Nasional

Senin, 8 November 2021 - 01:52 WIB

9 bulan yang lalu

Proyek pembangunan Puskesmas Kemang, Kabupaten Bogor (Foto : Tbo)

Proyek pembangunan Puskesmas Kemang, Kabupaten Bogor (Foto : Tbo)

Proyek Puskesmas Kemang Bogor, PPK Atur Janji Namun Sulit Diklarifikasi

TBOnline [BOGOR] — Dugaan ketidaksesuaian material (spek) dan praktek ‘pinjam bendera’ perusahaan dalam proyek pembangunan gedung Puskesmas Kemang, Kabupaten Bogor, yang dikerjakan CV Tema Karya Mandiri dengan konsultan perencana CV Tiga Saudara, lewat harga borongan senilai Rp4.555.856.394, hingga kini belum diklarifikasi Anni Bestari, pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor selaku PPK dalam proyek ini. Berulangkali atur janji bertemu, terakhir atas arahan Anni, TBO menungguinya di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor pada Kamis (4/11/2021), namun lewat 3 jam dari jadwal yang dijanjikan, Anni tak kunjung datang. Diminta melakukan klarifikasi tertulis, Anni pun tak menggubris.

Kantor Dinas Kesehatan kabupaten Bogor (Foto : Twitter)

Dugaan ketidakberesan material dalam pekerjaan ini mencuat ketika sebelumnya kontraktor bernama Reza tidak mengizinkan TBO memasuki lokasi proyek dan melihat material rangka baja yang digunakan dengan alasan keamanan. Selain itu, nama Reza sendiri tidak tercantum dalam susunan direksi CV. Tema Karya Mandiri, muncul spekulasi Reza meminjam CV. Tema Karya Mandiri untuk mengerjakan proyek ini. “Saya memang pelaksana, tapi gak pernah ngaku direktur. Sejak kapan site manager harus ada di susunan direksi,” kilah Reza.

Terkait material dalam proyek pembangunan Puskesmas Kemang ini, Reza mengaku bahwa menggunakan rangka baja bersertifikat SNI dengan ketebalan 0,75 MM lewat aplikator yang terverifikasi PUPR. Jarak antar baja ringan (kuda-kuda) diakui Reza maksimal 110 cm. “Kuda-kudanya lantai satu 10 derajat, lantai dua 25 derajat. Sesuai perencanaan,” tambah Reza. Sedangkan untuk kemiringan tanah Reza mengakui ada. “Eksisting (ada) variatif. Rencana datar,” ujarnya.

Proyek Pembangunan Gedung Puskesmas Kemang (Foto : Tbo)

Diketahui dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Pasal 19 : (1) PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK barang/jasa menggunakan : a. produk dalam negeri ; b. produk bersertifikat SNI ; c. produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri ; d. produk ramah lingkungan hidup. (2) Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap: a. komponen barang/jasa ; b. suku cadang ; c. bagian dari satu sistem yang sudah ada ; d. barang/jasa dalam katalog elektronik atau toko daring.

Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (foto : Ist)

Sementara dalam Pasal 11 Ayat (1) PPK dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas : a. menyusun perencanaan pengadaan ; b. melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa ; c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) ; d. menetapkan rancangan kontrak ; e. menetapkan HPS ; f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia ; g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan ; h. melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ; i. mengendalikan kontrak ; j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan ; k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA ; l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan ; m. menilai kinerja penyedia ; n. menetapkan tim pendukung ; o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli ; dan p. menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa. red ***

Artikel ini telah dibaca 1348 kali

Baca Lainnya