Oase

Kamis, 10 Desember 2020 - 06:54 WIB

5 bulan yang lalu

H. Dudung Badrun sampaikan surat terbuka kepada Plt Bupati Indramayu [foto : istimewa]

H. Dudung Badrun sampaikan surat terbuka kepada Plt Bupati Indramayu [foto : istimewa]

Rasuah Vis A Vis Aqidah : Ketika Korupsi di Kemenag Tak Kalah Dengan Kemensos

Oleh : Dudung Badrun*

Korupsi dapatkah dihapuskan di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan ini maka haruslah bijak, yaitu dengan ukuran yang terukur baik dari perspektif aqidah maupun hukum positif.

Di Indonesia sebenarnya pijakan moral (aqidah) dan hukum sudah disempurnakan dalam Pancasila sebagai landasan filosofis dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional.

Kedua landasan tersebut menjadikan sistem hukum yang komperehensif dengan budaya yang bernuansa ketuhanan bukan budaya sekuler.

Sementara, di negara barat yang sekuler, hukum tegak sebagaimana disebutkan oleh Friedman karena tiga faktor yaitu : 1. Struktur Hukum, 2. Materi Hukum dan 3. Budaya hukum.

Sementara di Indonesia ketiga faktor tersebut bahkan dilandasi lagi oleh aqidah, mustinya hukum lebih sempurna karena aqidah Islam diyakini oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, namun faktanya kementerian yang dibangun oleh ulama untuk menjaga moral ketuhanan khususnya aqidah Islam justru menjadi pelopor korupsi dengan kasus tahun 1960 an terhadap Menteri Agama Wajib Wahab, berlanjut di era reformasi menjadi pemegang rekor dengan kasus antara lain Dana Abadi Umat (DAU) yang melibatkan Menteri Agama Prof Dr. Said Aqil Munawar, Dana Haji yang melibatkan Menteri Agama Surya Dharma Ali, Kasus Alqur’an terhadap anggota DPR Dzulkarnaen Djabar. Sedangkan Wamen Kementerian Agama masih belum tersentuh karena berlindung dibalik kekuasaan. Adalagi kasus komputer Madrasah Aliyah yang melibatkan Afandi dkk pejabat Kementerian Agama serta kasus jual beli jabatan yang menyasar Romahurmuzi atau Romi, Ketua Umum partai politik yang kebetulan cucu Menteri Agama Wajib Wahab yang pernah tersangkut korupsi.

ILUSTRASI – Kasus korupsi di Kementerian Agama (Foto : Detikcom)

Jika aparat penegak hukum tidak ewuh pakewuh akan banyak lagi yang dapat diproses dalam perkara korupsi, khususnya oknum pejabat yang terlibat dalam manajemen Rumah Sakit Haji Jakarta (RSHJ) .

Dari fakta-fakta diatas, diketahui korupsi di Kementerian Agama tidak kalah kuantitas dan kualitasnya dari korupsi di Kementerian Sosial.

Jika mengacu kepada logika Gusdur, maka Kementerian Agama layak kah dibubarkan? Dan jika mengacu kepada logika Ketua KPK Firli Bahuri, layak kah diterapkan ketentuan Pasal 2 Ayat 2 UU Tipikor dengan hukuman mati? Wallahualam

*Advokat Jakarta dan Pimpinan sebuah Pesantren di Indramayu

Artikel ini telah dibaca 594 kali

Baca Lainnya