SPI Sebut Penyisihan Lahan HGU PT. Suka Karet di Warungkiara Bukan Kado Tapi Kewajiban

TBOnline, SUKABUMI ¦ Bupati Sukabumi Marwan Hamami menandatangani surat pelepasan hak atas tanah dari HGU PT. Perkebunan Karet Suka Karet seluas 31,97 hektare di Desa Bantarkalong, Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, untuk kepentingan masyarakat, kegiatan ini dilaksanakan di Pendopo Sukabumi, Rabu (12/6/24).

“Tanah HGU ini diperuntukan berbagai hal, seperti fasilitas sosial, fasilitas umum dan untuk lahan relokasi hunian masyarakat Kampung Cibandi. Semoga lahan yang telah dilepaskan ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar bupati. 

Sementara itu, Direktur PT. Perkebunan Karet Suka Karet Lim Yappi Susanto, mengatakan pelepasan hak ini merupakan suatu kado, apalagi setelah penantian yang relatif lama kini masyarakat mendapatkan sebuah kepastian. 

Berbeda dengan bupati dan pihak PT. Perkebunan Karet Suka Karet, Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Rozak Daud, justru mengatakan pelepasan sebagian lahan HGU ini bukan kado, melainkan kewajiban yang harus dikembalikan ke negara minimal 20% sebagai syarat perpanjangan, karena pemerintah sudah menata dan mengatur sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. 

“Berdasarkan data PT. Suka Karet dalam SK. Nomor 14/HGU/BPN/1997, HGU perusahaan ini sudah berakhir pada 31 Desember 2023 dengan luas 731,97 Ha. Sehingga kalau penyisihan minimal 20% sebagai syarat perpanjangan, maka minimal kewajiban perusahaan melepaskan lahan seluas lebih kurang 146Ha. Untuk itu BPN harus mempertimbangkan kembali luasan penyisihan, dengan mengembalikan kepada peraturan. Jangan menganggap itu sebagai kado, tetapi kewajiban yang harus dilaksanakan. 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *