Nasional

Kamis, 21 Mei 2020 - 10:39 WIB

2 minggu yang lalu

H. Dudung Badrun sampaikan surat terbuka kepada Plt Bupati Indramayu [foto : istimewa]

H. Dudung Badrun sampaikan surat terbuka kepada Plt Bupati Indramayu [foto : istimewa]

PSBB Ditengah Pandemi, H. Dudung Badrun Sampaikan Surat Terbuka Kepada Plt Bupati Indramayu

TBOnline [INDRAMAYU] —  Salah seorang tokoh masyarakat Kabupaten Indramayu, yang juga Pimpinan Pondok Pesantren Al-Fataa-Segeran Kidul, H. Dudung Badrun menyampaikan surat terbuka kepada Plt Bupati Indramayu, isinya ialah ulasan hukum dan historis atas penutupan dan pembatasan kegiatan di beberapa masjid di Kabupaten Indramayu, sebagai langkah teknis dalam pembatasan sosial berskala besar [PSBB] dalam penanganan wabah Covid 19 yang diterapkan pemerintah.

ILUSTRASI – Pandemi Covid 19 [foto; tribun]

Peraturan Bupati Indramayu Nomor 29 Tahun 2020 Tentang PSBB [foto: istimewa]

Dalam surat terbuka yang diterima TBO pada Selasa, 19 Mei 2020 ini, Dudung Badrun yang juga seorang advokat ini menyatakan sangat mendukung upaya pemerintah pusat, Pemprov Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Indramayu atas tindakan untuk menghentikan penyebaran Covid 19, namun ia tidak sepakat jika langkah ini justru menimbulkan ekses ketakutan di tengah masyarakat, bahkan lebih jauh seperti terjadi upaya menghilangkan kebebasan menjalankan ajaran agama yang justru sangat dijamin oleh negara. “Kebebasan beragama dan menjalankan ibadah atas agama yang diyakini dijamin dalam dasar negara Pancasila dan ketentuan Pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945,” jelas mantan penatar P4 ini dalam surat nya.

Salah satu sasaran kritik Dudung Badrun ialah tindakan aparat Pemerintah Kabupaten Indramayu bersama personalia aparat Polres dan Kodim Indramayu atas penutupan masjid untuk kegiatan sholat maktubah [salat 5 waktu] berjamaah, sholat Jum’at dan kegiatan ramadhan. “Berdasarkan fakta yang kita ketahui, bahwa Masjid Nurul Hidayah di Desa Segeran Kidul dan Segeran Lor telah dilakukan penututupan paksa yang dipimpin langsung Camat Juntinyuat bersama aparat Polres c.q. Polsek Juntinyuat dan Dandim Indramayu c.q. Koramil Juntinyuat,” tukasnya.

Langkah ini, lanjut Dudung Badrun, perlu dikaji secara hukum dan historis [fakta sejarah] agar keputusan yang dikeluarkan tidak keliru dan menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.

Beberapa poin khusus dari segi hukum terkait jalannya penerapan PSBB di Indramayu yang disampaikan Dudung Badrun dalam surat yang ditujukan kepada Plt Bupati Indramayu, antara lain: Pertama, Dalam Perpub Indramayu Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Covid-19, tidak disebutkan bahwa Indramayu  termasuk dalam statemen kemenkes tentang kejadian luar biasa terjangkit endemi/pandemi Covid 19. Maka sebagaimana juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang penyakit menular, pelaksanaan PSBB yang berlaku sebaiknya adalah upaya sosialisasi secara masif kepada masyarakat dan pemerintah desa se-Kabupaten Indramayu untuk mencegah dan waspada agar penyebaran Covid -19 ini tidak meluas di Kabupaten Indramayu. Kedua, Bahwa dengan terbitnya Perbup Indramayu Nomor 29 tahun 2020 tentang PSBB untuk pemberantasan Covid 19, maka Kabupaten Indramayu adalah daerah hijau [tidak terjangkit pandemi/endemi] karena tidak ada disebutkan karantina rumah, wilayah atau rumah sakit sebagaimana diatur oleh UU Nomor 6 tahun 2018 tentang karantina. Ketiga, Bahwa fatwa MUI, PP Muhammadiyah, Bahtsul Masyail NU Jateng dan Jatim menyatakan terhadap daerah yang hijau [tidak terjangkit endemi/pandemi] Covid 19 wajib melaksanakan sholat Jumat, sholat maktubah berjamaah dan berhak melakukan kegiatan ramadhan di masjid. Keempat, Bahwa penutupan/pelarangan beberapa masjid yang dipimpin Camat Juntinyuat secara paksa, meski apabila mengacu pada peringatan Menteri Pertahanan [Menhan] atas bahaya bangkitnya komunisme serta himbauan wakil menteri agama untuk tidak menutup masjid dan gereja bagi daerah hijau. Namun tidak diindahkan oleh Camat Juntinyuat dan perangkatnya, sehingga melakukan tindakan penutupan kegiatan masjid-masjid di Kecamatan Juntinyuat bahkan rutin mengawasi masjid agar tetap ditutup.

“Atas kondisi demikian, kita perlu meninjau fakta sejarah terhadap taktik dan strategi Partai Komunis Indonesia [PKI] yang kerap melakukan 3 langkah atau strategi gerakan. Pertama, Melakukan degradasi iman. Kedua, Pembodohan dan Ketiga, Pemiskinan,” jelas Dudung.

ILUSTRASI – Pelaksanaan ibadah berjamaah di tengah wabah Corona [foto; BBC ]

Karena berhasilnya 3 propaganda PKI ini, menurut Dudung dalam sejarah nya, PKI mendapat dukungan luas pada waktu kelahirannya hingga memisahkan diri dari Syarikat Islam pada bulan Mei 1920. “Kemudian setelah keluar Maklumat Nomor X pada bulan Oktober 1945 tentang pendirian partai-partai, maka Mr. M Yusuf dari Tegalurung-Indramayu menghidupkan kembali Partai Komunis Indonesia [PKI] yang sebelumnya dilarang oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dan pada Pemilu 1955 PKI di Indramayu menempati urutan ketiga setelah Masyumi dan PNI, bahkan di Kota Cirebon menjadi urutan pertama [pemenang] dengan urutan kedua dan ketiganya adalah PNI dan NU,” ulas Dudung Badrun.

Tinjauan hukum dan fakta sejarah yang dituliskan Dudung Badrun melalui surat terbuka kepada Plt Bupati Indramayu ini menurutnya hanya sebagai bahan masukan dan pembelajaran, sehingga kita sebagai anak bangsa dapat bijak menghadapi persoalan dan tidak mengulangi kesalahan. “Jika tidak sependapat, kesampingkan saja. Mohon maaf,” tutupnya. red ***

Artikel ini telah dibaca 129 kali

Baca Lainnya