TBOnline [BANGKA BARAT] — Aktivitas tambang laut (ponton) yang beroperasi di wilayah Laut Mengkubung mendapat penolakan keras dari masyarakat nelayan, Sabtu (31/10).
Warga yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan ini, berasal dari Kampung dan Desa Kapit, Semulut dan Bakit.
“Bakit ini dikenal sebagai wilayah zero tambang, maka jelas warga menolak aktivitas ponton ilegal di wilayahnya. Khususnya masyarakat nelayan karena berdampak dengan hasil tangkap ikan mereka yang berkurang,” ujar salah seorang tokoh warga setempat.
Penolakan ini bahkan berujung laporan ke pihak berwajib, yang dilakukan oleh Ayung pemilik tambang kepada salah seorang nelayan bernama Badri, setelah sebelumnya terjadi bentrok fisik. 
“Beberapa perwakilan masyarakat nelayan sudah sosialisasi ke pemilik tambang ketika itu, dan menghimbau agar jangan di tambang laut ini karena nelayan mencari nya di sekitar laut mengkubung. Tapi tidak diindahkan oleh penambang, akhirnya terjadilah gesekan fisik yang berujung pelaporan ini,” ungkap salah seorang warga Bakit.
Pemilik tambang apung bernama Ayung akhirnya menolak melanjutkan perkara ini dengan mencabut laporan ke Polsek Jebus, setelah sebelumnya dilakukan mediasi yang dipimpin Kapolsek Jebus AKP M. Soleh.
“Kita lakukan mediasi, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi sekarang pandemi melanda daerah di tambah lagi masuk pilkada,” tukas AKP M. Soleh.
Aksi penolakan aktivitas tambang ini juga menjadi sorotan anggota DPRD Bangka Barat Suherdi yang biasa dipanggil Anang, yang menjelaskan bahwa warga Bakit sudah sejak lama beraktivitas di wilayah itu.
“Intinya kami sangat menolak segala bentuk aktivitas tambang, baik itu kapal isap (KIP), TI Rajuk maupun lainnya, karena disitu adalah mata pencaharian warga Bakit sejak ratusan tahun lalu. Itu cuma teluk kecil, kalau itu ditambang bagaimana nasib nelayan. Sangat kasihan sekali, masyarakat hanya mengandalkan itulah sementara ini,” kata politisi Partai Gerindra ini.
Lanjut Suherdi, pada 3 hari lalu, terdapat 10 TI Rajuk yang beraktivitas.
“Kalau kapal isap (KIP) rencana memang mau masuk, tapi mendapat penolakan dari warga,” jelas Suherdi. Fani Tamzona
