Belanja BPNT Diduga Digiring ke Kantor Desa Cileles, Kades Restu Belum Mau Buka Suara

TBOnline, LEBAK ¤ Informasi bahwa dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dialihkan ke sembako oleh oknum Desa Cileles mengemuka belakangan ini. Dari beberapa sumber disebutkan awalnya warga penerima manfaat melakukan pencairan dana BPNT ini melalui BRI Link, kemudian selang dua hari warga diduga diarahkan oleh oknum untuk melakukan transaksi (belanja) ke Balai Kantor Desa Cileles. 

Sayang, hingga kini Kades Cileles Restu Prikasih, belum dapat memberikan klarifikasi atas dugaan kecurangan dan penggiringan dalam pendistribusian BPNT di wilayah nya ini. Konfirmasi awak media melalui sambungan WA Kades Restu, hanya tampak terbaca namun belum ada tanggapan. Untuk BPNT di desa se Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, diketahui kembali didistribusikan pada Februari dan Maret 2023 oleh Kemensos RI melalui bank penyalur yang sudah bekerja sama dengan pihak pemerintah di daerah masing-masing.  

Bacaan Lainnya

Sementara, salah seorang TKSK Kecamatan Cileles mengungkapkan bahwa mekanisme penyaluran sudah ia informasikan ke setiap desa melalui Kaur Ekbang.

“Berkaitan dengan fenomena di Desa Cileles,  saya sudah coba konfirmasi ke Kaur Ekbang, namun beliau tidak mengakuinya (penggiringan —red). Saya pun sudah melaporkan hal tersebut ke Camat Cileles selaku penguasa wilayah, karena TKSK tidak memiliki kewenangan untuk menegur,” ujarnya.

Diketahui, BPNT yang diberikan secara tunai sebesar Rp400 ribu ini diharapkan dapat tersalur merata tanpa hambatan dan tidak ada lagi intervensi oknum-oknum pemerintah desa dalam bentuk apa pun kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Namun dilapangan, kerap ditemui oknum-oknum yang menghalalkan segala cara demi meraup keuntungan, dengan modus monopoli penjualan sembako di satu titik dengan dalih agar KPM benar-benar memanfaatkan uang guna membeli kebutuhan pokok atau sembako yang sudah ditentukan berdasarkan kriteria tertentu.

Bahkan, Menteri Sosial Tri Rismaharini, beberapa kali menegaskan jika kebijakan penyaluran BPNT tidak lagi menggunakan e-warung telah disepakati bersama. menurutnya, kebijakan ini diambil setelah bertemu dengan Komisi VIII DPR RI. SD

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *