Kabupaten Sukabumi Nasional

Senin, 21 September 2020 - 12:42 WIB

1 bulan yang lalu

Gambar dari sebuah potongan video, dimana terdapat kepala desa saat melakukan dugaan deklarasi dukungan terhadap salah satu paslon dalam Pilkada Kabupaten Sukabumi 2020 (Foto: Ist)

Gambar dari sebuah potongan video, dimana terdapat kepala desa saat melakukan dugaan deklarasi dukungan terhadap salah satu paslon dalam Pilkada Kabupaten Sukabumi 2020 (Foto: Ist)

Sanksi Menanti Kades Terjun Kampanye, Dari Administrasi Hingga Pidana

TBOnline [SUKABUMI] — Video semacam deklarasi dukungan kepada salah satu pasangan calon, yang akan mengikuti Pilkada Kabupaten Sukabumi 2020, yang dilakukan beberapa oknum kepala desa ternyata memiliki konsekuensi, baik jika dilakukan sebelum jadwal kampanye, terlebih pada masa kampanye.

Sanksi ini tidak hanya bagi kepala desa sendiri tapi juga bagi calon kepala daerah, sanksi dan hukuman administratif hingga pidana bakal menjerat pelanggar ketentuan ini.Bagaimana undang-undang mengatur hal ini, berikut penjelasan yang dirangkum TBO dari berbagai sumber.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada Pasal 29 Huruf (b): Kepala desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu. Huruf (g): Kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik. Huruf (j): Dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.

Adapun sanksi terhadap kepala desa dan perangkat desa yang melanggar larangan dalam politik praktis, sebagaimana disebutkan dalam UU No. 6 Tahun 2014.

Pasal 30 ayat (1): Kepala desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Ayat (2): Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Kemudian dalam UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Pada Pasal 70 ayat (1) huruf (c): Bahwa dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.

Pasal 71 ayat (1) disebutkan bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Adapun sanksi yang disebutkan dalam UU No.10 Tahun 2016 jo. UU No.1 Tahun 2015. Pada Pasal 71 ayat (5): Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 188: Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).Pasal 189: Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu), disebutkan tindakan seorang kepala desa yang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilihan umum (Pemilu) dalam masa kampanye termasuk kategori tindak pidana pemilu, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 490 UU 7/2017, yang berbunyi: Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). M. Rizwan /(dari berbagai sumber)

Artikel ini telah dibaca 510 kali

Dr. H. Sandiaga Salahuddin Uno, B.B.A., M.B.A
Baca Lainnya