Headline Kabupaten Sukabumi

Senin, 28 Desember 2020 - 09:04 WIB

4 bulan yang lalu

ILUSTRASI : Pengelolaan Keuangan Daerah (sumber : portalmongondow)

ILUSTRASI : Pengelolaan Keuangan Daerah (sumber : portalmongondow)

Surat Pj Sekda Kabupaten Sukabumi Jadi Polemik, Soal Administrasi Atau Suksesi?

Terbitnya surat Pj Sekda Zainul S, yang ditujukan kepada seluruh Kepala SKPD di lingkup Pemkab Sukabumi, yang menerangkan penundaan pembayaran kegiatan pada akhir TA 2020 karena ‘cekak’ nya anggaran di kas daerah, akibat telatnya penerimaan dari DBH provinsi, justru menyingkap tanya, ada apa dengan pengelolaan administrasi keuangan di daerah ini.

Bila merujuk aturan, DBH hanyalah satu diantara sekian komponen Dana Perimbangan selain DAU dan DAK, sebagai jejaring Pemasukan Daerah. Selain dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pinjaman Daerah serta Lain-lain Penerimaan Yang Sah.

Siapa yang untung dan buntung dalam utak utik utuk anggaran ini, jelas masih misteri. 

Namun bila berapriori, kondisi keuangan pada TA 2020 ini tidak hanya dilatari administrasi an sich, apalagi alasan pandemi. Kemungkinan ada kekuatan politis yang melatarinya, terlebih tahun ini Kabupaten Sukabumi melaksakan pesta demokrasi.

Seyogianya, untuk menemukan potensi masalah dalam benang kusut pengelolaan keuangan Pemkab Sukabumi pada TA 2020 ini perlu dilakukan audit khusus dan investigatif yang hasilnya diumumkan secara transparan ke publik.

Kebiasaan menunda dan mendiamkan sebuah masalah dengan harapan akan hilang dengan sendirinya harus ditinggalkan. Ingat, sepandai-pandai menyimpan bangkai, suatu saat bau nya akan tercium juga.TBOnline [SUKABUMI] — Kemunculan surat Pj Sekda Kabupaten Sukabumi Zainul S pada Senin (21/12/2020) yang menerangkan ihwal ‘Pencairan GU/TU/LS Pada Akhir TA 2020’.Menyusul keesokan harinya, Selasa (22/12/2020) surat yang juga ditujukan kepada Kepala SKPD selaku pengguna anggaran (PA) yang menerangkan ‘Kewajiban Jangka Pendek Atas Pekerjaan Telah 100%, Yang Dianggarkan Kembali Pada TA 2021’,ditanggapi sengit Ketua Umum LSM GAPURA Hakim Adonara sebagai proses perencanaan anggaran di Pemda yang  tidak terukur dan tidak matang.

“Kas daerah dinyatakan kosong, padahal sumber keuangan itu bukan hanya dari DBH semata, bagaimana dengan sumber anggaran yang lain seperti pajak daerah selama ini,” tukas Hakim, Minggu (27/12/2020).

Hakim Adonara, Pegiat Anti Korupsi dan Ketua Umum LSM GAPURA (foto : twitter)

Dugaan Hakim, Sekda selaku TAPD dalam surat tersebut mengakui NIHIL kas daerah, kemungkinan karena permohonan SPP/SPM GU oleh bendahara daerah, karena pengganti uang persediaannya sudah habis digunakan, atau selama tahun anggaran berjalan ada kebutuhan belanja lain yang sifatnya mendesak tetapi uang persediaannya sudah tidak mencukupi karena sudah diplot atau direncanakan untuk kegiatan lain.

“Jika Pemda mengatakan penundaan sementara untuk penerbitan SPM karena alasan sedang melakukan rasionalisasi anggaran APBD 2021 terkait COVID-19, itu masih logis. Tetapi ini justru diakui dengan jelas melalui surat edaran bahwa kas daerah pada level 0 (kosong), hal ini yang membuat saya tidak mengerti bagaimana tata skematik perencanaan budgeting di pemerintah daerah kita selama ini, saya menduga ada sesuatu jika hasil pembahasan anggaran APBD kita telat di evaluasi oleh gubernur. Toh, Raperda APBD 2021 pastinya sudah dibahas di 2020. Ini patut dievaluasi oleh Inspektorat dan BPK, lalu buka pada publik sebenarnya ada apa,” terang Hakim.

Ia pun menelisik, beberapa pihak yang bertanggungjawab terhadap kondisi ini ialah Bupati Sukabumi selaku Pengguna Anggaran (PA), Sekda selaku KPA dalam kapasitasnya sebagai TAPD dan Banggar DPRD.

Sementara itu, sumberTBO di lingkungan dalam politisi Jajaway, mengemukakan kondisi kas daerah yang kosong, disebabkan beberapa faktor, diantaranya politis dan sisi administratif.

“Secara politis bisa jadi proyek ini terlalu dipaksakan, karena kemungkinan target suksesi pilkada, dan tidak melihat sumber anggaran. Kalau secara administrasi berarti tidak memiliki kemampuan, karena kalau alasannya belum dapat transfer dari provinsi, pertanyaannya kenapa provinsi belum transfer, karena biasanya provinsi gak mau transfer manakala ada pelanggaran atau kesalahan,” katanya, Minggu (27/12/2020).

Sumber yang meminta namanya tidak disebut ini menjelaskan pihak DPRD Kabupaten Sukabumi sudah mengagendakan rapat terkait hal ini.

Mantan Sekda Iyos Somantri bersama Pj Sekda Zainul S (Sumber : SPTV)

“Besok pagi (28/12) kita gelar rapat Bamus, keesokan harinya (29/12) rapat Banggar dengan TAPD, Selasa ada Sekda. Pembahasan masalah anggaran 2021 yang evaluasi gubernur, sekaligus membahas masalah itu (edaran sekda) ,” katanya.

Sebelumnya, TBO sudah mencoba melakukan klarifikasi kepada Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara, Wakil Ketua DPRD Budi Azhar Mutawali dan Yudi Suryadikrama, namun hingga berita ini tayang, ketiga nya belum mau merespons pertanyaan terkait kondisi keuangan daerah Kabupaten Sukabumi menyusul surat yang dikeluarkan Pj Sekda Kabupaten Sukabumi tersebut.

Sementara, salah seorang penyedia barang dan jasa yang enggan disebutkan namanya menjelaskan kepada TBO, akibat kejadian ini ia selaku pengusaha lokal sangat dirugikan baik dari sisi waktu, tenaga serta biaya dalam pelaksanaan proyek.

“Pasalnya kami selaku pengusaha kecil ada peran dan hubungan dengan bank, kalau proyek ini sampai Desember ini tidak dibayarkan pastinya bunga bank tetap berjalan, belum lagi biaya tukang yang terus meminta hak mereka untuk dibayarkan. Kami sangat memahami dengan kondisi tukang saat ini, mereka bekerja mengharapkan mendapat uang untuk menafkahi keluarganya. Kami berharap kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi bisa memahami kondisi ini, kami hanya pengusaha lokal kecil pak, tolong jangan permainkan pekerjaan kami, kami lakukan pekerjaan ini semata untuk tetap bertahan hidup baik kami dan keluarga maupun tenaga tukang yang sama-sama punya keluarga untuk dinafkahi,” paparnya. red

Artikel ini telah dibaca 737 kali

Baca Lainnya