Takut Peradilan Jadi Sumbang, TY Bacakan Pledoi: Merdeka Itu Adalah Bebas Dari Kriminalisasi – [Bagian Kedua] 

Terdakwa TY pada saat membacakan nota pembelaan [pledoi] dihadapan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat [Foto: Hutabarat]

TBOnline [JAKARTA] – Setelah sebelumnya tertunda, sidang dengan agenda pembacaan nota pembelaan  [pledoi] oleh terdakwa TY yang didakwa melanggar Pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan kembali  digelar PN Jakarta Pusat, Kamis [22/82019] lalu.

Dihadapan hakim ketua Saifuddin Zuhri beserta hakim anggota, TY dengan penuh keyakinan membacakan nota pembelaannya berjudul: Merdeka Itu Adalah Bebas Dari Kriminalisasi – yang menohok menggambarkan perkara yang kini tengah dihadapinya itu sedari awal penuh dengan intrik dan rekayasa.

Bacaan Lainnya

Dalam dokumen yang diterima Target Buser, TY berulangkali menyoal keganjilan demi keganjilan yang dialaminya. Mulai dari pemeriksaan di tingkat penyidikan, proses penuntutan hingga tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. “Kedudukan hukum saksi pelapor Naoki Wada yang seolah bertindak sebagai kuasa korban, padahal sejak pengunduran dirinya Naoki Wada sudah tidak berwenang lagi mewakili perusahaan, yakni sejak Maret 2018. Bahkan kemudian korban [PT. MPFI] mendatangi penyidik untuk mencabut laporan namun tidak ditanggapi oleh penyidik. Selain itu terdapat proses BAP [Berita Acara Pemeriksaaan] terhadap saksi – saksi fiktif,  pelimpahan berkas P21 yang seolah dipaksakan karena tidak disertai barang bukti asli, manipulasi surat dakwaan hingga muncul sebanyak 4 versi, kemudian tidak adanya saksi sah dari pihak korban hingga rekayasa dan penyelewengan fakta persidangan dalam surat tuntutan yang dikhawatirkan akan bermuara pada peradilan sesat,” jelas TY diruang sidang.

Dalam pembelaannya, TY juga menyimpulkan kekeliruan jaksa penuntut [JPU] yang menyeret kasus ini dalam ranah pidana, karena menurutnya perkara ini merupakan peristiwa antar perusahaan yang dipedomani UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, pada Pasal 1 ayat 5. “Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak mempertimbangkan dengan seksama bahwa apa yang didakwakan kepada terdakwa adalah murni hubungan perjanjian perdata, yang dalam hal ini perjanjian distributor eksklusif dan surat penunjukan distributor antara PT. MPFI dengan PT. RTI dan antara PT. MPFI dengan PT. RPrima, serta surat perjanjian kesepakatan antara PT. MPFI dengan PT. RPRIMA Tanggal 04 Februari 2015 yang mana apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban, maka hal tersebut adalah suatu peristiwa wanprestasi, yang menjadi kewenangan peradilan perdata (kompetensi absolute) tetapi ternyata dipaksakan oleh JPU sebagai tindak pidana penggelapan,” urai TY. Apalagi pada perjanjian distributor eksklusif antara PT. MPFI dengan PT. RPrima, Pasal 6 Ayat 2 berbunyi: Dalam hal kegagalan pengiriman, barang rusak, cacat atau kegagalan mematuhi kewajiban, maka pihak distributor berhak untuk membatalkan sebagian / semua pesanan atas biaya produsen. Dan distributor dibebaskan dari kewajibannya kepada produsen.

Selain itu, TY menilai penyidik dan JPU tidak cermat dalam memperhatikan dan menilai fakta yang terungkap pada persidangan, dimana saksi Naoki Wada, saksi Ariza, saksi Diana Ciputra yang menerangkan bahwa konsumen selalu melakukan pembayaran kepada PT. Resaltar Prima bukan kepada PT. MPFI. Dan bahwa dalam laporan keuangan PT. MPFI yang diberikan oleh saksi Hetika kepada penyidik sebagaimana dilampirkan pada daftar barang bukti jaksa No. 27 (satu bendel audit tahunan PT. MPFI yang dikeluarkan Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio (Deloitte) Tanggal 31 Desember 2016) pada halaman 17, yaitu pada bagian hutang perusahaan, TIDAK TERCANTUM NAMA TERDAKWA. “Sehingga dakwaan JPU seharusnya batal demi hukum karena korban (PT. MPFI) sendiri tidak berpendapat/mengaku bahwa terdakwa memiliki hutang terhadap korban”.

Berdasarkan fakta – fakta hukum yang dikemukakan, jelas dan terang JPU tidak dapat membuktikan dakwaannya berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah serta telah salah dan keliru dengan memaksakan dan melakukan tindakan kriminalisasi perkara perdata menjadi tindak pidana penggelapan, bahkan rekayasa dan manipulasi surat dakwaan serta fakta – fakta persidangan dalam surat tuntutan (penghilangan seluruh keterangan saksi meringankan, dan penambahan saksi fiktif) sudah termasuk pada tindakan Contempt of Court atau penghinaan pada peradilan. “Sehingga cukup dasar bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat menyatakan dakwaan terhadap terdakwa  tidak dapat diterima (niet ontvankelijke bewijskracht) atau menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan,” kata TY.

Diketahui kasus TY ini bermula dari hubungan bisnis yang sudah dijalankan sejak tahun 2012 antara perusahaan TY dan saksi pelapor Naoki Wada yang bergerak di bidang furnitur. TY sendiri sudah menjalani persidangan sebanyak 19 kali sejak Rabu 13 Maret 2019.

Sementara itu, JPU M. Januar Ferdian yang coba dimintai keterangannya pada saat sidang pembacaan pledoi TY di PN Jakarta Pusat [22/8/2019] seolah menghindar, bahkan sebelumnya permohonan wawancara TBO pada [18/8/2019] yang disampaikan melalui pesan WhatssApp tak juga kunjung terbalas. Senada, saksi Naoki Wada dan saksi Diana Ciputra juga tidak memberikan tanggapannya.

Sidang selanjutnya dengan agenda pembacaan putusan akan dilaksanakan pada Rabu, 11 September 2019. Iar Agustin & Jo Hutabarat [Hoky]

 

 

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *