Kabupaten Sukabumi Nasional

Selasa, 8 Desember 2020 - 12:46 WIB

4 bulan yang lalu

Hakim Adonara, Pegiat Anti Korupsi dan Ketua Umum LSM GAPURA (foto : twitter)

Hakim Adonara, Pegiat Anti Korupsi dan Ketua Umum LSM GAPURA (foto : twitter)

Dugaan Jual Beli Proyek di DLH Kabupaten Sukabumi, Hakim Adonara : Konyol Jika Kadis Mengaku Tidak Tahu Menahu

TBOnline [SUKABUMI] — Aktivis dan pegiat anti korupsi yang juga Ketua Umum LSM Gapura, Hakim Adonara, memberikan pernyataan menohok terkait kasus dugaan jual beli proyek di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukabumi, yang menurutnya mustahil tidak diketahui pimpinan SKPD.“Jadi jangan ada bahasa seolah (pimpinan -red) tidak tahu menahu atau cuci tangan ketika terjadi dugaan adanya penyimpangan anggaran dalam lingkungan SKPD,” tegas Hakim, Selasa (08/12/2020).

Menurut pria berambut gondrong ini, pada tingkat SKPD, fungsi penatausahaan keuangan itu dilaksanakan oleh kepala dinas selaku PPK-SKPD, dan tupoksi Kadis selaku PPK-SKPD itu sudah jelas diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Baca Juga : Dugaan Jual Beli Proyek di DLH Kabupaten Sukabumi, Puluhan Pengusaha Digasak Hingga Miliaran Rupiah

“Karena itu Kepala Dinas wajib bertanggungjawab dalam kapasitasnya selaku PPK SKPD kepada Bupati selaku PA melalui Sekretaris Daerah selaku KPA,” tandasnya.Lebih lanjut Hakim menjelaskan di Pasal 14 dalam PP No. 12/2019 itu sudah jelas bahwa Kepala Dinas selaku PPK-SKPD wajib melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS serta bukti kelengkapan anggaran paket kegiatan proyek apapun yang diajukan oleh bendahara pengeluaran, dengan menyiapkan SPM dan melakukan verifikasi laporan, mempertanggungjawaban laporan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran, menyusun laporan keuangan SKPD dan lain sebagainya.

“Jadi pernyataan konyol itu, jika Kepala Dinas menyatakan tidak tahu menahu ada praktek jual beli paket proyek di lingkungannya.!” pungkas Hakim.

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukabumi, Budi Setyadi (Foto : TBO)

Sebelumnya, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukabumi, Budi Setyadi menegaskan, pimpinan DLH tidak tahu menahu terkait kegiatan yang dilakukan oknum bawahannya berinisial Y, yang diduga terlibat dalam praktek jual beli proyek senilai hampir Rp2 miliar ini.

“Kita dinas tidak pernah menyuruh, tidak pernah memberi perintah, mengintruksikan, karena memang hal itu tidak boleh. Justru Y itu mengatasnamakan kita, kita dirugikan karena kan alasannya buat pimpinan,  buat ibu,” ujarnya kepada TBO, Senin (07/12/2020). red ***

Artikel ini telah dibaca 613 kali

Baca Lainnya