Headline Nasional

Senin, 11 Juli 2022 - 07:45 WIB

5 bulan yang lalu

Advokat H. Dudung Badrun, SH.,MH. (Foto : Pribadi)

Advokat H. Dudung Badrun, SH.,MH. (Foto : Pribadi)

Beda Waktu Idul Adha 1443 H, Dudung Badrun Tuding Wamenag Biang Kegaduhan

TBOnline, JAKARTA ¤ H. Dudung Badrun, SH.,MH. kembali menanggapi hasil Isbat Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijah 1443 H oleh Kementerian Agama (Kemenag) yang pelaksanaannya justru berbeda dengan ketetapan sebelumnya, salah satunya pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022. Dalam lampiran SKB yang ditandatangani 3 menteri ini pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1443 H ditulis pada Sabtu, 9 Juli 2022.  

“Ketetapan Kemenag ini jelas dapat membingungkan dan membuat kegaduhan di tengah masyarakat, karena pemerintah cenderung monolitik di tengah keragaman,” kata advokat ini, Minggu (10/7/2022).

Lampiran SKB 3 Menteri Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022 (Foto : Ist)

Dudung pun menunjuk Zainut Tauhid Sa’adi, Wakil Menteri Agama (Wamenag) sebagai biang keladi perbedaan dan dianggap memiliki agenda memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga ia tegas meminta Presiden Jokowi mencopot jabatan Zainut Tauhid.

“Patut kita pertanyakan kepada Wamenag Zainut Tauhid Sa’adi yang menganulir SKB 3 menteri tersebut dengan menggeser hari dan tanggal pelaksanaan Idul Adha 1443 H menjadi Minggu 10 Juli 2022. Tindakan ini patut diduga memiliki agenda memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, dengan modus memperalat beberapa ormas islam untuk mendukungnya. Apa yang dilakukan Wamenag ini terang benderang melanggar Pancasila dan Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945 Jo UU No. 39 Tahun 2008 Jo UU Nomor 30 Tahun 2014 Jo Q.S. 4:59. Oleh karena itu, Presiden Jokowi memiliki alasan mencopot jabatan Zainut Tauhid sebagai Wamenag karena telah membuat kegaduhan dan memecah belah ummat Islam Indonesia,” jelas Dudung Badrun.

Karena jika Presiden Jokowi membiarkan, justru akan menjadi preseden buruk dan menjadi amunisi pelemahan program moderasi beragama dan deradikalisasi.

“Pemaksaan keyakinan adalah bentuk tindakan intoleran dan radikalisme, dalam hal ini pemaksaan keyakinan beragama melalui Isbat Kemenag dengan menggeser Hari Raya Idul Adha 1443 H dari Sabtu, 9 Juli 2022 menjadi Minggu, 10 Juli 2022. Apalagi tindakan Wamenag ini tidak memiliki landasan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundangan / hukum administrasi negara,” katanya.

Kemenag Tetapkan Hari Raya Idul Adha 1443 H

Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi saat membacakan keputusan Sidang Isbat (Penetapan) Awal Zulhijah, di Jakarta, Rabu 29 Juni 2022. Idul Adha 1443 Hijriah bertepatan dengan 10 Juli 2022. (Foto: Humas Kemenag RI)

Sebelumnya, dalam sidang isbat awal Zulhijah 1443 H yang dipimpin Wamenag Zainut Tauhid Sa’adi yang dilaksanakan di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kemenag, Rabu (29/6/2022), menghasilkan keputusan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1443 H pada 10 Juli 2022.

Dilansir dari kemenag.go.id., dalam sidang isbat yang digelar secara daring dan luring ini, Wamenag menjelaskan keputusan penetapan Hari Raya Idul Adha 1443 H ini didasarkan dari pantau hilal di 86 titik seluruh wilayah Indonesia, yang dilanjutkan dengan rapat sidang isbat. Menurutnya, proses pengamatan hilal ini menjadi pertimbangan penting dalam sidang isbat.

“Dari 34 provinsi yang telah kita tempatkan pemantau hilal, tidak ada satu pun dari mereka yang menyaksikan hilal,” kata Zainut Tauhid.  

Sementara itu, berbeda dengan Kemenag, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menetapkan 10 Zulhijjah 1443 Hijriah atau Hari Idul Adha pada Sabtu, 9 Juli 2022. Penentuan ini berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid. red

Artikel ini telah dibaca 403 kali

“Kebaikan Berawal dari Sini” Danone-AQUA
Baca Lainnya