Nasional

Selasa, 16 Februari 2021 - 09:52 WIB

5 bulan yang lalu

DPC PWRI Kabupaten Bogor Sampaikan Keluhan Warga ke Ketua DPRD

TBOnline [BOGOR] — Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) memenuhi undangan DPRD Kabupaten Bogor terkait aspirasi yang dilayangkan, Senin (15/02/2021).

“Terimakasih banyak atas aspirasi yang telah disampaikan kepada kami, dan kami DPRD Kabupaten Bogor akan menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut,” pungkas Ketua DPRD Rudy Susmanto.Pada kesempatan ini, PWRI menyampaikan dan membacakan aspirasi masyarakat, salah satunya warga yang kesulitan saat membutuhkan pelayanan kesehatan.

“Beberapa persoalan misalnya, warga belum terdaftar sebagai peserta JKN BPJS Kesehatan namun tidak mampu membayar biaya rumah sakit, adalagi yang sudah terdaftar pada program JKN BPJS Kesehatan sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) alias peserta mandiri, namun menunggak iuran karena faktor ekonomi, sehingga saat sakit kepesertaannya tidak bisa dipergunakan. Pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) baik karena habis kontrak, dirumahkan akibat alasan pandemi virus COVID-19 dan lain-lain, kepesertaannya dinonaktifkan oleh pemberi kerja, sehingga ketika sakit tidak dapat dijamin oleh BPJS Kesehatan,” ungkap Rohmat Selamat, Ketua DPC PWRI Kabupaten Bogor.

Pihak DPRD dan Pemkab Bogor menjelaskan untuk bisa merumuskan dalam hal pemberian pelayanan kesehatan yang paripurna di Kabupaten Bogor dengan cara melaksanakan UHC (Universal Health Coverage) sebagaimana amanat Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 lampiran hal 42 point e.

“Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), pemerintah daerah wajib integrasi jaminan kesehatan daerah dengan jaminan kesehatan nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk,” kata Ketua DPRD.

Hal ini agar warga yang belum terdaftar JKN BPJS Kesehatan, yang tidak mampu membayar biaya rumah sakit dan peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) alias peserta mandiri yang tidak mampu membayar iuran kerena faktor ekonomi, serta buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) otomatis kepesertaan JKN BPJS Kesehatannya dialihkan sebagai peserta penerima bantuan iuran PBI.

Terdapat Surat Jaminan Pelayanan Kesehatan (SJPK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, dengan rekomendasi Surat Keterangan Keluarga Miskin (SKKM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 65 Tahun 2017 yang dibatasi hanya maksimal Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per episode perawatan.

“Sehingga jika pasien mendapatkan pelayanan kesehatan di sebuah rumah sakit swasta di Kabupaten Bogor maupun di rumah sakit di luar Kabupaten Bogor dan biaya yang timbul akibat pelayanan kesehatan tersebut melebihi Rp 7.500.000,00 maka pasien atau keluarga harus membayar selisih biaya (cost sharing),” katanya.

DPRD memberikan rekomendasi kepada bupati untuk merevisi Perbup No 65 Tahun 2017 dan perubahannya Perbup No 43 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Daerah, untuk tidak lagi ada pembatasan biaya sebesar Rp7,5 Juta, tetapi dengan cara dimasukan peserta PBI untuk penduduk Kabupaten Bogor yang tidak memiliki asuransi di kelas 3, memperbaiki pelayanan kesehatan dan segera melaksanakan Universal Health Coverage.

Selain itu, Rohmat juga menyampaikan ruangan sesuai kelas rawat pasien yang sering full, sulitnya masyarakat mendapatkan ruangan intensive seperti ICU, NICU, PICU, kemudian minimnya dokter spesialis bedah anak di Kabupaten Bogor, dan sistem rujukan yang belum berjalan dengan masih ditemukannya rumah sakit yang kesulitan mencari rumah sakit penerima rujukan dan keluarga pasien harus ikut mencari rumah sakit penerima rujukan.

“Sedangkan standar World Health Organization (WHO) ialah 1 per 1000 penduduk atau 1 per 60.000 spesimen untuk Kabupaten Bogor tidak tercapai,” kata Rohmat.

Untuk itu, lanjut Rohmat, PWRI mendorong DPRD Kabupaten Bogor untuk meminta agar Bupati Bogor segera memperbaiki fasilitas RSUD dengan menambah ruangan intensive serta merekrut dokter spesialis bedah anak di Kabupaten Bogor.

“Alasan oknum fasilitas kesehatan obat, ialah alat kesehatan tidak di cover BPJS Kesehatan atau habis sehingga masyarakat harus menebus dengan biaya pribadi,” katanya.

Selain itu, rapid test dan swab test di RS swasta dibebankan kepada masyarakat peserta JKN BPJS Kesehatan, sementara waktu tunggu hasil swab test di Puskesmas mencapai dua pekan, akibat Polymerase Chain Reaction (PCR) atau alat untuk menguji sampel Swab Test di Kabupaten Bogor pada 3 Oktober 2020, dari 7 unit baru dipergunakan 2 dan teregister pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) yaitu yang berada di RSUD Cibinong dan RSUD Ciawi.

Untuk itu pihak DPRD kabupaten Bogor agar melakukan evaluasi pada Dinas Kesehatan dalam hal pengawasan pelayanan kesehatan, serta mengevaluasi kinerja Gugus Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten Bogor, sehingga tidak ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan harus melakukan Rapid Test dan Swab Test membayar dengan biaya pribadi.

Selain itu, ambulan desa juga tidak efektif kerena tidak dilengkapi dengan fasilitas alat medis, sering terjadi ketika warga membutuhkan ambulance level 3 dengan fasilitas medis kami sulit untuk mendapatkanya jika ada pun harus dengan biaya yang tidak sedikit.

Seharusnya pihak dinkes menyediakan ambulans level 3 Gawat Darurat (AGD) ambulans yang dapat dipergunakan untuk seluruh masyarakat kabupaten Bogor yang membutuhkan Ambulans secara gratis.

Ambulance ICU yang memiliki fasilitas medis seperti monitor, ventilator, defibrator, alat kejut jantung, infus dan kateter.

Untuk itu PWRI mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor untuk melakukan revisi Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Selain itu, tingkat perceraian di Kabupaten Bogor sangat tinggi dan cukup mengkhawatirkan, karena baru awal tahun tanggal 18 Januari 2021 sudah mencapai 847 perkara.

“Untuk itu kami mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor untuk meminta agar MUI Kabupaten Bogor segera mencari solusi atas tingginya angka perceraian dalam bidang keagamaan maupun penguatan ekonomi keluarga,” kata Rohmat.

Sementara permasalahan guru, khusus guru swasta dan honorer tidak ada kejelasan masa depan pekerjaan.

“Kami mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor untuk meminta agar bupati memberikan perhatian khusus salah satunya dengan pengelolaan CSR untuk kesejahteraan dan kesehatan kepada guru swasta dan honorer. Rudi Hery (Tim PWRI)

Artikel ini telah dibaca 620 kali

Baca Lainnya