Bangka Belitung Headline

Senin, 20 September 2021 - 11:13 WIB

4 minggu yang lalu

Surono dan Syaipul, dua orang Bakal Calon Kades Pugul, Riau SIlip, Kabupaten Bangka, saat mendatangi dan membuat laporan pengaduan ke Ombudsman RI Perwakilan Babel  karena merasa dirugikan dalam pelaksanaan seleksi Calon Kades Pugul 2021 (Foto : Tbo)

Surono dan Syaipul, dua orang Bakal Calon Kades Pugul, Riau SIlip, Kabupaten Bangka, saat mendatangi dan membuat laporan pengaduan ke Ombudsman RI Perwakilan Babel karena merasa dirugikan dalam pelaksanaan seleksi Calon Kades Pugul 2021 (Foto : Tbo)

Surono Gugat Proses Seleksi Cakades Pugul 2021, Dari Pangkal Pinang Hingga Pasar Minggu

TBOnline [PANGKAL PINANG] – Seleksi tambahan bakal calon kepala desa yang digelar di Gedung Grha Phala Stisipol Pahlawan 12 di Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, yang digelar untuk menjaring bakal calon kepada desa yang berjumlah lebih dari 5 orang yang akan mengikuti konstelasi pemilihan kepala desa (Pilkades) Oktober 2021, menjadi awal petaka bagi Surono, salah satu dari 7 kandidat Calon Kepala Desa Pugul, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka.

Surono, ketika menceritakan kronologis permasalahan seleksi Calon Kepala Desa Pugul kepada Andi Mulya dari TBO, sehingga Surono kemudian dianggap mengundurkan diri dari pencalonan (Foto : Tbo)

Niatan Surono berlaga di Pilkades Pugul seketika sirna, setelah ia dianggap mengundurkan diri karena enggan mengikuti kembali test dengan skema gugur ―yang justru diadakan mendadak sehari setelah tiket Pilkades Pugul berhasil ia genggam― alasan Surono tidak bersedia ikut test ini tegas, ia sudah dinyatakan lulus.

Kepada TBO, Surono menceritakan polemik ini bermula ketika salah seorang Calon Kepala Desa Pugul tidak terima dengan hasil seleksi tambahan, lalu mendatangi panitia yang kemudian mengakomodir dengan memberikan revisi yang serta merta mengubah susunan urutan bakal calon yang akan mengikuti Pilkades Pugul periode 2021-2027.

“Pada rekap nilai seleksi tambahan calon kepala desa tanggal 2 Agustus 2021 itu, untuk Desa Pugul sudah ditetapkan 5 nama calon berdasarkan hasil test tambahan yang akan mengikuti Pilkades Pugul periode 2021-2027, masing-masing : Iswanda dengan nilai tertinggi 85, kemudian Absor Zuhrina dengan nilai 83, Armen mendapat nilai 79, lalu saya sendiri Surono dan Wahyu Ikromaya yang sama-sama mendapatkan nilai 78. Yang tidak lolos 2 orang atas nama Syaiful dengan jumlah nilai 77 dan Redi Citra dengan perolehan nilai 75. Hasil ini dibuatkan berita acara dan sudah ditandatangani tim seleksi yang berjumlah 5 orang,” tutur Surono.

Lalu pada tanggal 4 Agustus 2021, lanjut Surono, hasil seleksi tambahan ini kemudian dibacakan kembali panitia pemilihan tingkat desa di hadapan semua calon yang akan mengikuti Pilkades Pugul.

“Keesokan harinya pada 5 Agustus 2021 saya mendapatkan informasi bahwa Saudara Redi Citra yang tidak lolos pada seleksi tambahan tanggal 2 Agustus 2021 karena mendapatkan nomor urut 7 dengan nilai 75 mendatangi panitia seleksi. Kemudian sore harinya (5 Agustus 2021) panitia seleksi tambahan mendatangi Kantor Desa Pugul dan menyampaikan perubahan nilai Redi, menurut panitia terdapat kesalahan input dalam menjumlahkan nilai, sehingga kemudian Redi Citra mendapatkan peringkat 2 dan berhak mengikuti Pilkades Pugul,” kata Surono.

