Batam Nasional

Sabtu, 13 Maret 2021 - 13:02 WIB

3 bulan yang lalu

Tangkap 3 Kapal Cantrang, Menteri KKP Perkuat Pengawasan Perikanan di Kepri

TBOnline [BATAM] — Prestasi gemilang diukir oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan menangkap 3 (tiga) Kapal Cantrang yang mencuri kekayaan laut di Perairan Provinsi Kepri.

Untuk lebih mengefektifkan pengawasan laut di perairan tanah air, KKP memperkuat pengawasan perikanan di Indonesia, khususnya wilayah Kepulauan Riau (Kepri) dengan peluncuran dua kapal patroli baru buatan Batam di dermaga Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam di Jembatan II Barelang, Selasa (9/3) 2021 lalu.Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggano menjelaskan, kita sama-sama melihat dua armada kapal pengawas perikanan baru KKP yakni KP HIU 16 dan KP HIU 17.

“Kecepatan dua kapal ini jauh melebihi kapal-kapal pengawas yang sudah kita punya,” kata Wahyu Sakti Trenggono, saat Apel Siaga PSDKP dan Peresmian Kapal Pengawas Perikanan.

Kedua kapal itu, lanjut Menteri KKP, merupakan hasil karya anak bangsa yang dikerjakan PT Palindo Marina Batam yang berlokasi di Seilekop, Kecamatan Sagulung, Batam.Kedua kapal itu sudah melalui uji coba selama sebulan sehingga resmi mulai beroperasi setelah Menteri Kelautan dan Perikanan dan jajaran mengukuhkan nakhoda dan awak kedua kapal tersebut di depan kantor PSDKP Batam.

Lebih jauh Menteri Trenggono menjelaskan, penambahan kapal patroli pengawasan yang memadai merupakan salah satu strategi penting untuk menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, serta memberantas pencurian ikan di laut Indonesia.

Pihaknya menjanjikan akan terus menambah armada pengawasan yang lebih besar dan canggih.

“Saya berkeinginan membangun kapal pengawas perikanan sekelas kapal fregat secara bertahap,” ujar Menteri.Sementara dalam pengarahannya kepada awak kapal pengawas perikanan, Menteri KKP Trenggono berpesan, agar bekerja keras dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah perairan Indonesia. Dia juga mengingatkan agar perubahan regulasi termasuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan.

Menteri menjelaskan, ingin seluruh jajaran pengawasan bekerja keras untuk menjadi benteng KKP dalam menjaga sumber daya kelautan dan perikanan.

Dalam kesempatan itu juga, Sekretaris Jenderal KKP yang juga menjabat Plt Dirjen PSDKP, Antam Novambar, menjelaskan dua kapal yang baru saja diresmikan ini memiliki spesifikasi yang unggul dengan kapal pengawas lainnya. Kapal-kapal ini dilengkapi dengan alat navigasi yang canggih, seperti Global Positioning System, Navigator Patter, Auto Pilot, dan lain sebagainya.

Ia menyebut, Kapal ini dilengkapi dengan teknologi yang memadai dan mampu melaju dengan kecepatan 28 knot. Ada juga drone sebagai alat dokumentasi kegiatan petugas di laut.

Kini jumlah armada kapal pengawas yang dimiliki oleh KKP saat ini sebanyak 30 unit terdiri dari empat kapal pengawas kelas A dengan panjang di atas 50 meter, tiga unit kapal pengawas kelas B dengan panjang 40-50 meter, 12 unit kapal pengawas kelas C dengan panjang 30-40 meter termasuk dua unit kapal baru ini, 10 unit kelas D dan satu unit kelas E.

Perlu juga diinformaskan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum mengizinkan kapal cantrang beroperasi di wilayah perairan Indonesia. Ini disampaikan langsung Menteri Trenggono saat meresmikan dua kapal patroli terbaru KKP di Kantor PSDKP Batam.

Untuk Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2020 tentang jalur penangkapan dan alat penangkapan ikan di wilayah pengolahan perikanan RI dan Laut Lepas, menurut Trenggono, masih dalam proses pembahasan. Ini artinya belum ada keputusan melegalkan kapal atau alat cantrang beroperasi di wilayah perairan Indonesia.

Dikatakan, saat ini sedang diproses yang pasti masih (dilarang, red).

“Beberapa waktu lalu kita tangkap dan proses tiga kapal cantrang di sini (Kepri). Ini upaya kita untuk terus menjaga kelestarian laut dan biota yang ada di dalamnya,” ujarnya.

KKP juga terus memaksimalkan pengawasan terhadap aktivitas kapal-kapal ikan asing atupun lokal yang melanggar aturan yang ada, pelanggaran wilayah izin tangkap misalkan tetap jadi perhatian KKP, demi memaksimalkan pemanfaatan sumber daya laut yang sesuai dengan aturan dan perizinan yang ada.

Lebih jauh dikatakan, pengawasan KKP bersifat menyeluruh, tidak saja terhadap kapal ikan asing tapi nelayan atau pengusaha perikanan lokal juga kita awasi termasuk penggunaan kapal cantrang tadi.

Tentang kapal cantrang ini, sebelumnya sempat jadi polemik. Sebab, KKP belum pernah mengizinkan kapal cantrang beroperasi di wilayah RI sejak aturan baru disahkan. Adapun aturan baru yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2020 tentang Jalur Penangkapan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas. Awang Sukowati & Anton

Artikel ini telah dibaca 285 kali

Baca Lainnya