor. Bahkan dalam perkara tersebut, terlapornya sempat ditahan selama empat hari oleh penyidik, padahal ancaman hukumannya tidak memenuhi syarat untuk dilakukan
penahanan.

“Selain itu, terdapat pula pelaporan dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh D Alias Rando yang merupakan suami dari Retno terhadap seorang perempuan bernama Norce Amuranti Korengkeng dengan nomor perkara: LP/B/454/V/2021/SPKT/POLRESTA BOGOR KOTA/POLDA JABAR tertanggal 26 Juni 2021. Anehnya, dalam perkara ini korban tidak diberikan perkembangan
perkara oleh penyidik Unit Jatanras Polresta Bogor Kota hingga saat ini,” jelas Sugeng.

Oleh sebab itu, IPW mendesak Kapolda Jabar Irjen Pol. Suntana untuk mengevaluasi kinerja Kapolresta
Bogor Kombes Pol. Susatyo Purnomo Condro terkait adanya pengaduan masyarakat tersebut. Karena, Kapolresta Bogor Kota telah tidak taat pada arahan dilaksanakannya sikap PRESISI yang menjadi program Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Salah satu dari program prioritas Kapolri adalah pengawasan pimpinan dalam setiap kegiatan dan penguatan fungsi pengawasan. Bahkan, Kapolri telah mengeluarkan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 2 Tahun 2022 tentang pengawasan melekat di lingkungan Polri. Intinya, pengawasan melekat (waskat) wajib dilaksanakan oleh atasan kepada bawahan,” ujar Sugeng. Ilham

Artikel ini telah dibaca 91 kali

Baca Lainnya