Cawe Cawe di Tambang Ilegal Perairan Jebu Laut, Haram Tapi Tak Kunjung Karam

ILUSTRASI - Tambang-tambang timah tak berizin (ilegal) di perairan Bangka Belitung (media indonesia)

TBOnline, BANGKA BARAT ¦ Munculnya informasi soal aturan ngereman (jatah cantingan), kemudian ketentuan soal besaran tarif masuk bagi Ti/ponton tower yang dikoordinir panitia tambang Dusun Jebu Laut, Desa Kelabat, semakin menguatkan praduga aktivitas ilegal ini menghasilkan putaran uang yang banyak, serta menjangkau berbagai kalangan.Denyut aktivitas tambang yang sudah berlangsung lama dan hingga saat ini sulit ditutup permanen ini sempat dituliskan oleh Akhmad Wiyagus, dalam tesisnya yang diterbitkan Program Pascasarjana Universitas Indonesia (2004) berjudul : Penambangan pasir timah inkonvensional (TI) ilegal di Dusun Jebu Laut, Desa Kelabat, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, Bangka Belitung. 

Hasil penelitian Akhmad Wiryagus, menunjukan bahwa penambangan pasir timah inkonvensional (TI) ilegal di wilayah perairan Jebu Laut, terus berlangsung karena masyarakat setempat merasa bahwa saatnya mereka menikmati sumber daya alam yang ada di wilayah ulayatnya yang pada masa orde baru dikuasai dan dikelola secara monopoli oleh PT Timah Tbk melalui Keputusan Dirjen Pertambangan Umum Nomor: 373.K /2014/DDJP/1995, dimana di dalamnya terdapat klausul yang menyatakan luas wilayah KP (Kuasa Pertambangan) PT Timah Tbk yang meliputi daratan dan laut dengan jarak 4 mil dari pantai, masyarakat setempat dan pendatang melakukan penambangan dengan mengacu pada kebudayaan yang mereka miliki, selain itu penambangan pasir timah juga tidak hanya dilakukan oleh masyarakat tetapi juga oleh aparat.

Bacaan Lainnya

Dalam tesisnya, Akhmad Wiryagus mengungkap penambangan hanya berdasar izin yang dikeluarkan oleh kepala desa, yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku dengan kompensasi pembayaran dalam bentuk pemberian sumbangan 1 canting pasir timah yang digunakan untuk pembangunan tempat ibadah dan didistribusikan kepada pejabat muspika yang mengarah pada tindakan koruptif. Polisi sesuai dengan fungsinya tidak bisa berbuat banyak dalam menghadapi konflik antara masyarakat dengan PT Timah dan Pemda, baik sebagai pemelihara keteraturan sosial maupun sebagai penegak hukum. Dalam kegiatan sehari-hari para penambang mempererat hubungan diantara mereka maupun dengan aparat setempat dengan cara menjalin hubungan pertemanan, perantaraan, dan patron klien.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Tbo mendapat dokumentasi yang berisi peraturan panitia Dusun Jebu Laut, Desa Kelabat, yang diterbitkan pada 12 Maret 2024, yang menuliskan berdasarkan hasil musyawarah telah disepakati untuk setiap Ti/ponton tower dari luar Desa Kebalat dikenakan uang masuk Rp1.000.000 per ponton, dengan waktu pembayaran paling lambat 1 minggu setelah diberikan pemberitahuan.

Aturan soal uang masuk ini kemudian ditandatangani Ketua Panitia Musahlih, dan diketahui Ketua Rt11 Hafiruddin, Ketua Rt12 Santi Sardika, Ketua Rt13 Warmadi, beserta Kepala Dusun Jebu Laut Mulyadi.

Kepala Desa Kelabat Kris Karyadi (Roni), sendiri saat dikonfirmasi soal benar tidaknya ada aturan uang masuk bagi setiap ponton luar yang ikut ditandatangani perangkatnya ini tidak menjawab tegas, ia hanya menyarankan Tbo untuk langsung menemui panitia.

“Inti e abang langsung temui mereka lah bang, jadi biar abang tau,” jawab Kades Kelabat Kris Karyadi (Roni) membalas pesan WA Tbo soal aturan biaya ponton.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *