Hukum Laporan Utama Nasional

Sunday, 8 December 2019 - 20:24 WIB

1 month yang lalu

ILUSTRASI - Aksi penolakan terhadap wartawan yang dikriminalisasi [foto: inspiratormedia]

ILUSTRASI - Aksi penolakan terhadap wartawan yang dikriminalisasi [foto: inspiratormedia]

STOP KRIMINALISASI JURNALIS – Kesal Perusahaannya Diberitakan Beralamat Fiktif, Pengusaha di Bogor Laporkan Pimpinan Media  

TBOnline [BOGOR] — Pemberitaan tajam media online kupasmerdeka.com terkait tender proyek milik Pemerintah Kota Bogor yang dimenangkan perusahaan yang diduga beralamat kantor fiktif, rupanya berbuntut panjang. Pihak perusahaan yang tidak terima atas pemberitaan media ini membuat laporan polisi yang ditujukan kepada Pemred kupasmerdeka.com Hero Akbar dan Wapemred Dodi Kurniawan.

Dalam rilis yang diterima TBO, keduanya diminta hadir pada Senin, 9 Desember 2019 di Ruang Penyidik Unit V Krimsus Sat Reskrim Polresta Bogor Kota. Hal ini berdasarkan surat panggilan yang dikeluarkan Polres Bogor Kota, bernomor: B/2807/XI/RES.2.5/2019/Sat.Reskrim tertanggal 25 November 2019 dan B/3004/XII/RES.2.5/2019/Sat.Reskrim yang dikeluarkan pada 5 Desember 2019.

Meski dianggap ganjil karena tidak melalui mekanisme yang diatur dalam UU No.40/1999 Tentang Pers Nasional, Hero Akbar dan Dodi Kurniawan menyatakan siap hadir untuk memenuhi panggilan pihak kepolisian. Menurut keduanya, seharusnya pihak pelapor melakukan klarifikasi terlebih dahulu dengan mengajukan hak jawab sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang pers dan pihak media sudah pasti akan memuat hak jawab tersebut secara proporsional. “Sejak awal media kami sudah komitmen untuk menyampaikan yang benar itu benar dan yang salah itu salah, semua didasarkan atas data dan fakta yang kami miliki didukung nara sumber yang kompeten dibidangnya. Jika ada pihak yang keberatan dengan pemberitaan kami, silahkan gunakan hak jawab untuk mengklarifikasi, kami pasti dengan senang hati menayangkan klarifikasi tersebut dalam bentuk pemberitaan agar seimbang, ini demi mewujudkan amanat UUD 1945 dalam hal turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa,” ungkap Hero Akbar yang akrab disapa Moses.

“Ini harus dipahami semua pihak kalau dalam dunia pers ada lex spesialist, tidak bisa wartawan serta merta langsung dilaporkan ke kepolisian akibat berita yang ditulisnya, dan pihak kepolisian juga semestinya memberi arahan terlebih dahulu kepada pelapor soal ini jangan asal terima laporan saja karena bisa menurunkan citra kepolisian yang sedang dibangun selama ini,” lanjut Moses.

Reaksi atas pemanggilan pihak kepolisian kepada pimpinan media tersebut juga disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Republik Indonesia [DPC PWRI] Kota Depok yang menyesalkan tindakan pelaporan oleh oknum pengusaha yang seolah diamini oleh pihak kepolisian tersebut. “Saya kira yang buat laporan ini tidak paham mekanisme yang berlaku, dan semestinya pihak kepolisian juga memberi arahan yang edukatif terkait keberatan si pelapor, tim redaksi itu bukan orang bodoh yang asal menayangkan berita tanpa data dan bukti yang kuat, karena mereka pastinya sudah paham akan konsekuensi yang dihadapinya bila sembarang membuat berita,” ujar Sudrajat, Ketua DPC PWRI Kota Depok (7/12).

“Si pelapor mestinya tidak perlu panik atas pemberitaan yang dianggap merugikan dirinya, UU Pers sudah mengatur mekanismenya bila terjadi sengketa dalam pemberitaan. Silahkan kirim hak jawab kepada penanggung jawab media tersebut dengan memberikan klarifikasi yang sedetil-detilnya agar juga ditayangkan dalam pemberitaan. Ini semua sudah diatur agar semua pihak tidak merasa dirugikan, jangan mentang-mentang pengusaha dan punya uang lalu cari dukungan ke pihak lain, dan saya harap pihak kepolisian bersikap netral dalam hal ini,” lanjut Sudrajat.

Pihak PWRI Kota Depok, sambung Sudrajat, akan hadir di Polresta Bogor bersama rekan-rekan wartawan lainnya untuk memberikan dukungan moril. “Ini dalam rangka menegaskan bahwa tugas sebagai wartawan itu sangat mulia namun tidak mudah dan gampang karena dalam menjalani fungsinya tersebut selalu dibayangi resiko dari yang terkecil hingga terberat,” pungkasnya. PM Hutabarat /[red]

Artikel ini telah dibaca 166 kali

Baca Lainnya