Rekap nilai seleksi tambahan Calon Kepala Desa Pugul Tahun 2021 yang digelar pada 2 Agustus 2021, yang memuat daftar nama Calon Kades Pugul yang ditandatangani panitia seleksi dan dibuatkan berita acara. Dokumen ini lah yang kemudian berubah (Foto : Tbo)

Dengan masuk nya nama Redi Citra ini, otomatis mengubah susunan nama Bakal Calon Kepala Desa Pugul yang sudah diputuskan sebelumnya menjadi : Iswanda, Redy Citra, Absor Zuhrina, Armen, Surono dan Wahyu Ikromaya. Dua nama terakhir (Surono dan Wahyu Ikromaya) yang memiliki nilai sama 78, harus mengikuti test ulang kembali dengan sistem dan skema gugur untuk memenuhi kuota 5 calon kepala desa. Inilah yang kemudian ditolak Surono.

“Sempat terjadi perdebatan sengit waktu itu antara saya dengan tim seleksi, karena saya tidak mau mengikuti test ulang karena merasa sudah lulus dan sudah di ketuk palu. Akhirnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena suasana semakin panas, saya pun meninggalkan kantor desa. Inilah yang kemudian saya dianggap mengundurkan diri, padahal hingga kini saya belum sekalipun menandatangani surat pengunduran diri sebagai Calon Kades Pugul,” ujar Surono.

Yang disesalkan Surono justru sikap tim seleksi yang mengakomodir Redi Citra pada tanggal 5 Agustus 2021 tersebut, yang berarti berjarak 3 hari setelah seleksi tambahan pada 2 Agustus 2021.

“Apa dasar hukum dan perundang-undangan tim seleksi atau panitia mengizinkan Redi Citra melihat dokumen seleksi, dan kenapa protes dilakukan setelah 3 hari sejak seleksi tambahan tanggal 2 Agustus 2021. Kalau pun memang benar ada kesalahan, itu siapa yang bertanggungjawab, karena akibat keputusan mengakomodir Redi Citra ini kita sebagai calon kepala desa yang sebelumnya telah lolos seleksi jadi harus mengikuti test lagi dengan sistem gugur, ini jelas sangat merugikan saya. Jadi buat apa dilakukan seleksi tambahan pada 2 Agustus 2021 tersebut. Ini bukan masalah test yang sistem gugur, ini bicara tentang hak dan prosedur perundang-undangan dalam pelaksanaan Pilkades. Pihak yang terlibat harus bertanggungjawab. Saya disini memiliki hak yang sama dengan semua warga Pugul untuk mengikuti prosesi pemilihan kepala desa, seharusnya tidak ada yang di istimewakan. Ini pesta rakyat desa seharusnya dijalankan dengan terbuka, jujur dan adil,” tukas Surono.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bangka Thony Marza, AP yang juga bertindak selaku panitia seleksi tambahan calon kepala desa di Kabupaten Bangka, saat di wawancarai Andi Mulya dari TBO di ruang kerja nya pada Kamis, 16 September 2021 (Foto : Tbo)

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bangka Thony Marza, AP yang juga bertindak selaku panitia seleksi tambahan calon kepala desa di Kabupaten Bangka yang dijumpai TBO di ruang kerja nya pada Kamis (16/9/2021) kemarin, menyampaikan bahwa benar pada 2 Agustus 2021 dilaksanakan seleksi tambahan bakal calon kepala desa yang memiliki calon lebih dari 5 orang, karena di dalam aturan Permendagri disebutkan calon kepala desa minimal 2 dan maksimal 5 orang.

“Sehingga pada 2 Agustus 2021 kita laksanakan seleksi tambahan, dan pada tanggal 4 Agustus 2021 kita menyampaikan rekapitulasi nilai seleksi tambahan ini sebagai bahan untuk panitia pemilihan kepala desa dalam membuat SK Penetapan, itu sudah kita sampaikan juga kepada para calon pada tanggal 4 Agustus 2021 itu,” kata Thony.

Adapun terkait masalah Cakades Surono di Desa Pugul, dijelaskan Thony, terjadi ketika pada 5 Agustus 2021 ketika Redi Citra datang untuk melihat hasil lembar kerjanya. Dari sinilah kemudian terjadi perubahan dalam susunan 5 nama calon Kepala Desa Pugul yang akan mengikuti Pilkades mendatang.

“Pada saat itu memang masih kita perbolehkan Redi Citra melihat lembar kerja, ternyata Saudara Redi ini dari 50 soal itu ada 37 jawaban benar, sedangkan 1 jawaban benar ini berbobot 2 namun dalam pengaliannya 37 dikali 2 itu di lembar jawaban tertulis 64, mestinya 74. Berdasarkan temuan itu maka kami mengundang seluruh panitia tim seleksi berkumpul, apa yang harus dilakukan, ternyata hasilnya memang kompak menyebutkan yang benar harus kita kembalikan kepada yang benar. Maka hasilnya Redi setelah nilainya 74 ditambah dengan hasil nilai self asessment menjadi 85 dan dia menjadi urutan ke 2,” jelas Thony.

