Headline Laporan Utama

Tuesday, 10 September 2019 - 23:21 WIB

1 week yang lalu

Aksi penolakan RKUHP yang dapat mengekang kemerdekaan pers [foto: beritatagar]

Aksi penolakan RKUHP yang dapat mengekang kemerdekaan pers [foto: beritatagar]

RKUHP Menebas Kemerdekaan Pers – Saat Wartawan Dalam Bahaya

TBOnline [JAKARTA] – Polemik dan kontroversi dalam RKUHP [Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana] yang kini digodok anggota DPR RI periode penghabisan [2014-2019] nyatanya semakin kencang. Publik menilai, beberapa pasal dan aturan dalam rumusan RKUHP ini justru menebas demokrasi, karena tampak dominasi negara dalam mengurusi ruang privat, apalagi posisi penyelenggara negara dalam RKUHP ini seperti tak boleh bernoktah dan bercelah.

Berbagai kalangan tersengat dengan RKUHP ini, salah satunya para pekerja media. Pemantiknya ialah beberapa pasal –kontroversial- yang beririsan langsung dengan ruang redaksi sekaligus menjadi teror dalam kemerdekaan pers.

Setidaknya terdapat 10 pasal, antara lain Pasal 219 tentang Penghinaan Terhadap Presiden atau Wakil Presiden, Pasal 241 tentang Penghinaan Terhadap Pemerintah, Pasal 247 tentang Hasutan Melawan Penguasa, Pasal 262 tentang Penyiaran Berita Bohong, Pasal 263 tentang Berita Tidak Pasti, Pasal 281 tentang Penghinaan Terhadap Pengadilan, Pasal 305 tentang Penghinaan Terhadap Agama, Pasal 354 tentang Penghinaan Terhadap Kekuasaan Umum atau Lembaga Negara, Pasal 440 tentang Pencemaran Nama Baik dan Pasal 444 tentang Pencemaran Orang Mati.

Direktur Eksekutif LBH Pers Ade Wahyudin dalam keterangan persnya di Kantor AJI Indonesia, Senin [2/9] tegas menolak kesepuluh pasal ini, alasan Ade karena berpotensi mengkriminalisasi jurnalis dan media dalam menjalankan tugas. LBH Pers tegas meminta pemerintah dan DPR mencabut pasal-pasal tersebut. “Problem dalam implementasi, menjadi instrumen intimidasi melalui jalur hukum terhadap jurnalis dan media. Implementasi dari hukum ini sangat subyektif sehingga memungkinkan orang yang sebenarnya tak layak juga bisa memakainya,” terang Ade.

Sementara, Sekjen Majelis Pers [MP] Ozzy Sudiro menyebut kehidupan pers yang belum sehat dari penyakit virus yang menggerogoti selama ini, seperti penerapan UU ITE yang dirasa tidak berpihak pada wartawan, belum lagi kebijakan Dewan Pers lewat politik belah bambu dan pilih-pilih tebu nya. Kini muncul RKUHP yang seperti ingin menegaskan pers tak ubahnya hanya sebagai alat pemerintah. “Ketika Pers sudah dikuasai penguasa. Jangan harap kebenaran itu akan terlihat jelas, karena samar sulit dibedakan. Karena antara kebenaran dan kebohongan dapat diputarbalikan,” ujar Ozzy, yang juga Ketua Umum KWRI ini, Kamis [5/9] lalu.

Seharusnya, lanjut Ozzy pemerintah dan DPR RI itu sadar dan insyaf lahir batin untuk kembali kejalan yang benar dan bercermin pada rezim-rezim sebelumnya, ketika pers menjadi tuna daya terkooptasi oleh kekuasaan sehingga negara menjadi semakin dominan. “Ini era demorasi, kita dituntut transparasi dan akuntabel, pers berperan sebagai salah satu pilar demokrasi,” tegasnya. Untuk itu, Majelis Pers [MP] menyerukan kepada umat pers nasional untuk menolak dan mendesak pemerintah maupun DPR RI untuk tidak memaksakan kehendak atas pengesahan RKUHP tersebut.

Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hajar menyebut banyaknya celah untuk mempidanakan para jurnalis dalam RKUHP ini. Misalnya, yang tertuang dalam Pasal 262 sampai 263 terkait penyebaran berita bohong, yang ternyata tak jauh berbeda dengan UU nomor 1 tahun 1946. Dalam Pasal itu, berita bohong bisa pula didefinisakan sebagai penjabaran berita yang tidak lengkap, yang menimbulkan kekacauan di dalam masyarakat menimbulkan anarkisme di dalam masyarakat. Ketentuan pasal itu bersinggungan dengan kebebasan pers. “Misalnya, ketika jurnalis wawancarai seorang ahli atau pendapat seseorang, namun tiba-tiba pendapat itu berubah, maka artikel berita tersebut bisa dianggap sebagai berita bohong,” kata Fickar di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Selasa (3/9). Pasal tersebut tidak menjelaskan siapa yang harus bertanggungjawab, dalam hal ini apakah jurnalis atau pada orang yang memberi pernyataan. “Jadi di pasal tentang berita bohong ada aspek Jurnalismenya, artinya sangat mungkin temen-temen jurnalis bisa dipidanakan di situ,” kata Fickar .

Fickar juga menyoroti pasal 281 soal contemp of court. Pasal itu menyebutkan, siapa yang tidak mematuhi perintah pengadilan, bersikap tidak hormat terhadap hakim atau persidangan atau tidak memihak hakim melawan hukum merekam, mempublikasikan secara langsung, atau membolehkan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan, dapat di pidana. “Itu justru akan mengkebiri kebebasan mengungkapkan pendapat dan sebagainya, ini harus dilihat karena bagaimanpun juga itu bersentuhan langsung dengan kegiatan jurnalisme,” ujar Fickar.

Kemudian, Fickar juga menyoroti pasal tentang rahasia negara. Ia menyebut, parameter rahasia negara tak jelas. Sehingga, bila suatu saat jurnalis mendapatkan suatu dokumen yang dianggap rahasia negara, jurnalis itu bisa dijerat pasal karet tersebut. “Saya kira ini harus menjadi perhatian agar kedepan teman jurnalis bisa dijamin tidak diterapkan pasal-pasal ini,” kata Fickar.

Fickar menambahkan, pasal penghinaan Presiden juga bakal menyerang para jurnalis. Jabatan Presiden, kata Fickar, adalah jabatan publik untuk dikritisi dan dikomentari. Ketika jurnalis mengkritisi suatu kebijakan presiden dan dianggap sebagai suatu penghinaan, lagi-lagi jurnalis tersebut akan dijerat pasal. “Oleh karena itu menurut saya pasal mengenai penghinaan terhadap presiden ini dihapuskan dan masuk kepada pasal penghinaan biasa,” kata Fickar.

Sementara itu, Anggota Panitia Kerja Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Taufiqulhadi mengklaim, RKUHP tidak menekan kebebasan pers. Ia mengklaim, RKUHP yang akan disahkan akan membuat demokrasi menjadi normal. Dalam negara yang demokrasinya sudah mapan, kata dia, ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara tanggung jawab sosial dan kepentingan pribadi, dan antara keadilan dan wewenang. “Itu semua harus berimbang. Ketika berimbang, demokrasi akan berjalan. Namun, kalau salah satu unsur tidak ada maka tidak akan menjadi demokrasi yang sempurna, bahkan cenderung kacau dan tidak tertib,” ujarnya. redaksi  /[rpl]

Artikel ini telah dibaca 478 kali

Baca Lainnya