SIKK PT Pulomas Habis, LMP Babel dan Nelayan Ingatkan Pemda Tak Sembarang Tunjuk Perusahaan Pengganti

TBOnline, BANGKA ¦ Pemerintah Provinsi Bangka Belitung (Babel) dan Pemkab Bangka, kembali diingatkan untuk fokus memikirkan solusi jangka panjang guna memastikan tidak terulangnya pendangkalan alur Muara Jelitik, pemimpin di kedua pemerintahan daerah tersebut bahkan diancam mundur dan meletakkan jabatan jika tak mampu mengatasi persoalan yang mengancam buntunya alur Muara Jelitik. Peringatan keras ini disampaikan Ferry Irawan dari Markas Daerah (Mada) Laskar Merah Putih (LMP) Bangka Belitung (Babel) kepada wartawan, Jum’at (10/5/2024).

“Kalau Pj Gubernur Babel dan Pj Bupati Bangka tidak mampu menghadirkan solusi untuk masyarakat nelayan di Muara Air Kantung, mending mundur saja, artinya kami dari Mada Laskar Merah Putih (LMP) Babel menganggap bahwa solusi seharusnya bisa direalisasikan sehingga tidak ada lagi cerita soal dangkal dan buntunya Muara Air Kantung. Pemerintah provinsi dan kabupaten selayaknya berkolaborasi memecahkan masalah yang sudah berlarut-larut ini,” kata Ferry.  

Bacaan Lainnya

Ditambahkannya, izin SIKK PT. Pulomas yang menurut Pj Gubernur Babel telah habis, maka seharusnya pemerintah daerah tidak lagi main-main dan asal tunjuk perusahaan pengganti, harus  benar-benar pihak yang memiliki kapabilitas, kemampuan, sarana prasarana yang kongkrit, sehingga solusi soal pendangkalan Muara Jelitik bisa selesai.  

“Dalam waktu dekat Mada LMP bersama beberapa ormas dan masyarakat nelayan akan melakukan audiensi kepada Pj Gubernur Babel dan Pj Bupati Bangka, guna mendesak langkah-langkah kongkrit, mengatasi ancaman kembali tertutupnya Muara Jelitik, paska berakhirnya Surat Ijin Kerja Keruk (SIKK) PT. Pulomas. Harus ada desakan, karena ini jelas menyangkut hajat hidup masyarakat nelayan,” tegas Ferry.  

Sebelumnya, masyarakat nelayan di kawasan Muara Jelitik, Kabupaten Bangka, juga telah mengungkapkan harapannya kepada pemerintah daerah untuk serius mengurusi permasalahan pendangkalan muara Air Kantung, terlebih SIKK PT. Pulomas Sentosa yang diterbitkan Pemkab Bangka telah habis pada 5 Mei 2024, namun masalah Muara Jelitik hingga kini belum juga usai.  

“Kami berharap ke depan pemerintah lebih serius menangani masalah yang menyangkut pekerjaan kami para nelayan, jangan seperti main-main mengurusi pendangkalan Muara Jelitik ini, karena ini menyangkut hajat hidup khususnya para nelayan seperti kami,” ungkap Kepala Lingkungan (Kaling) Desa Parit Pekir M. Rozi, Rabu (8/5) lalu. suyatno

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *