Headline Laporan Utama Nasional

Jumat, 9 Februari 2018 - 21:34 WIB

3 tahun yang lalu

WAY KANAN VS TRUK BATUBARA ILEGAL (Bagian 1)

TB-Online, Waykanan – Berawal dari keperihatinan terhadap lingkungan, warga masyarakat Kabupaten Way Kanan terhadap kerusakan jalan dan jembatan, kemacetan hingga seringnya kecelakaan yang terjadi disebabkan truk batubara “perusahaan illegal” yang melintas di jalan nasional khususnya di wilayah Way Kanan, mereka membentuk satu gerakan melalui organisisi yang bernama Pergerakan masyarakat bersama Posko Mawar melakukan gerakan Penolakan Truk Batubara melintas Kabupaten Way Kanan.

Karena telah melanggar UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Permen ESDM No. 34 Tahun 2017 tentang Perijinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU N0. 4 Thn 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Ungkap Edi Siswana “Koordinator Aksi”

Ia pun menyampaikan  tujuan misi Posko Mawar, yaitu semua Truk angkutan Batubara dilarang melintas ke jalan nasional lintas sumatera kecuali mendapat ijin dari kementerian PUPR, karena sampai detik ini tidak ada ijin tersebut, Truk itu pun telah melebihi kapasitas angkutan yang diijinkan Dishub dalam Uji KIR yang aturan berat angkutan 25 Ton/truk, tetapi faktanya setiap truk pasti membawa di atas 35 Ton, dan tambang batubara illegal tidak membayar pajak, kompensasi, dll yang menyebabkan kerugian terhadap negara dan pemerintah daerah, tambang batubara illegal juga tidak menerapkan standar keselamatan kerja dan pengelolaan lingkungan, sehingga merusak lingkungan.

Edi pun menyampaikan langkah-lngkah yang telah dijadwalkan sudah dilakukan Posko Mawar, mulai dari memasang spanduk, membagikan selembaran tentang penolakan angkutan batubara yang melintas di sepanjang jalan nasional lintas sumatera yang melalui Kabupaten Way Kanan, hingga langkah audiensi dengan Pemerintah Daerah Waykanan, DPRD, Polres, Dinas Perhubungan Kab. Way Kanan

Dan menindaklanjuti surat keputusan bersama (13/07/17), yang telah dilakukan Rapat dengar pendapat/audiensi di Gedung DPRD Kab. Way Kanan untuk mensikapi aspirasi kami tentang perlintasan Truk di sepanjang jalur sumatera di wilayah way Kanan, yang dihadiri Anggota DPRD, Polres, Kodim, Dishub, APDESI , tokoh masyarakat, mahasiswa sampai Ormas di Kabupaten Way Kanan, dan telah menghasilkan Surat Pernyataan Bersama yang telah disepakati dan ditandatangani, antara lain :

  1. Bahwa kendaraan Angkutan Batubara yang melintasi Jalan Nasional di wilayah Kabupaten Way Kanan telah melanggar UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Perda Provinsi Lampung No. 19 Tahun 2014 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan;
  2. Agar semua pihak yang berkopeten dapat turut menegakan dan menjalankan UU No 38 Tahun 2004 dan Perda No. 19 Tahun 2014;
  3. Masyarakat dituntut berperan aktif dalam rangka mengatasi angkutan batubara yang melintasi jalan nasional di wilayah kabupaten Way Kanan dan tidak diperkenankan bertindak anarkis dan main hakim sendiri dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait;
  4. Bagi instansi terkait dan atau masyarakat melihat dan menyaksikan masih lewatnya angkutan batubara di jalan umum di wilayah Kabupaten Way Kanan agar dapat menyetop dan kembali ketempat asal hasil tambang batubara tersebut berasal;
  5. Kapolres Way Kanan menyanggupi untuk menghentikan angkutan batubara yang melintasi jalan umum di wilayah Kabupaten Way Kanan sejak surat ini ditanda tangani / dibuat mulai hari ini sampai seterusnya;
  6. Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan dapat berperan aktif dalam mengatasi angkutan Batubara yang melintasi jalan umum di wilayah Kabupaten Way Kanan serta menyetop dan mengembalikan angkutan tersebut ketempat asal.
  7. Agar DPRD dapat membawa peroalan tersebut sampai ke Pemerintah Pusat.

Bersambung…. Pendi/ Toyib

Artikel ini telah dibaca 733 kali

Jangan Lupa Tanggal 9 Desember 2020, Pilih Pasangan AMAN nomor 1 ( Adjo – Iman )
Baca Lainnya