Oase

Minggu, 11 Oktober 2020 - 17:14 WIB

2 minggu yang lalu

ILUSTRASI - Aparat Kepolisian menghalau aksi demonstrasi (foto : tempo.co)

ILUSTRASI - Aparat Kepolisian menghalau aksi demonstrasi (foto : tempo.co)

Reaksi Aparat Menghadapi Demonstrasi, Bagaimana Aturannya?

Oleh : Dudung Badrun,. SH,. MH*

Kontroversi penanganan aparat kepolisian dalam menghadapi pendemo atau aksi penolakan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang masif di berbagai daerah, mengemuka akhir-akhir ini. Ada yang menganggap reaksi aparat berlebihan bahkan ditengarai melanggar HAM, namun ada juga yang menganggap apa yang dilakukan aparat kepolisian sebagai bentuk mempertahankan diri dari ancaman. Bagaimana sebetulnya aturan dan perundang-undangan terkait tindakan aparat kepolisian ini.

Dalam Peraturan Kapolri No.16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa, yang lazim disebut Protap Dalmas, tidak mengenal ada kondisi khusus yang bisa dijadikan dasar aparat polisi melakukan tindakan represif.

Dalam kondisi apapun, Protap justru menegaskan bahwa anggota Satuan Dalmas dilarang bersikap arogan dan terpancing perilaku massa.

Protap juga jelas-jelas melarang anggota Satuan Dalmas melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur. Bahkan hal rinci, seperti mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual, atau memaki-maki pengunjuk rasa pun dilarang.

Di samping larangan, Protap juga memuat kewajiban, yang ditempatkan paling atas adalah kewajiban menghormati HAM setiap pengunjuk rasa.

Tidak hanya itu, Satuan Dalmas juga diwajibkan untuk melayani dan mengamankan pengunjuk rasa sesuai ketentuan, melindungi jiwa dan harta, tetap menjaga dan mempertahankan situasi hingga unjuk rasa selesai, dan patuh pada atasan.

Jadi, pada prinsipnya, aparat yang bertugas mengamankan jalannya demonstrasi tidak memiliki kewenangan untuk memukul demonstran.

Mungkin oknum polisi yang arogan memukuli dan menyiksa pengunjuk rasa disebabkan beberapa faktor, salah satunya karena etika pendidikan/lingkungan kerja yang sehari hari menonton film polisi India yang kerap  main pukul dan menyiksa, karena dalam film tersebut polisi dari kasta ksatria/brahmana, sedangkan rakyat yang dihadapi dari kasta paria sehingga lupa kewajiban negara, yang termaktub dalam UUD 1945 : Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Bila kondisi nya demikian, maka sudah pasti oknum aparat kepolisian akan menganggap sepi perintah UU Nomor 9 tahun 1998 Tentang Hak Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum Jo UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, dalam Pasal 13 yaitu tugas kepolisian negara RI ;
a. Memelihara Keamanan dan Ketertiban masyarakat,
b. Menegakan hukum dan
c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

*Advokat / Aktivis Sosial

Artikel ini telah dibaca 90 kali

Dr. H. Sandiaga Salahuddin Uno, B.B.A., M.B.A
Baca Lainnya