Sengketa Tapal Batas Wilayah Kabupaten Buru dan Buru Selatan Bakal Selesai Akhir 2018

0
160
Peta wilayah batas Kabupaten Buru dan Buru Selatan (Foto&Teks: Abas Buton)

TBOnline, (BURU SELATAN) – Sengketa tapal batas wilayah antara Pemerintah Kabupaten Buru dan Buru Selatan akan berakhir di tahun 2018 ini, sehingga di 2019 tidak perlu ada lagi penganggaran untuk penyelesaian masalah sengketa tapal batas wilayah antar keduanya. Demikian disampaikan Kabag Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan, Ridwan Nyio kepada media dan wartawan diruang kerjanya pekan lalu.

Nyio mengatakan, persoalan sengketa  tapal batas antara pemda Buru dan Buru Selatan ini memang sudah berproses sekitar lima tahun lalu. “Sesuai dengan pembahasan (di DPRD), beta sampaikan bahwa di dua tahun terakhir dengan anggaran yang minim juga kami mampu untuk lakukan pendekatan dengan kementerian agar percepat (proses) ini supaya tidak ada lagi sengketa tapal batas antara dua wilayah,” ujar Nyio.

Lanjut Nyio, terakhir di bulan September lalu pihaknya mengadakan kegiatan atas permintaan dari Kemendagri berupa fasilitasi. Jelasnya, Kemendagri memfasilitasi dua kabupaten ini untuk penyelesaian akhir dari sengketa tapal batas ini.

Artinya, menginformasikan terkait dengan tahapan-tahapan proses penyelesaian sengketa tapal batas oleh pemerintah daerah. Sampai dengan hadirnya Direktur Bina Administrasi Pemerintahan dan Batas Daerah. “Direktur itu menyampaikan bahwa di akhir tahun 2018 Permendagri ini sudah keluar. Dan hasil konfirmasi saya dengan mereka di Kementerian juga mengatakan hal demikian, bahwa di 2018 ini Permendagri tentang  sengketa tapal batas antara wilayah Buru dan Buru Selatan sudah keluar. Makanya, di Tim Penganggaran 2019, jelas saya tidak kasih masuk dalam anggaran 2019,” jelas Nyio.

Dikatakan, secara informasi memang belum ada kepastian, Informasinya memang dari Kementerian belum ada satu kepastian. “Ya sudalah, program tahapan sudah lewat semua, seng bisa katong programkan lagi ngapain kita programkan untuk buang uang daerah saja,” ujar Nyio.

Dikatakan, kebetulan pihaknya ada (program) Rakor Luar Daerah, nanti dilakukan kordinasi untuk mengetahui Permendagri sampai sejauhmana perkembangannya. “Yang pasti yang dianggarkan itu bagaimana penempuan melalui jalur-jalur hukum oleh Bagian Hukum,” sebut Nyio.

Jelas Nyio, untuk menggunakan pengacara apabila Permendagri itu keluar tidak sesuai dengan kemauan pemda maka dapat ajukan judicial review di MK untuk meninjau kembali Permendagri. Ketegasan, apakah persoalan tapal batas antara Pemda Buru dan Pemda Bursel hingga kini belum ada penyelesaian nya atau pemenangnya, Nyio tidak bisa katakan mana yang menang dan mana yang kalah.

“Wilayah ini sesuai hasil lapangan dari Kemendagri itu, saat turun berdasarkan fakta dan data lapangan, pembangunannya, disitulah kemungkinan juga untuk satu desa demi rasa keadilan berdadarkan hasil lapangannya sebagian masyarakat ada yang ingin ke Buru dan sebagian masyarakat juga mau ke Buru Selatan, bisa jadi satu desa itu di bagi dua,” tutur Nyio.

Menurut Nyio tidak ada istilah menang dan kalah, semuanya  tergantung dari pemerintah daerah menyikapi penentuan titik batas oleh Kementrian. Apakah hal itu berarti belum ada kepastian batas sengketa wilayah. masuk pada wilayah Buru atau Buru Selatan, lagi kata Nyio, bisa jadi Desa Batu Karang dibagi dua, sebagian masuk Kabupaten Buru dan sebagian masuk Kabupaten Buru Selatan. A.Butones

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of