Mengadu ke Ombudsman Babel di Pangkal Pinang

Surono yang sadar terdapat kekeliruan dalam proses seleksi Calon Kepala Desa Pugul yang ia anggap merugikan diri nya, kemudian membuat laporan pengaduan ke Ombudsman Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) di Jl. Ahmad Yani Dalam No.3, Batin Tikal, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkal Pinang, pada 27 Agustus 2021 yang tercatat dalam nomor register pengaduan : 0162/LM/VIII/2021/PGK, yang berisi keberatan atas dugaan penyimpangan prosedur oleh Bupati Bangka terkait tidak meloloskan pelapor (Surono) sebagai Calon Kepala Desa Pugul, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Tahun 2021.

Surat OMBUDSMAN RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung yang berisi pemberitahuan dimulai nya pemeriksaan atas laporan pengaduan yang disampaikan Surono (Foto : Tbo)

Laporan Surono ini kemudian ditanggapi Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, dengan surat bernomor : P/716/LM.42-08/0162.2021/IX/2021 tanggal 1 September 2021, yang berisi pemberitahuan dimulai nya pemeriksaan atas laporan pengaduan yang disampaikan Surono.

Dalam surat Ombudsman Babel yang ditandatangani Kepala Perwakilan Ombudsman Shulby Yozar Ariadhy yang salinannya diterima TBO ini, disampaikan juga bahwa laporan pengaduan Surono terdaftar dalam nomor agenda : 009704.2021, dan saat ini laporan tersebut telah masuk dalam tahap pemeriksaan substantif oleh Keasistenan Pemeriksaan Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung.

Selain itu, Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung juga menyampaikan tembusan surat kepada Surono sebagai pelapor bernomor : P/734/LM.42-08/0162.2021/IX/2021. Surat bertanggal 6 September 2021 ini ditujukan kepada Bupati Bangka, perihal permintaan keterangan atau klarifikasi langsung terkait laporan Surono kepada Ombudsman Babel. Dalam surat ini Ombudsman menjadwalkan permintaan keterangan atau klarifikasi langsung kepada Bupati Bangka pada Selasa, 14 September 2021.

“Saya menggunakan hak konstitusional saya dengan melapor ke Ombudman RI Perwakilan Babel, karena saya yakin ada aturan dan proses yang dilanggar oleh lembaga penyelenggara pemilihan kepala desa. Harapan saya Ombudsman dapat memutus atau merekomendasikan penyelesaian permasalahan ini kepada instansi terkait yang menyelenggarakan proses seleksi pemilihan Calon Kepala Desa Pugul dengan sebenar-benarnya dan dalam waktu yang cepat,” harap Surono.

Surat ke Dirjen Bina Pemdes Kemendagri di Pasar Minggu

Selain melalui Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, Surono juga memperjuangkan hak nya dengan menyurati Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Bina Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jln. Raya Pasar Minggu No. 19, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Kantor Ditjen Bina Pemdes Kemendagri di Jl. Raya Pasar Minggu No.19, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan (Foto : Tbo)

“Bila nanti nya Ombudsman memutuskan terdapat dugaan kesalahan yang dilakukan instansi terkait dalam proses seleksi pemilihan Calon Kepala Desa Pugul, maka harapan saya Ditjen Bina Pemdes Kemendagri dapat mengembalikan hak-hak saya sebagai Calon Kepala Desa Pugul yang sah. Hal ini sesuai dengan penyelenggaraan fungsi Ditjen Bina Pemdes Kemendagri yang sesuai ketentuan dan aturan perundang-undangan,” jelas Surono.

Dalam surat yang dikirimkan pada Jum’at, 17 September 2021 ini, Surono menyampaikan keluh kesah dan kronologis sehingga diri nya tidak lagi terdaftar sebagai calon kepala desa untuk mengikuti Pilkades Pugul yang rencana nya digelar pada Oktober 2021 ini.

Surat Surono kepada Ditjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di terima pada Jum’at, 17 September 2021 (Foto : Tbo)

“Saya akan perjuangkan terus hak-hak saya ini, bahkan lewat pengadilan sekalipun. Ini bagian dari demokrasi, meski di tingkat desa kita harus terbuka dengan jalannya proses seleksi pemilihan kepala desa, karena ini bagian dari memperjuangkan masyarakat dan warga desa juga,” pungkas Surono.

Naskah & Dokumentasi » Tim Jakarta Babel

 

Artikel ini telah dibaca 487 kali

Baca Lainnya