Bangka Belitung Nasional

Sabtu, 28 November 2020 - 12:49 WIB

2 bulan yang lalu

Soal Pertambangan KIP Di Laut Matras Dirjen Gakkum KLHK Sebut “Gubernur Babel Harus Tanggung Jawab”

TBOnline [BANGKA BELITUNG] — Persoalan aktifitas pertambangan pasir timah yang menggunakan sarana kapal isap produksi (KIP) di perairan Matras, Sungailiat, Kabupaten Bangka kini menuai sorotan pula dari pihak DPR RI.

Pasalnya, hingga saat ini belumlah ada titik terang terkait rencana aktifitas pertambangan timah menggunakan KIP ini oleh perusahaan mitra PT Timah yang berdampak polemik di kalangan masyarakat nelayan Kabupaten Bangka.

Terkait permasalahan ini pula wakil ketua Komisi IV DPR RI, Dedy Mulyadi bersama rombongan, Sabtu (28/11/2020) berkunjung ke pulau Bangka guna melihat langsung kondisi di lapangan antara lain yakni persoalan pertambangan timah di perairan Matras Sungailiat, Bangka.

Saat kunjungan ke lokasi pantai Matras, Sungailiat, Bangka siang itu rombongan Komisi IV DPR RI sempat berdialog dengan masyarakat nelayan terkait rencana aktifitas pertambangan di perairan Matras, Sungailiat.

Di hadapan para nelayan Dirjen Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Roy Rasio Rido yang ikut hadir bersama rombongan Komisi IV DPR RI menegaskan pihaknya akan melakukan pendalaman khusus terkait perijinan yang dimiliki perusahaan mitra PT Timah yang melakukan kegiatan penambangan pasir timah menggunakan sarana KIP di perairan Matras dan sekitarnya.

“Kami akan mendalami semua perijinannya dengan segera. Apakah mereka (perusahaan mitra – red) memiliki perijinan yang benar dan lengkap dan apakah pula dari kegiatan tersebut akan berdampak terhadap kerusakan lingkungan jadi itu akan kita tindak lanjuti,” tegas Roy.

Dalam kesempatan sama, wakil ketua Komisi IV DPR RI Dedy justru mengatakan intansi pertambangan dalam ranah kewenangannya berhak menjalankan aktifitas pertambangan, namun hal tersebut tak berarti kegiatan pertambangan justru akan menghilangkan mata pencarian masyarakat setempat.

“Kalau ada pelanggaran-pelanggaran akibat dari kegiatan pertambangan (KIP — red) tersebut maka kami Komisi IV DPR RI meminta pihak Gakkum untuk mengambil tindakan penegakan,” kata Dedi saat itu di hadapan masyarakat nelayan.

Bahkan diketahuinya selama ini aktifitas penambangan pasir timah menggunakan sarana KIP di perairan Bangka justru masyarakat tak mendapatkan apa-apa atau semacam konpensasi dari perusahaan pertambangan tersebut.

Seorang perwakilan nelayan asal Air Antu, Bedukang, Suhardi alias Ngikeu (53) di sela-sela dialog dengan wakil ketua Komisi IV DPR RI dan Dirjen Gakkum KLHK justru ia terang-terangan menyinggung soal kegiatan pertambangan KIP di perairan Bangka ini dinilainya tidak sebanding dengan dampak yang dirasakan oleh masyarakat nelayan setempat.

“Kegiatan kapal isap ini membuat para nelayan menangis pak. Bayangkan saja uang kompensasi yang diberikan kepada masyarakat nelayan hanya Rp 400 ribu tiap 6 bulan,” ungkap nelayan ini.

Dirjen Gakkum Sindir Kewenangan Gubernur Babel

Begitu pula terkait persoalan perijinan kegiatan pertambangan timah tersebut khususnya dalam hal ini pertambangan timah di perairan Babel menurut Roy justru adalah kewenangan gubernur Bangka Belitung (Babel).

“Masalah itu (pertambangan KIP — red) yang mempunyai kewenangan untuk penindakan ini adalah gubernur seperti perijinan Amdalnya,” kata Roy kepada awak media di sela-sela usai berdialog dengan masyarakat nelayan siang itu.

Meski begitu kembali ditegaskanya pihaknya yakni Dirjen Gakkum KLHK tetap akan mempelajari semua dokumen perijinan aktifitas pertambangan timah di perairan Babel ini termasuk soal kewajiban perusahaan pertambangan tersebut.

“Dalam kontek penegakan hukum siapa yang memberikan ijin maka berwenang melakukan pengawasannya. Dan wajib melakukan pengawasannya. Ijin AMDAL atau lingkungannya diberikan oleh gubernur jadi gubernur yang harus melakukan penindakan di awal ini,” tegasnya. Andi

Artikel ini telah dibaca 233 kali

Baca Lainnya