Nasional

Jumat, 17 Juli 2020 - 08:47 WIB

2 bulan yang lalu

ILUSTRASI - Bantuan Covid 19 disunat [foto; tribunjabar]

ILUSTRASI - Bantuan Covid 19 disunat [foto; tribunjabar]

Pungutan Rp150 Ribu Penerima BST di Kuta Mekar, Pihak RW Mengakui Namun Kades Markawi Menampik   

TBOnline [PANDEGLANG] – Dugaan pemotongan bantuan sosial tunai [BST] dari pemerintah pusat yang disinyalir dilakukan oknum RT dan RW atas inisiatif kepala desa setempat, terjadi di Desa Kuta Mekar, Kecamatan Sobang-Kabupaten Pandeglang.

TBO berusaha menyingkap praktek kotor ini dengan melakukan konfirmasi kepada salah seorang warga Kuta Mekar, yang juga tercatat sebagai penerima manfaat program BST dari pemerintah ini.

Menurut sumber yang minta namanya tidak disebut ini, pemotongan yang dilakukan pihak RT dan RW ini benar adanya, modus yang dilakukan ialah dengan mendatangi warga penerima manfaat setelah uang BST senilai Rp600 Ribu diterima. “Benar pak, kami yang mendapatkan atau yang menerima bantuan dari pemerintah Rp600 Ribu, dan kami sebagai masyarakat kecil merasa terbantu sekali dengan adanya bantuan dampak Covid 19 dari pemerintah ini, cuma kami heran setelah kami menerima dengan jumlah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sesampainya kami di rumah masing-masing didatangi Pak RT dan Pak RW, kemudian kami diminta masing-masing Rp150 Ribu, katanya disuruh sama Kepala Desa Kuta Mekar,” tutur sumber ini, Rabu [14/07].

Namun sumber tidak mengetahui uang senilai Rp150 Ribu yang diminta RT dan RW ini dipergunakan untuk apa oleh kepala desa. “Saya tidak tahu untuk apa nya mah, supaya lebih jelas tanyakan ke RT atau RW saja,” sarannya.

Salah seorang Ketua RW berinisial R yang dijumpai tidak menampik informasi ini, ia mengaku hanya suruhan kepala desa dan tidak mengetahui pungutan Rp150 Ribu dari setiap warga penerima manfaat BST ini dialokasikan untuk apa. “Ya pak, saya melakukannya atas dasar tugas atau yang diperintahkan Kepala Desa Kuta Mekar, karena saya mah suruhan saja. Saya mah ngomong apa adanya, saya tidak mau umpet-umpetan dari pada saya ke bawa-bawa. Adapun untuk apa nya saya tidak tahu,” katanya.

Ia menambahkan pungutan Rp150 Ribu ini bukan hanya dilakukan di wilayahnya. “Bukan warga disini saja pak, di RW lain juga sama semua nya ada 14 RW dan 28 RT,” sebutnya.

Sementara itu, Kades Kuta Mekar Markawi tidak mengakui informasi yang menyebutkan ihwal pungutan Rp150 Ribu dari warga penerima BST ini berasal dari dirinya. “Saya tidak pernah memerintahkan kepada siapa pun juga,” tegasnya kepada TBO. SS Munandar/Roni

Artikel ini telah dibaca 285 kali

Baca Lainnya